NEWS RELEASE:

Studi Pembangunan,

Menggali Potensi Demi Solusi
Pembangunan daerah yang lebih berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sering melupakan kondisi ruang dan Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia. Harus ada pertimbangan yang perimbangan antara aspek ekonomi, sosial budaya, dan ekologis. Jika tidak, bisa terjadi pemanfaatan ruang dan SDA yang tidak terkendali, serta tumpang-tindihnya (overleaping) peruntukan ruang apalagi jika tak disertai langkah-langkah antisipatif dan perbaikan.

Berdasarkan pemikiran di atas KKI Warsi yang dipimpin Koordinator Unit Fasilitasi Desa, Budi Retno Minulya, dan Lembaga Penelitian Universitas Jambi (Unja), dipelopori DR Johannes, SE, Msi, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Batanghari mengadakan penelitian bertema Studi Kebijakan Pembangunan Pemanfaatan Ruang dan SDA sejak April-Juni 2003. Fokus penelitian ini adalah beberapa daerah di Kabupaten Batanghari karena kabupaten ini lebih leading dari kabupaten lainnya di Jambi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Persisnya tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kebijakan pembangunan Kabupaten Batanghari dan mengidentifikasikan potensi ekonomi masyarakat desa yang memungkinkan untuk dikembangkan.

Untuk sektor kehutanan, karena dipicu PAD kaidah-kaidah ekologis dan kelestarian hutan serta jaminan kesinambungan produksinya di masa depan, diabaikan. Sementara pengamanan hutan dan penegakkan hukum juga tidak optimal. Kecenderungan ini bisa dialami sektor lain. Ruang ekologi saat ini sangat terdegradasi, misalnya kemampuan hutan sebagai tangkapan air di daerah hulu-hulu sungai (fungsi hidro-orologi) dalam menjaga keseimbangan DAS Batanghari, rusak. Tidak mengherankan fluktuasi air Sungai Batanghari pun telah mencapai 10 meter. Banjir yang akhir-akhir ini melanda contoh ketidakseimbangan ruang hutan alam dengan fungsi pengembangan ekonomi. Sehingga pemberian porsi ruang yang berlebihan di satu aspek telah menyebabkan kerugian di aspek keruangan lainnya.

Perubahan fungsi-fungsi keruangan ini diyakini tidak akan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar hutan, terutama masyarakat asli. Banyak kasus konflik lahan antara masyarakat dengan pihak perkebunan (buah dari kebijakan keruangan yang memarginalkan masyarakat sekitar hutan). Jadi program pembangunan desa sekitar hutan harus menggarap aspek tata ruang desa hingga diketahui potensi ekonomi yang strategis dan memungkinkan untuk dikembangkan, termasuk ketersediaan lahan dan potensi konflik lahannya. Pengembangan pertanian tepat dijadikan basis utama ekonomi masyarakat yang strategis dan berjangka panjang. Prinsip tersebut bisa menjadi alternatif solusi yang lebih menjamin kemakmuran masyarakat.

Studi pembangunan ini mencakup dua hal yaitu studi makro dan mikro. Studi makro mempelajari berbagai kebijakan yang berkenaan dengan pemanfaatan ruang dan SDA, misal dalam bentuk peraturan daerah, rencana strategis (Renstra) pembangunan daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), peta tematik kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kebijakan lain yang relevan. Studi makro dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara, sedangkan lembaga sasarannya Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pusat Statistik dan instansi terkait lainnya.

Sedangkan studi mikro dilakukan ditingkat desa, sampelnya empat desa interaksi TNBD. Dua desa di bagian timur (Kecamatan BathinXXIV) yaitu Desa Jelutih dan Hajran, dua di bagian utara TNBD (Kecamatan Maroseboulu) yaitu Desa Padangkelapo dan Desa Sungairuan hulu. Dasar dipilihnya empat desa tersebut karena dianggap mewakili berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.

Misalnya ketergantungan masyarakat desa terhadap hutan (dalam bentuk perladangan maupun pengambilan kayu), berbagai faktor penyebab, belum dikembangkannya ekonomi alternatif berbasis potensi setempat bagi kemakmuran jangka panjang, serta berbagai persoalan sosial yang ada di desa (hubungan desa dengan perusahaan sekitar, kelembagaan lokal yang kurang optimal, dan lain-lain).

Studi tingkat desa dilakukan dengan tiga cara. Pertama, studi kualitatif dengan mempelajari monografi desa, berbagai peraturan desa (Perdes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), kelembagaan dan kepemimpinan desa, serta kajian sosial ekonomi masyarakat desa. Teknik yang dipakai wawancara mendalam serta melalui Focus Group Discussion (FGD).

Kedua, survei rumah tangga dengan teknik angket/kuisioner. Sampel yang diambil 10 persen responden dari total rumah tangga yang ada di desa. Hal-hal yang digali, antara lain pekerjaan utama dan sampingan responden, tingkat pendidikan dan jumlah tanggungan rumah tangga. Kondisi ekonomi rumah tangga teridentifikasi melalui kepemilikan lahan (kebun karet, sawah maupun belukar), penghasilan dari ekonomi rumah tangga perminggu/bulan, ada-tidaknya ekonomi alternatif, bentuk hubungan responden dengan hutan (pengambilan hasil hutan), serta kualitas ekonomi responden (diidentifikasi melalui kepemilikan rumah maupun benda berharga).

Ketiga, mempelajari kondisi ruang desa melalui pemetaan keruangan desa. Caranya dengan membuat sketsa desa, mengolah peta citra landsat, dan melakukan groudchek bersama masyarakat ke lapangan. Lewat peta ini diharapkan muncul potensi-potensi desa, baik yang telah termanfaatkan maupun belum (seperti hutan, belukar, kebun karet produktif dan tidak produktif, serta payo/rawa), serta potensi lain dan kondisinya saat ini.

Pencarian data dilakukan April-Juni 2003, di bulan Juli dilakukan groundchek ke lapangan, (pengolahan) peta citra, dan data. Selanjutnya dilakukan workshop di masing-masing desa, bertujuan mendapatkan koreksi dari hasil sementara studi, menghimpun masukan dan usulan pembangunan desa yang tentunya didahului dengan penjelasan tentang peta keruangan desa.

Workshop diharapkan bisa meminimalisir kelemahan sistem pengambilan responden, misalnya pengambilan responden di Desa Hajran yang jumlah rumah tangganya sedikit, rawan pembiasan (distorsi) data jika digeneralisasikan begitu saja tanpa upaya karifikasi data. Dari workshop terangkum keinginan tindak lanjut konkrit dari hasil penelitian dalam bentuk program pembangunan ke desa penyangga TNBD. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat kalau SDA bersifat langka (scarcity) sehingga pemanfaatannya harus terukur.

Tahap selanjutnya direncanakan seminar di tingkat kabupaten. Pesertanya wakil dari masyarakat desa lokasi penelitian, dan instansi terkait. Target dari semua proses itu adalah menumbuhkan kesadaran kalau hubungan antar SDA bersifat pertautan (dependent). Sehingga TNBD pun dirasakan memberi manfaat lebih dalam bentuk perhatian program pembangunan dari pemerintah ke masyarakat desa.***
***





Berita terkait:
Comments: