Category: hutan adat

Percepat Pengakuan Hutan Adat

Ketimpangan akses pengelolaan sumber daya alam dan kemiskinan merupakan persoalan klasik yang masih harus diurai hingga saat ini. Pemberian akses masyarakat untuk mengelola kawasan hutan merupakan salah satu solusi yang digadang untuk mengatasi persoalan ini. Pengakuan hak kelola hutan adat merupakan satu diantara skema perhutanan sosial yang diharapkan mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di kelompok masyarakat adat. Pemerintah menargetkan 4,3 juta ha kawasan yang dikelola masyarakat dengan adat. Hanya saja target ini, baru terealisasi 27 ribu ha, untuk 33 kelompok masyarakat adat.

“Ada kelambatan dalam rekognisi pengakuan hutan adat, misalnya dukungan kebijakan daerah baik dalam bentuk peraturan daerah (Perda) maupun SK Bupati tentang pengakuan Masyarakat Hutan Adat yang merupakan prasyarat pengakuan masyarakat hukum adat beserta hutan adatnya,”kata Rudi Syaf Direktur Komunitas Konservasi Indonesia WARSI.

Continue Reading

Terima SK Penetapan Hutan Adat Dari Presiden

Enam Belas kelompok masyarakat adat kembali menerika penerima SK penetapan Hutan Adat dari Presiden Joko Widodo. Sepuluh diantaranya berasal dari Jambi, yaitu 7 kelompok dari Sarolangun, 2 kelompok dari Kerinci dan satu kelompok dari Bungo. Penyerahan SK berlangsung di Istana negara tadi pagi.

Continue Reading

Presiden Serahkan SK Hutan Adat Sarolangun

Hari ini, pengelola hutan adat dari Sarolangun bertolak ke Jakarta untuk menerima Surat Penetapan Hutan Adat dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara yang direncanakan diberikan besok (19/9) di istana negara. Para Pengelola Hutan Adat ini diantaranya berasal dari Pengelola Hutan Adat Desa Meribung, yang akan menerima SK nomor 5775/MENLHK-PSKL/PKTHA/PS.1/9/2018 seluas 617 ha, Hutan Adat Penghulu Lareh Desa Temalang  SK 5774/MENLHK-PSKL/PKTHA/PS.1/9/2018 seluas 240 ha, Hutan Adat Rio Peniti Lubuk Bedorong dengan SK SK 5776/MENLHK-PSKL/PKTHA/PS.1/9/2018 seluas 240 ha, Hutan Adat Imbo Pseko Desa Napal Melintang dengan SK SK 5773/MENLHK-PSKL/PKTHA/PS.1/9/2018  seluas 83 ha. Ada juga Hutan Adat Datuk Mantari Sakti Desa Mersip dengan SK SK 5772/MENLHK-PSKL/PKTHA/PS.1/9/2018 seluas 78 ha. Para pengelola ini akan bergabung dengan pengelola hutan adat lainnya dari Kerinci, Bungo dan Kalimantan Barat, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Total ada 6.032,50 ha kawasan Hutan Adat yang di tetapkan oleh Kementrian LHK dari 16 kelompok pengelola.

Continue Reading

Perda Pengakuan Dan Perlindungan Mha Serampas Disahkan

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Merangin tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (MHA) Serampas, akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merangin dalam rapat paripurna yang digelar kemarin (16/2) siang. Dari 6 fraksi di DPRD Merangin, semuanya sepakat menyetujui pengesahan ranperda inisiatif ini. Perda ini merupakan payung hukum bagi masyarakat Serampas dalam mengelola dan melestarikan kearifan lokalnya, terutama dalam menjaga hutan adat dengan arif dan berkelanjutan.
Continue Reading

Marga Serampas bakal di Perdakan

Berdaulat dengan sumber daya alam menjadi impian banyak kelompok masyarakat. Sistem hukum Indonesia yang menetapkan pengelolaan hutan berada di tangan pemerintah pusat telah menyebabkan pengelolaan hutan menjadi salah satu sumber konflik antara masyarakat dengan negara. Seperti halnya yang dialami oleh masyarakat Marga Serampas di Kabupaten Merangin Jambi.
Continue Reading

Rambah Hutan Adat,

Sebagai bentuk keseriusan masyarakat Guguk menerapkan kesepakatan adat tersebut, kemarin (01/06), digelar prosesi penyerahan denda adat yang diserahkan oleh ketua lembaga adat Kecamatan Muara Siau kepada ketua lembaga adat Guguk.
Continue Reading

PLTMH Senamat Ulu Diresmikan

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) berkapasitas 30.000 watt di Dusun Senamat Ulu, Kecamatan Batin III Ulu, diresmikan oleh Sekda Bungo Ridwan Is, Minggu (04/5). Peresmian itu dihadiri Ketua Komisi Bidang Energi dan Lingkungan Parlemen Norwegia Ola Elvestuen, perwakilan dari Kedutaan Besar Norwegia, perwakilan Rain Forest Norwegia (RFN), dan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI.
Continue Reading

