NEWS RELEASE:

Jangan Jadikan Orang Rimba Sebagai Alat Komoditas Politik

Ada Indikasi Memobilisasi Orang Rimba
Sekitar sebulan lagi Pemilu 2004 akan digelar. Namun beberapa partai tertentu telah mencuri start kampanye dengan melakukan mobilisasi terhadap Orang Rimba, terutama di beberapa desa di Jambi.

Sementara itu Direktur Eksekutif Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (KKI Warsi), Rudi Syaf, menghimbau agar partai yang menjadi peserta Pemilu tidak lagi menjadikan Orang Rimba sebagai alat komoditas politik hanya untuk menaikkan pamor partai. Dia juga sangat meragukan jika suara Orang Rimba bisa menaikkan Caleg ke kursi Parlemen. Karena jumlah orang Rimba keseluruhan saat ini hanya ada sekitar 2.400 jiwa. Sementara Orang Rimba di Taman Nasioanal Bukit Dua Belas (TNBD) sekitar 1.300 jiwa. Jika pun ada Orang Rimba dari setengah jumlah itu diikutsertakan, maka satu kursipun tidak akan bisa diperoleh seorang Caleg karena jumlah mereka yang memang kecil.

Hal senada juga pernah diungkapkan Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jambi, Asep Mangkudilaga, seperti yang pernah dilansir berbagai media di Jambi belum lama ini. Asep mengatakan agar Parpol peserta Pemilu diminta jangan mengeksploitir Orang Rimba atau yang biasa dikenal dengan nama Suku Anak Dalam, demi kepentingan Parpol bersangkutan.

Asep, seperti dikutip berbagai harian Jambi itu, juga mengungkapkan bahwa memang telah ada indikasi beberapa Parpol melakukan upaya mengeksploitasi Orang Rimba untuk kepentingan kampanye Pemilu 2004 ini.

Mobilisasi Orang Rimba untuk ikut memilih partai atau Caleg tertentu ini semakin intensif terlihat sejak beberapa bulan terakhir ini. Melalui Kepala Desa para Orang Rimba ini dikumpulkan kemudian dipertemukan dengan utusan Parpol berkaitan dengan Pemilu nanti. Kemudian mereka diarahkan untuk memilih dan menusuk partai dan Caleg partai bersangkutan itu.

?Mereka (Orang Rimba-red) mengaku telah dikumpulkan untuk memilih Parpol tertentu dan Caleg tertentu,? ungkap Anthropolog Warsi, Marahalim, yang memang bertugas mendampingi Orang Rimba di berbagai daerah Jambi ini, Jumat (5/2).

Padahal, jelas Halim sapaan akrab Marahalim, Orang Rimba tersebut tidak mengetahui partai atau orang yang harus dipilihnya. Lebih dari itu secara administratif formal Orang Rimba jelas tidak punya persyaratan untuk mencoblos pada Pemilu nanti. Misalnya harus punya KTP, dan juga telah terdaftar pada panitia pemilih Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, Orang Rimba yang hidup nomaden dipedalaman hutan itu juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi soal Pemilu. Keberadaan Orang Rimba berada dalam hutan Bukit Duabelas yang sulit di akses. Dalam kondisi seperti itu sangat rawan suara mereka di manfaatkan karena mereka sangat patuh terhadap penguasa setempat atau pemerintah yang mereka anggap sebagai Rajo. Mereka sangat percaya sekali jika tidak menuruti Rajonya maka mereka akan dikutuk.

?Sungguh sangat tidak etis cara mereka memperalat Orang Rimba demi kepentingan politik mereka. Orang Rimba tidak mengerti untuk apa diikutsertakan dalam Pemilu. Bahkan mereka juga tidak tahu tanda gambar partai atau apalagi mengenal Caleg yang harus mereka pilih. Ini jelas bertentangan dengan semangat Pemilu sekarang yang menginginkan Pemilu bisa berjalan jujur dan demokratis, ? tandas Halim lagi.

Hal senada juga diungkapkan Rudi Syaf yang menganggap cara partai guna menarik suara melalui Orang Rimba jelas telah salah sasaran.

?Jumlah Orang Rimba sangat tidak signifikan untuk menaikkan suara Caleg. Jadi jelas, Orang Rimba itu hanya dijadikan alat kampanye politik yang menarik. Mereka (orang partai-red) datang kasih beras, kasih obat-obatan, kasih baju, lalu diliput berbagai media, disorot TV. Sehingga orang kota yang tidak tahu Orang Rimba akan melihat Orang Rimba yang pakai cawat di kasih baju. Lalu menjadikan hal itu berita hangat.?

Dari sini, ungkap Rudi lagi, Orang Rimba justru tidak dijadikan target kampanye. Artinya, ketika Pemilu selesai dan sang Caleg dari partai tertentu telah berhasil duduk di parlemen, maka Orang Rimba pun dilupakan begitu saja, hingga datang musim Pemilu lagi. Kemudian mereka tidak lagi mempedulikan hak-hak Orang Rimba apalagi akan mengakuinya.

Sedangkan Halim terhadap kasus ini berharap agar kepala desa dan perangkatnya dapat berlaku netral berkaitan dengan masalah mobilisasi Orang Rimba ini. Halim memberikan contoh suatu perbandingan bagaimana masyarakat Baduy di Jawa Barat, bisa bersikap dan memutuskan untuk tidak ikut serta dalam Pemilu 2004 karena alasan-alasan dasar seperti yang dialami Orang Rimba.

?Keberanian sikap seperti ini perlu kita ancungi jempol, karena mereka sadar mereka hanyalah komoditas politik semata,? tandasnya.***
***





Berita terkait:
Comments: