NEWS RELEASE:

KKI Warsi Serahkan Bantuan Untuk Korban Banjir Jambi

Sebagai bentuk kepedulian pada korban banjir di Jambi, Rabu (17 Desember 2003), KKI Warsi menyerahkan bantuan pangan dan obat-obatan yang disalurkan langsung ke kantor-kantor camat dan posko kesehatan yang didirikan di beberapa kabupaten. Bantuan tersebut terutama ditujukan pada masyarakat di desa-desa dampingan KKI Warsi yang masuk wilayah Kabupaten Batanghari dan Tebo, tepatnya di sisi utara dan timur Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) Jambi.

Adapun rincian bahan pangan yang diserahkan ke masyarakat dengan total dana Rp20 juta, antara lain diserahkan ke Desa Jelutih, sebanyak 121 sak beras, 115 dus mie. Selanjutnya ke Desa Hajran, sebanyak 31 sak beras dan 23 dus mie, untuk Desa Pakuaji 28 sak beras dan 22 dus mie. Di mana ketiga desa itu berada di wilayah Kabupaten Batanghari, bagian timur TNBD Jambi. Jatah per-KK masing-masing desa tersebut adalah beras 3,3 kilogram dan mie 6 bungkus.

Sementara bantuan pangan untuk desa-desa utara TNBD diberikan ke Desa Padangkelapo (Kabupaten Batanghari), sebanyak 44 sak beras dan 46 dus mie, untuk Desa Batusawar (Kabupaten Batanghari) 32 sak beras dan 35 dus mie, serta untuk Desa Tanahgaro (Kabupaten Tebo), diserahkan 43 sak beras dan 44 dus mie. Jatah per-KK korban yaitu beras 3,3 kg dan 6 bungkus mie.

Sementara untuk bantuan obat-obatan, KKI Warsi menyerahkan bantuan bertotal Rp5 juta dalam bentuk pemberian obat-obatan jenis dextral, betominplex, bioralit, parasetamol, antalgin, amoxcicilin, ampicillin, entrostop, dan ctm. Penyerahan obat-obatan ini juga ditujukan ke korban-korban di desa utara dan timur TNBD.

Bantuan ini dikumpulkan dari sumbangan sukarela masing-masing anggota KKI Warsi. Bantuan dibawa dengan truk ke wilayah tujuan oleh beberapa staf KKI Warsi yang selama ini bertugas di desa-desa dampingan tersebut.

Direktur Eksekutif KKI Warsi, Rudi Syaf, mengatakan kalau pangan dan obat-obatan yang diberikan diharapkan bisa bermanfaat bagi korban banjir. ?Semoga banjir cepat susut dan masyarakat bisa menjalankan aktifitasnya lagi secara normal,? ujarnya.

Rudi menambahkan kalau langkah kongkret mengatasi permasalahan banjir atau mencegah banjir datang kembali harus segera diwujudkan. Jika tidak, kondisi serupa akan terus terulang dan masyarakat tak akan tenang menjalani hari-harinya.

Solusi yang ditawarkan Rudi untuk mengatasi banjir ke depan ini yaitu dengan membuat perencanaan yang matang terhadap pengelolaan hutan dan DAS Batanghari yang mengaliri Jambi dan Sumbar. Sebaiknya tata ruang Jambi tahun 1993 yang hingga sekarang ini berlaku (namun hendak diubah dengan memberikan izin pembukaan areal untuk sawit),tetap dipertahankan. Begitu juga dengan tata ruang Sumbar, juga harus atas perencanaan yang matang. Beberapa daerah hulu di Sumbar sekarang ini telah dikonversi menjadi kebun sawit, seperti areal PT Tidar Kerinci Agung (TKA) yang telah ada sejak 1989. Penjelasan itu dibenarkan Koordinator Program Potret Hutan Jambi KKI Warsi, Mahendra Taher.

Lebih lanjut baik Rudi maupun Taher, juga menjelaskan kalau pengelolaan yang tepat untuk DAS Batanghari, adalah dengan pendekatan bioregion, yaitu pendekatan yang menempatkan peran masyarakat sebagai faktor utama keberhasilan pengelolaan SDA sekitar DAS Batanghari ini. Di mana pendekatan pengelolaan ini, tanpa dibatasi wilayah administratif/politik Jambi ataupun Sumbar.

Pendekatan bioregion ini bertujuan agar tidak adanya sikap mengkotak-kotakkan pengelolaan berdasarkan wilayah oleh pemerintah daerah. Inti dari pendekatan bioregion ini adalah terciptanya keterpaduan perencanaan pembangunan antar kota/kabupaten dan provinsi (Sumbar-Jambi).

Namun sejauh ini di Indonesia konsep pendekatan bioregion ini baru masuk dalam RUU PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Alam) saja, belum menjadi UU. Sementara di luar negeri, konsep ini telah menjadi UU. KKI Warsi sendiri telah meluncurkan konsep ini sejak tahun 2000 dan menjadi pembicaraan pemerintah provinsi Jambi dan Sumbar Maret 2003 lalu lewat workshop regional bertemakan Membangun Kesepahaman Bersama Menuju Pengelolaan SDA Berkelanjutan dengan Pendekatan Bioregion pada DAS Batanghari.