Jambi Pelopor Hutan Adat

Jambi sudah sejak era 1990-an mengakui hak kelola masyarakat dengan skema hutan adat. Meski waktu itu kewenangan pengelolaan kawasan hutan belum ada dimanapun, baik di Kementrian Kehutanan, Dalam Negeri, Lingkungan Hidup dan lainnya. Baru dengan keluarnya UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mulai muncul istilah Hutan Adat. Namun hingga saat ini peraturan turunan terkait hutan adat tidak juga ada, sampai adanya Keputusan MK No.35 Tahun 2012 tentang Hutan Adat.
Continue Reading

Hutan Adat Desa Lubuk Bedorong

Hutan Adat Desa Lubuk Bedorong Tidak banyak yang tahu bahwa dua hutan adat milik masyarakat desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi. Bahkan dianggap mempunyai peran penting sebagai water catchment area (wilayah serap air) bagi sungai Limun yang merupakan anak Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari.
Continue Reading

Warga Desa Pancakarya Mulai Rintis Penguatan Imbo/lubuk Larangan

Akan jadi yang pertama bagi Kabupaten Sarolangun Warga Desa Pancakarya, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, sepakat bersatu untuk menghidupkan kembali ?adat lamo pasoko usang?, dalam pengelolaan Imbo Larangan dan Lubuk Larangan, yang ada dalam wilayah adat mereka yang selama ini kurang begitu diperhatikan lagi.
Continue Reading

Hutan Adat, Bentuk Implementasi Konsep Zonasi

Kabupaten Sarolangun dalam pengelolaan sumberdaya alam telah membagi kawasannya menjadi tida zonasi yang tertuang dalam renstra daerah. Pembagian zonasi ini meliputi daerah hulu (kecamatan Limun dan Batang Asai), zona tengah (kecamatan Sarolangun Pelawan Singkut dan Bathin VIII), zona hilir ( kecamatan Mandiangin, Pauh dan Air Hitam).
Continue Reading

Masyarakat Kibul Desak Bupati Kukuhkan Hutan Adat

Perjuangan masyarakat Desa Batang Kibul Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin untuk mendapatkan pengakuan dan legalitas atas hutan adat desa mereka patut diacungi jempol. Sejak tahun 2003 dengan difasilitasi oleh KKI Warsi masyarakat yang hidup nyaris terisolasi dari kota Bangko ini terus berupaya supaya hutan adat mereka yang diberi nama Imbo pusako seluas 283 hektar dan imbo parabukalo dengan luas 366 hektar dengan 78 jenis tanaman obat yang dimanfaatkan oleh masyarakat Batang Kibul, dapat segera dikukuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin.
Continue Reading

Cetuskan Perdes Warga Desa Guguk Harap Hutan Adatnya Terjaga Dan Lestari

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya masyarakat Desa Guguk, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Jambi, melalui Rembug Desa berhasil menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Adat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Perdes), demi menjaga kelestarian hutan adat di desa mereka.
Continue Reading

Wartawan Jambi Dan Sumbar

Pengukuhan hutan adat Desa Guguk, Marga Pembarap, Kecamatan Sungaimanau, Kabupaten Merangin (Jambi), seluas 690 hektar, yang selama lima tahun diperjuangkan masyarakat, mendapatkan perhatian besar dari pers Jambi dan Sumbar, bahkan pers nasional. Ini dibuktikan dengan hadirnya 20 wartawan Jambi-Sumbar dalam acara adat pengukuhan tersebut, Sabtu (11/10), di Desa Guguk, yang dipimpin langsung oleh Bupati Merangin, H Rotani Yutaka, SH. (Siaran pers WARSI, Oktober
Continue Reading

Setelah 5 Tahun Berjuang,

Perjuangan masyarakat Desa Guguk, Marga Pembarap, Kecamatan Sungaimanau, Kabupaten Merangin, Jambi, terhadap 690 hektar hutan di wilayah mereka menjadi hutan adat, membuahkan hasil. Bupati Merangin mengeluarkan SK pengukuhan hutan adat Desa Guguk tersebut setelah lima tahun diperjuangkan masyarakat lewat dua kali pengajuan surat ke bupati.
Continue Reading

Hutan Adat Keluru

Hutan adat Keluru di Kabupaten Kerinci, Jambi, menyimpan ratusan bahkan seribu tanaman obat, disamping jenis tanaman lainnya yang bermanfaat bagi warga setempat. Salah satu jenis tanaman obat tersebut yaitu tanaman seduduk, berdaun runcing, kecil, digunakan untuk obat gusi bengkak.
Continue Reading

SK Hak Kelola Tanah Rakyat

Pengakuan hak kelola rakyat terhadap tanah adat sampai hari ini masih terus menjadi perjuangan untuk melahirkan piagam kesepakatan alias pengukuhan secara konstitusional.

Continue Reading

Bupati Bungo Kukuhkan Hutan Adat & Lindung Desa

Bupati Bungo Zulfikar Achmad akhirnya mengabulkan tuntutan masyarakat adat desa Batu Kerbau dengan menetapkan Pengelolaan Hutan Adat & Hutan Lindung Desa sesuai dengan hukum adat.

Continue Reading

Minim, Dukungan Pemda Dalam Legalisasi Hutan Adat

Penerapan piagam kesepakatan pengelolaan hutan adat kerap mengalami hambatan. Sedangkan dukungan dari aparat terkait yang sangat diharapkan ibarat api jauh dari panggangan.

Continue Reading