Category: hutan

Mempertahankan Keanekaragaman Hayati di Hutan

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikategorikan oleh masyarakat internasional sebagai negara dengan mega biodiversity. Memiliki iklim tropis dengan luas tutupan hutan mencapai 124 juta ha (KLHK, 2017) menjadikan keanekaragaman hayati tergolong tinggi di Indonesia. Mulai dari keanekaragaman spesies hingga keanekaragaman ekosistem tersebar luas di Indonesia serta memiliki karakterisik serta permasalahannya masing – masing.

Berbicara tentang karakteristik, keanekaragaman hayati di Indonesia memiliki beberapa kategori untuk dapat menjelaskan karakteristiknya. Mulai dari karakteristik wilayah hingga karakteristik spesies. Namun jika berbicara tentang permasalahan yang dihadapi keanekaragaman hayati di Indonesia, baik itu keanekaragaman ekosistem, spesies ataupun keseluruhan unsur di dalam keanekaragaman hayati itu sendiri, semuanya memiliki permasalahan yang sama, yaitu keterlibatan manusia yang berdampak buruk bagi keberlangsungannya.

Continue Reading

Dorong Akselerasi Perhutanan Sosial Melalui Revisi RPHJP

Program Perhutanan Sosial menunjukkan perkembangan yang makin baik. Di Sumatera Barat program ini berjalan dengan melibatkan para pihak. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan melindungi hutan ini, tentu perlu adanya penyelarasan dan koordinasi program ini pada level kebijakan di tingkat daerah yang melibatkan para pihak.

Sebagai upaya untuk penyelarasan antara Perhutanan Sosial dengan kebijakan lokal di tingkat Kabupaten, telah dibangun kesepakatan oleh masing-masing Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) di wilayah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan Revisi terhadap Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP). Hal ini merupakan tindak lanjut dari Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) antara Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat bersama Komunitas Konservasi Indonesia WARSI (KKI-WARSI).

Continue Reading

Menagih Kejujuran Pengelolaan Sumber Daya Alam

Penambangan emas liar,  banjir dan longsor dan konflik sumber daya alam masih menjadi problematika Jambi sepanjang  2018. Peristiwa tersebut merupakan akumulasi dari kekeliruan pengelolaan sumber daya alam Jambi.  Hutan sebagai tonggak penting dalam keseimbangan ekosistem sudah berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Dari analisis citra satelit yang dilakukan WARSI tutupan hutan Jambi hanya tinggal 920 ribu ha, atau hanya 18 persen dari total wilayah Jambi. Jauh dari bawah syarat minimum keseimbangan ekosistem yaitu 30 persen. 

Ketidakseimbangan ekosistem ini disebabkan oleh alih fungsi hutan untuk berbagai peruntukan. Perkebunan kelapa sawit mendominasi penguasaan lahan dengan 1,8 juta ha, kemudian di susul oleh HTI seluas 776.652 ha dan HPH 67.140 ha. “Penguasaan yang sangat masif untuk tanaman monokultur inilah yang membawa dampak buruk bagi ekosistem sehingga berbuah bencana dan konflik,” kata Rudi Syaf Direktur Komunitas Konservasi Indonesia Warsi.

Continue Reading

Tingkatkan Ambisi, Hentikan Deforestasi dalam NDC

Yayasan EcoNusa Indonesia, Yayasan Madani Berkelanjutan dan KKI-Warsi menilai tujuan dari Kesepakatan Paris untuk perubahan iklim yang dirumuskan pada 2015 lalu terancam gagal. Deforestasi yang terus terjadi tiap tahun dan diperkirakan akan terus berlangsung hingga 2030 menjadi salah satu penyebabnya.

Sayangnya, negara-negara pemilik tutupan hutan alam yang luas, seperti Indonesia, Brasil, Republik Demokratik Kongo, Peru, Kolombia dan Myanmar tidak memiliki rencana untuk sepenuhnya menghentikan deforestasi dan degradasi hutan dalam NDC (Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional) mereka. Rencana pengurangan emisi yang tercantum dalam NDC keenam negara tersebut pada kenyataanya masih mengandung deforestasi terencana yang tinggi. Di beberapa negara, tingkat deforestasi bahkan direncanakan akan terus meningkat hingga 2030.  

Continue Reading

Sumbar Menghadang Deforestasi

Dalam kurun waktu 25 tahun Sumatera Barat Kehilangan hutan seluas 578.372 ha. Kehilangan hutan disebabkan alih fungsi hutan, pembalakan dan penambangan liar dalam kawasan hutan. Alih fungsi hutan terjadi secara legal maupun illegal. Secara legal pemerintah mengeluarkan izin untuk hutan tanaman, salah satu yang mencuat dan di tolak bersama adalah Izin HTI di Siberut Mentawai. Sedangkan untuk pembalakan liar masih ditemukan terutama dari kawasan,terakhir ditemukan di Sijunjung.

Continue Reading

Darurat Hutan Jambi

Provinsi Jambi masih belum mampu menghambat laju deforestasi. Dari analisis Citra Satelit yang dilakukan tim GIS Komunitas Konservasi Indonesia WARSI, tutupan hutan di Provinsi Jambi 2017 tinggal 930 ribu ha, atau hanya 18 persen dari luas daratan Jambi. Kehilangan hutan dipicu sejumlah aktivitas manusia, di antaranya alih fungsi hutan, tambang illegal dan perambahan liar.

Continue Reading

Jambi Kehilangan Hutan 8 Kali Lapangan Bola Per Jam

Dalam rentang tahun 2012 ke 2016 Jambi kehilangan tutupan hutan sebesar 189.125 ha. Dari interpretasi yang dilakukan pada tahun 2012 total hutan Jambi masih 1.159.559 ha, pada tahun 2016 sudah turun menjadi 970.434 ha.
Continue Reading

Cegah Deforestasi Dan Degradasi Hutan

Rainforest Foundation Norway bersama KKI WARSI dan HuMA akan melaksanakan Seminar Publik dengan tema “Skema REDD+ Dan Hak-hak Tenurial Masyarakat Dalam Perencanaan Dan Implementasinya Terkait Tata Guna Lahan Dan Tata Kelola Kehutanan, yang akan menghadirkan nara sumber dari kepala BP REDD, Sekjen AMAN, Gubernur Sumbar dan beberapa nara sumber lainnya.
Continue Reading

Penyelamatan Zona Penyangga Untuk Mendukung Pelestarian Hutan

Tidak bisa dipungkiri sumber daya hutan semakin menipis seiring dengan terjadinya alih fungsi ?hutan untuk berbagai penggunaan seperti ?HPH, HTI, ?perkebunan kelapa sawit hingga transmigrasi. Akibatnya kawasan kelola masyarakat semakin sempit. Kondisi ini mau tidak mau mendorong masyarakat untuk mengakses sumber daya hutan yang masih tersisa, baik yang berstatus hutan produksi bahkan lindung. Jika hal ini dibiarkan terus menerus tentu akan menyebabkan semakin rusaknya kawasan hutan tersisa. Untuk itu dibutuhkanlah kebijakan dan kerjasama semua pihak dengan memberikan solusi nyata bagi kehidupan masyarakat dan juga pelestarian kawasan.
Continue Reading

Meratapi Hutan Tersisa Jambi

Makin bertambah parahnya kerusakan hutan di Provinsi Jambi akibat illegal logging dan perambahan, tentu saja harus segera ditangani. Belum lagi dengan kebakaran hutan yang telah berlangsung sejak 1997 lalu, dan menjadi agenda tahunan terhitung 2002. ?Pemerintah Provinsi Jambi harus bertindak tegas terhadap para pelaku illegal logging? ungkap Direktur Eksekutif KKI Warsi Rakhmat Hidayat pada jumpa pers dengan sejumlah wartawan, rabu (31/1/07).
Continue Reading

Di Tunggu Komitmen Gamawan Fauzi Selamatkan Hutan Lindung Solok Selatan

Bupati Solok kala itu, H Gamawan Fauzi, dengan tegas dan jelas meminta pemerintah pusat, melalui surat nomor 660.1/018/PDLH-2003 tertanggal 31 Desember 2003 yang ditujukan kepada Mendagri, untuk meninjau kembali SK Menhutbun No., 82/Kpts-II/2000. Secara tegas Gamawan menyatakan bahwa IUPHHK PT AMT di Solok Selatan itu ?tidak layak lingkungan?. Ketidaklayakan Amdal PT AMT itu dinyatakannya lewat SK No. 493/Bup-2003.
Continue Reading

Kondisi Hutan Di Jambi Kritis

Melimpahnya keragaman ekosistem yang ada di hutan-hutan Jambi, terutama di Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) , Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan Taman Nasional Berbak (TNB) justru dikhawatirkan akan mengalami ancaman kepunahan jika saja tidak ada perubahan yang mendasar dalam pengelolaan, cara pandang terhadap hutan, kebijakan, dan perencanaan oleh semua pihak terkait.
Continue Reading

6.000 Hektar Hutan Jambi Habis Selama 2003

Sepanjang tahun 2003 diketahui ada 6.000 hektar luas hutan Jambi yang habis terbakar, angka ini jauh melonjak dari total yang terbakar 2002 yaitu 1.435 hektar. Lokasi kebakaran berdasarkan pemantauan instansi terkait, terbesar berasal dari lahan masyarakat, kawasan hutan produksi (areal HTI), perkebunan besar, dan lahan transmigrasi.
Continue Reading

Beberapa Pemkab Ajukan Permohonan Kelola Taman Nasional

Pemerintah di beberapa kabupaten (Pemkab) di Jambi bahkan provinsi (Pemprov) ?berlomba? mengajukan permohonan agar pengelolaan Taman Nasional (TN) diserahkan kepada mereka. ?Jika TN dikelola oleh Pemkab atau Pemprov, itu bukan TN lagi namanya,? ungkap Kepala Balai Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Listya Kusumawardhani, dihadapan sejumlah wartawan dari empat provinsi (Jambi, Bengkulu, Palembang, Sumatera Barat) dalam pelatihan Jurnalisme Lingkungan yang diselenggarakan di Kersik Tuo, Kabupaten Kerinci, Jambi, tanggal 21-24 Mei 2003.
Continue Reading

Selamatkan Hutan Dengan Pengelolaan Alternatif

Dari hampir 1,8 juta hektar tiap tahun kerusakan hutan Indonesia , Sumbar menyumbang kerusakan sampai 20 persen.
Continue Reading

Hutan Jambi Kian Memprihatinkan

Sistem eksploitasi yang dilaksanakan oleh HPH (Hak Pengusahaan Hutan) telah mengakibatkan berbagai dampak kerusakan fisik hutan yang serius, baik secara kualitas maupun kuantitas. Laju kerusakan hutan di daerah-daerah di Indonesia , khususnya Jambi saat ini telah sangat memprihatinkan.
Continue Reading

Penerapan Reboisasi Di Sejumlah Daerah Tidak Tepat

Kerusakan hutan yang ditangani dengan menerapkan pola reboisasi di sejumlah daerah dirasa tidak tepat. Karena sering kali penghijauan yang dilakukan tidaklah di wilayah yang tekanan masyarakatnya tinggi terhadap hutan.

Continue Reading

Tinggi Laju Pertambahan Lahan Kritis Di Jambi

Laju pertambahan lahan kritis di Jambi dari tahun ke tahun terus meningkat, mencapai 626.539 ha. Penyebab utamanya adalah kegiatan illegal logging dan okupasi kawasan hutan oleh masyarakat. Penanganan secara cepat untuk persoalan ini perlu dilakukan, tentunya dengan mengajak masyarakat terlibat.
Continue Reading