Sebuah nota kesepahaman bersama lahir dari workshop ini dan ditandatangani oleh beberapa bupati (Bupati Bungo melalui wakilnya, H. Abdul Malik HM, Bupati Sawahlunto Sijunjung, H. Darius Apan, serta Wakil Bupati Solok, Elfi Sahlan Ben) serta gubernur Jambi dan Sumbar. Bahkan dua menteri RI turut menjadi saksi penandatanganan ini, yaitu Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, Nabiel Makarim, dan Menteri Kehutanan RI, M Prakosa, yang saat workshop Menteri Kehutanan RI diwakili Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan RI, Wahjudi Wardojo. Tinggal realisasi dari kesepahaman ini yang ditunggu selanjutnya.

Namun bukan berarti pendekatan bioregion menolak sama sekali konversi hutan alias Jambi harus hutan semua. Melainkan hanya berharap agar lewat pendekatan bioregion ini konversi hutan memperhatikan kondisi fisik lahan dan daya dukungnya. Seperti dataran tinggi harus dibiarkan tetap hutan dan rendahnya bisa ditanami sawit.

Mempertahankan Kawasan Hutan Tersisa
Dengan kata lain, yang juga menjadi kunci penting dalam mengatasi persoalan banjir adalah dengan mempertahankan kawasan hutan alam yang tersisa. Beberapa kawasan hutan yang memiliki kemiringan yang tinggi (yang tentunya juga memiliki daya serap air yang tinggi), sebaiknya dipertahankan keberadaannya. Sekarang ini tercatat hutan alam produksi Jambi dari 11 HPH yang diserahkan ke pemerintah (berdasarkan data dari Dephutbun tahun 2000), ada seluas 9,457 hektar (4 %) hutan primer, hutan yang rusak/tanah kosong/pertanian seluas 146,703 hektar (55 %), dan luasan bekas tebang kondisi baik-sedang 109.546 hektar (41 %).

Sekaitan dengan itu, disarankan Rudi agar lahan eks PT Dalek Hutani Esa dan PT Hatmahutani yang terdapat di wilayah TNBT sebaiknya dijadikan areal konservasi atau kawasan lindung. Begitu juga kawasan hutan di TNKS, seperti areal eks PT Rimba Kartika dan Rimba Karya Indah (RKI).

Solusi DNS dan Carbon Trade
Dengan mempertahankan hutan alam bukan berarti harapan pemerintah daerah menggali PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari hutan tak bisa tercapai optimal. Menggali pemasukan dari hutan bisa tetap dilakukan dengan membiarkan hutan terjaga, bahkan penghapusan hutang juga bisa dilakukan dengan membiarkan hutan lestari.

Negara yang memiliki hutang ke negara maju, bisa melunasi hutangnya dengan membiarkan hutannya terjaga alias tidak berkurang. Kerena negara-negara yang memberikan pinjaman seringkali tidak memiliki luasan hutan yang besar, sehingga demi ?keselamatan?/?kelangsungan? hidup negaranya, mereka bergantung pada kesediaan negara-negara yang masih memiliki hutan yang luas tidak menebangi hutannya. Solusi ini dikenal dengan debt for nature swap (DNS) yang artinya penghapusan hutang untuk alam.

Selain itu, pemasukan daerah dari hutan juga bisa diperoleh dari perdagangan karbon atau carbon trade. Di mana negara-negara maju yang menghasilkan karbon dari kegiatan industri dan transportasi di negaranya, tak memiliki hutan untuk menyerap ?limbah? karbon tersebut. Sedangkan hutan yang terdiri dari tumbuhan hijau daun sangat berkemampuan menyerap karbon yang kemudian dioleh menjadi oksigen. Untuk itulah negara-negara maju kemudian bersedia membayar 5 dolar perton karbon (satu hektar hutan saja bisa menyerap 25 ton karbon) yang diolah menjadi oksigen oleh hutan negara-negara yang memilikinya seperti Indonesia.

Peneliti asal IPB pun pernah menyatakan kalau keuntungan pengolahan sumber daya hutan produksi lewat nilai guna tak langsung ini lebih tinggi dari nilai guna langsung. Nilai guna langsung maksudnya pemasukan dari hasil hutan berupa kayu yang mereka totalkan hanya memperoleh rupiah 1 juta perhektar lahan keringnya. Sementara dari nilai guna tak langsung seperti carbon trade bisa diperoleh pemasukan Rp 32 juta perhektar. Hingga hitungan rupiah yang bisa dikeruk Jambi dari membiarkan kawasan konservasi tetap hijau lewat perdagangan karbon ini adalah Rp 820 miliar pertahun.***

***





Berita terkait:
Comments: