NEWS RELEASE:

Wartawan Jambi Dan Sumbar

Dukung Pengukuhan Hutan Adat Guguk
Pengukuhan hutan adat Desa Guguk, Marga Pembarap, Kecamatan Sungaimanau, Kabupaten Merangin (Jambi), seluas 690 hektar, yang selama lima tahun diperjuangkan masyarakat, mendapatkan perhatian besar dari pers Jambi dan Sumbar, bahkan pers nasional. Ini dibuktikan dengan hadirnya 20 wartawan Jambi-Sumbar dalam acara adat pengukuhan tersebut, Sabtu (11/10), di Desa Guguk, yang dipimpin langsung oleh Bupati Merangin, H Rotani Yutaka, SH.

Wartawan yang turun, antara lain dari Harian Jambi Ekspres, Harian Jambi Independent, Harian Posmetro Jambi, dan Mingguan Media Jambi. Dari Sumbar hadir Harian Haluan dan Mimbar Minang. Sedangkan dari media cetak nasional yang menyatakan bisa hadir yaitu Harian Kompas, Suara Pembaruan, Media Indonesia, dan Kantor Berita Antara. Selanjutnya dari media elektronik yang ikut RCTI, SCTV, TPI, TransTV, MetroTV, termasuk TVRI Jambi dan RRI Jambi.

Kedatangan mereka atas undangan Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (KKI Warsi). Deputi Direktur KKI Warsi, Rakhmad Hidayat, menjelaskan kalau acara tersebut memang merupakan kerja sama antara masyarakat Guguk, KKI Warsi, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin. Adapun perjalanan perjuangan masyarakat Desa Guguk, diuraikannya, diawali tahun 1999 ketika hutan mereka di kawasan Bukit Tapanggang, dieksploitasi PT Injapsin Company yang mempunyai izin HPH sampai 2006 yang tidak memberikan konstribusi apa-apa kepada masyarakat Marga Pembarap. Selain Desa Guguk, yang termasuk Marga Pembarap yaitu Desa Parit Ujungtanjung, Airbatu, dan Merkeh.

Secara administrasi hutan yang dilanggar PT Injapsin masuk wilayah Desa Guguk dan Desa Parit Ujungtanjung. Total luas hutan yang dieksploitasi 1.500 hektar. Dari pemetaan BPN Merangin diketahui total hutan yang masuk wilayah dua desa itu hanya 800,53 hektar, yang masuk Desa Guguk 690 hektar. Tokoh masyarakat Desa Guguk (yang terdiri dari Kepala Desa Guguk, Mahmud, dan tokoh adat Desa Guguk, H. Abubakar) mantap mengirimkan surat permohonan pengukuhan hutan adat Guguk sebanyak dua kali ke Pemkab Merangin. SK bupati turun mulus Juni 2003 bernomor 287.

Wartawan mendukung pengukuhan ini sebagai salah satu upaya mencegah kerusakan alam melalui pelibatan masyarakat. Penyerahan pengelolaan hutan ke masyarakat ini dipandang cukup efektif karena berpedoman pada aturan adat masyarakat sendiri, yang menetapkan sanksi-sanksi tersendiri demi melindungi hutannya.

Aturan itu antara lain bagi yang menebang kayu untuk berhuma atau berkebun dikenai denda Rp3 juta, begitu juga bagi yang menjual kayu hasil tebangan liarnya. Uang Tiga juta itu bisa dirinci dengan menyerahkan seekor kerbau, 100 gantang beras, dan 100 butir kelapa. Juga ada denda satu ekor kambing dan 20 gantang beras bagi masyarakat Desa Guguk atau orang luar yang mengambil buah-buahan dengan menebang/merusak pohonnya. Sanksi itu juga diberlakukan bagi pengambilan ikan di kawasan sungai hutan adat Desa Guguk. Semua sanksi ini akan disosialisasikan bersamaan dengan sosialisasi turunnya SK bupati dalam acara adat pengukuhan 11 Oktober 2003.

Bahkan wartawan berpendapat pengukuhan hutan perlu tindaklanjuti untuk daerah lainnya di Merangin, bahkan Jambi secara keseluruhan. Wartawan bahkan mempertanyakan kesungguhan Rotani menurunkan SK pengukuhan hutan adat Desa Batangkibul, Kecamatan Tabir ulu, Merangin, yang hingga acara itu digelar masih belum jelas realisasinya. Bupati pun hanya menjanjikan pasti dikukuhkan. Karena dua hutan adat lainnya (sebelum hutan adat Guguk) juga telah dikukuhkan, yaitu hutan adat Depati Gento Rajo di Desa Pulau Tengah Kecamatan Jangkat serta hutan adat di Desa Pangkalanjambu, Kecamatan Sungaimanau.

Sementara kembali Rakhmad menambahkan kalau sistem pengelolaan sumber daya hutan oleh rakyat harus dipandang sebagai suatu pendekatan alternatif dalam pengelolaan sumber daya hutan Indonesia demi kelestariannya. Lelaki yang juga menjabat sebagai Koordinator Program CBFM (Community Based Forest Management : pengelolaan hutan oleh masyarakat) KKI Warsi ini yang selama lima tahun turut mendampingi masyarakat Guguk memperjuangkan hutannya itu, menegaskan tanpa keterlibatan masyarakat upaya menghentikan pengurangan hutan tak akan tercapai.

Acara pengukuhan hutan adat Guguk ini juga diikuti dengan pemberian gelar adat ke Rotani dengan sebutan Depati Mangku Yudo oleh pemuka adat Guguk, Datuk Abubakar. Pemberian gelar adat ini ditandai dengan pemberian keris yang disambut oleh Rotani. Bersamaan dengan pemberian gelar adat itu, dia menyampaikan keyakinan pemberdayaan masyarakat adat untuk hutan Guguk akan melestarikan kawasan Bukit Tapanggang. Kearifan adat dapat dimanfaatkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat berdasarkan hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk hutan Guguk.***
***





Berita terkait:
Comments: