NEWS RELEASE:

Warga Tiga Dusun Ingin Dapatkan Hak Kelola Hutan Desa

Hutan menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Keterlibatan masyarakat dalam mengelola hutan menjadi point penting untuk pengelolaan yang berkelanjutan. Masyarakat melindungi dan memanfaatkan secara arif dan lestari kawasan hutan di daerah mereka untuk tetap dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan taraf kesejahteraan dan perekonomian warga desa secara berkelanjutan.

Hal seperti ini, telah dirasakan oleh warga Dusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III ULU Kabupaten Bungo. Upaya masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan mendapat apresiasi dari pemerintah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menhut No. 109/Menhut-II/2009 tentang penetapan kawasan Hutan Desa ? Dusun Lubuk Beringin seluas 2.356 ha. Kepmenhut ini dapat menjadi dasar hukum mengenai legalitas masyarakat Dusun Lubuk Beringin dalam pengelolaan kawasan hutan desanya.

Penetapan kawasan Hutan Desa Lubuk Beringin diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk melakukan pengembangan skema hutan desa ke dusun (sebutan desa untuk Kabupaten Bungo-red) sekitar Lubuk Beringin. Melalui proses replikasi ke dusun sekitar yang juga memiliki kawasan hutan dalam satu bentangan pematang hutan dengan kawasan hutan desa Lubuk Beringin mulai dari Bukit Panjang, Bukit Pohong di Sungai Telang, Bukit Singirik hingga ke Bukit Rantau Bayur di Dusun Senamat Ulu yang merupakan suatu kesatuan kawasan Hutan lindung Bukit Panjang Rantau Bayur seluas 13.529,40 ha, diharapkan juga dapat menjadi model pengelolaan kawasan hutan yang lestari bersama masyarakat desa setempat dengan kepastian hukum yang jelas dalam model pengelolaannya.

?Dusun-dusun disekitar Lubuk Beringin yang juga telah mengajukan hak kelola berupa hutan desa diantaranya Dusun Buat, Senamat Ulu dan Laman Panjang,?ujar Koordinator Lapangan Hutan Desa KKI Warsi, Yulqori pada Lokakarya Perluasan Praktek Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Bungo yang diselenggarakan Forum Diskusi Multipihak - Forest Governance Learning Group Bungo, KKI-WARSI dan Pemkab Bungo di Aula Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bungo kemarin (31/10).

Yulqori menjelaskan, masyarakat desa tersebut sangat antusias dengan model kelola hutan desa yang akan diterapkan. Melalui Hutan Desa ini, akan menjadi pijakan bagi masyarakat untuk dapat dengan leluasa mengelola sumberdaya hutannya, tentunya dengan aturan-aturan dan ketentuan yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah konservasi sumberdaya alam bersama masyarakat.

?Untuk mengajukan areal kelola Hutan Desa tersebut, masyarakat dusun telah melakukan sejumlah pertemuan, guna memenuhi persyaratan yang mesti dilakukan untuk mendapatkan izin menteri kehutanan, semoga apa yang diusulkan masyarakat ini dapat segera diproses oleh pihak berwenang sehingga tercapai perluasan praktek pengelolaan hutan yang berbasiskan masyarakat,?sebut Yulqori.

Dalam acara yang dibuka oleh Ishak kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam Bungo ini, diharapkan perluasan hak kelola masyarakat ini, akan mempu menjadi salah satu faktor yang akan meningkatkan ekonomi rakyat. Diantaranya menjadikan wilayah Bathin III Ulu di Kabupaten Bungo sebagai sentra produksi padi. ?Dengan hutan yang terus terjaga, akan menjamin pasokan air ke sawah-sawah penduduk, sehingga Bathin III Ulu bisa menjadi sentra produksi beras di Bungo,?Sebut Yulqori. ***
***





Berita terkait:
Comments: