NEWS RELEASE:

Minta Ditinjau Ulang

Lahan Pt Wana Perintis Dan Pt Sdm
Pemerintah harus meninjau ulang luasan lahan dari PT Wana Perintis dan PT Sawit Desa Makmur (SDM) yang tak optimal dikelola. Keduanya hanya memanfaatkan sekitar 23-26 persen dari lahan yang mereka punyai.

Padahal lahan yang tersisa memiliki potensi ekonomi yang bagus. Apalagi di tengah kondisi masyarakat desa sekitar lahan yang taraf perekonomiannya kurang baik. Akan sangat bermanfaat jika lahan itu dikelola masyarakat demi peningkatan perekonomian mereka. Pemerintah Kabupaten Batanghari sebaiknya mempertimbangkan pemberian lahan kedua perusahaan itu ke masyarakat dan memperjuangkannya ke tingkat pengambil kebijakan yang lebih tinggi.

Kesimpulan itu terungkap dalam acara seminar Studi Kebijakan Pembangunan dalam Pemanfaatan Ruang dan Sumber Daya Alam (SDA) di kantor Bappeda Batanghari, Jumat (24/10). Seminar ini diadakan sebagai puncak dari pelaksanaan penelitian dan penggalian potensi serta permasalahan di desa sekitar TNBD, terutama Desa Sungairuan hulu, Hajran, dan Jelutih demi pembangunan desa-desa tersebut yang berpatokan pada unsur tata ruang dan SDA yang ada.

Khusus lahan PT SDM, dari luasan 14.228 hektar yang diberikan, hanya 2.543 hektar yang dipergunakan dengan ditanami kelapa sawit dan karet. Sementara untuk Wana Perintis dari 5.972 hektar yang ada hanya 1.604 yang dipergunakan. Sisa dari luasan lahan tersebut adalah hutan, belukar, semak, alang-alang, dan sebagainya.

Masih ada perusahaan lainnya yang lahannya perlu dikaji ulang, seperti PT Era Mitra Agro Lestari (PT EMAL) yang bergerak di perkebunan inti sawit. Secara administratif perusahaan ini masuk wilayah Kabupaten Sarolangun, sementara 400 hektar lahannya masuk Kabupaten Batanghari dan tak terkelola. Sedangkan masyarakat Batanghari membutuhkan lahan tak untuk menjaminkan perekonomian mereka ke depan. Satu lagi perusahaan yang menjadi sorotan untuk dikaji yaitu PT Limba Kayu Utama (PT LKU).

Kesemua perusahaan tersebut dan kenyataan lahan yang tak terkelola ini telah menyebabkan terciptanya konflik horizontal dengan masyarakat, apalagi sebagian masyarakat telah mengokupasi lahan-lahan yang belum digunakan dan mengubahnya menjadi lahan karet. Kondisi ini bisa dibilang umum berlangsung di Jambi, di mana peruntukan lahan yang tidak digunakan sepenuhnya oleh pemegang hak, ditambah dengan masa pencabutan haknya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengokupasi lahan.

Sekaitan dengan potensi dan kendala dari sektor pertanian hasil penelitian menunjukan kalau tanaman pangan selain memiliki potensi lahan, juga mempunyai potensi tenaga kerja dan keahlian. Kendala terletak pada kualitas usaha tani, kesesuaian lahan, serta pengaruh musim. Sementara di bidang hortikultura yang juga berpotensi lahan dan tenaga kerja, terkendala pada ketersediaan dan kualitas input, disamping terkendala pengaruh musim dan kualias lahan. Selanjutnya untuk potensi peternakan, lahan dan keahlian dipunyai, hanya saja ada konflik kepentingan penduduk yang menjadi kendala.

Kesimpulan dari penelitian ini yang disepakati oleh masyarakat tiga desa antara lain, lahan-lahan yang statusnya milik perusahaan namun tak terkelola, perlu dievaluasi segera keberadaannya. ?Kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola perkenbunan layak menjadi pilihan. Hal ini menjadi salah satu solusi dalam melibatkan investor yang diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan masyarakat maupun pemerintah daerah,? ujar Robert A, Koodinator Program KKI Warsi sebagai pihak yang ditunjuk mempresentasikan hasil penelitian KKI Warsi dengan Unja.

Pernyataan tak jauh berbeda disampaikan DR Johannes, SE, Msi (pihak Unja). Dia menambahkan kalau ekonomi perbalokan semakin lama semakin marginal, sehubungan dengan semakin langkanya bahan baku. Keadaan ini berbanding terbalik dengan bencana yang ditimbulkan karena krisis ekologi. Harus ada kemauan politik pemerintah daerah untuk menghentikan ketergantung pemerintah dari perbalokan. Alternatif ekonomi harus dikembalikan ke pertanian dan perkebunan sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Tokoh masyarakat dari Desa Hajran, Hasbi, menegaskan kalau sudah masanya mereka dilibatkan dalam pembangunan khususnya untuk pengolahan lahan. Selama ini masyarakat desa (petani), kurang mendapatkan porsi perhatian dari pemerintah. Dalam pengolahan lahan yang tak terkelola perusahaan dan diserahkan ke masyarakat sebaiknya diikuti dengan pemberian bantuan bantuan bibit dari pemerintah. ?Masyarakat desa itu miskin, jadi lahan dan bantuan modal sangat dibutuhkan,? tegasnya.

Sedangkan Dedi Hendri, Kabid Ekonomi Bappeda Batanghari menegaskan kalau penyerahan lahan (yang telah ada izin legalnya dari pemerintah) tidak mudah dilaksanakan begitu saja. Apalagi saat ini perusahaan-perusahaan yang dimaksud telah ditangani langsung oleh BPPN dengan slogan ?penyehatan?. Jadi urusan serah-menyerahkan lahan juga terkait pada keinginan dari pemerintah pusat sendiri terhadap keberadaan lahan itu.

Kemudian mengenai temuan tim kajian ini terhadap deforestasi TNBD terutama di sebelah timur TNBD telah mencapai 4.700 hektar berdasarkan pantauan satelit selama 1997-2002. Perambahan sisa hutan di sekitar desa interaksi sendiri mencapai 10.400 hektar.

Menanggapi temuan ini, Syamsuhari, Kasubdin Kehutanan Batanghari, menegaskan kalau motif masyarakat merambah hutan bukan karena kebutuhan keruangan alias kebutuhan akan lahan yang diharapkan bisa diserahkan perusahaan yang dituntut masyarakat, melainkan sudah terkait pada faktor ekonomi yaitu keinginan berkayu demi uang. Diberi pun lahan ke mereka, belum tentu mereka mau melepaskan aktifitas bebaloknya. Sebab seringkali masyarakat beranggapan kalau dengan bebalok mereka mendapatkan lebih banyak pemasukan ketimbang mengelola lahan dengan menanami karet.***
***





Berita terkait:
Comments: