NEWS RELEASE:

Perlu Pendidikan Lingkungan Sejak Dini


Pembangunan Jambi ke depan khususnya untuk desa, sebaiknya dimulai dengan membenahi pendidikan generasi muda. Anggaran pembangunan (APBD) sebaiknya diarahkan lebih besar ke sektor pendidikan. Melalui pendidikan muatan konservasi bisa dimasukan sebagai bagian ilmu yang memang sebaiknya diketahui generasi muda Jambi sejak dini.



Sehingga kecemasan bencana alam yang terus rutin terjadi setiap tahun karena dipicu pembukaan hutan atau penebangan kayu oleh masyarakat, bisa diatasi. Masyarakat sering beralasan menebangi hutan karena kesulitan ekonomi di desa dan tidak adanya skill (kemampuan) mereka yang lain.

Jika pendidikan masyarakat Jambi, khususnya masyarakat desa dibenahi, maka segala program pemerintah untuk pembangunan ekonomi desa akan mudah didialogkan ke masyarakat. Termasuk lewat pendidikan, skill generasi muda Jambi juga bisa ditingkatkan.

Apalagi belakangan ini pendidikan di Jambi khususnya di Kabupaten Batanghari memang sangat menjadi sorotan karena kualitasnya yang memang kurang terperhatikan oleh pihak-pihak terkait. Salah satu contoh kongkritnya pendidikan anak-anak Sekolah Dasar (SD) di Desa Padangkelapo, Kecamatan Maroseboulu, Kabupaten Batanghari (Jambi), yaitu SDN No. 44/I.

Meskipun telah duduk di kelas enam, beberapa pertanyaan mendasar tentang Jambi, Kabupaten Batanghari, dan Indonesia, tidak bisa mereka jawab dengan benar. Seperti ketika salah seorang staf Unit Fasilitasi Desa Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Zainuddin, yang telah lama bertugas di desa ini menanyai beberapa siswa kelas enam SDN No.44/I Desa Padangkelapo, tentang siapa nama gubernur Jambi, apa nama ibukota provinsi Jambi, siapa itu Abdul Fattah/Bupati Kabupaten Batanghari (yang justru dijawab mereka sebagai gubernur Jambi), dan apa bunyi sila ketiga Pancasila.

Namun jika judul sinetron yang ditayangkan televisi setiap malam yang ditanyakan, rata-rata mereka mengetahuinya. Jika pendidikan dini ini tidak terperhatikan, kualitas SDM generasi muda Jambi ke depan akan semakin mengkhawatirkan.

Lebih jauh Zainuddin merinci kalau jumlah siswa kelas enam SDN No. 44/I Desa Padangkelapo ada 26 siswa dari keseluruhan jumlah siswanya (252 orang). Total murid perempuan SD ini 130 orang dan laki-laki 122 orang. Dengan jumlah ruangan belajarnya ada enam kelas, satu ruang kantor, dan enam rumah dinas guru. SD ini didirikan tahun 1969 dengan nama SD 64, tahun ajaran 1980/1981 berubah menjadi SDN No.44/I.

Jumlah guru yang bertugas sembilan orang di SD ini, antara lain lima sebagai walikelas, satu guru agama, dan satu guru pendidikan jasmani (olahraga) yang masing-masing juga bertindak sebagai walikelas. Mereka antara lain berasal dari Kecamatan Mersam, Bangko-Merangin, Tembesi, dan ada juga yang dari Nangroe Aceh Darussalam. Sedangkan kepala sekolahnya tidak berdomisili di Padangkelapo melainkan di Desa Buluhkasap, Maroseboulu.

Di desa Padangkelapo juga ada Madrasyah Ibtidaiyah Nurul Fallah (MI) dengan lima ruang belajar dan empat guru, satu di antaranya guru honorer. Jumlah siswanya ada 110 murid laki-laki dan 120 murid perempuan.

Jumlah penduduk berdasarkan kepala keluarga menurut tingkat pendidikannya hanya tiga orang tamat perguruan tinggi atau akademi, tamat SMA 21 orang, tamat SD-SMP 166 orang, serta tidak tamat SD 96 orang, hingga totalnya 286 KK. Melihat rata-rata lulusan tersebut perhatian pada pendidikan ini selayaknya ditingkatkan lagi ke depan.

Untuk tingkat kelulusan siswa SDN No.44/I kelas enam tahun 2002 mencapai 100 persen, yaitu 19 murid. Namun hanya sembilan orang yang melanjutkan ke tingkat SMP di Sungairengas, yang terdapat di ibukota Kecamatan Maroseboulu berjarak12 kilometer dari Desa Padangkelapo.



Sayangnya hampir seluruh murid SMP tersebut yang tak hanya berasal dari Desa Padangkelapo, melainkan juga dari Desa Sungairuan, termasuk dari Sungailingkar, Tebingtinggi, Olakkemang, dan Renahsago tidak lulus ujian akhir, baik yang bersekolah di SMP negeri maupun SMP terbuka.

Sementara tahun 2003 ini, kelulusan siswa SDN 44/I Desa Padangkelapo memang mencapai 100 persen, hanya saja cuma dua orang yang lulus ujian nasional yang otomotis hanya dua orang itu yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka memilih melanjutkan ke pesantren dan madrasyah di Muarabulian (ibukota Kabupaten Batanghari).

Selebihnya tetap hidup di desa memotong para. Kondisi kurang terperhatikannya pendidikan ini disebabkan banyak faktor, bisa berasal dari metode yang dipakai guru, minat belajar dan minat baca anak, termasuk kekurangmampuan orang tua membelikan kebutuhan pendidikan anaknya.

Khusus mengenai faktor terakhir ini tampak dari keluhan mereka saat diharuskan membelikan buku pelajaran lewat rapat dengan guru SDN No.44/I. Orang tua siswa kelas enam yang mengikuti rapat ini diharuskan membeli tujuh buku pelajaran terbitan Intan Pariwara Jakarta, seharga Rp90.000. Buku-buku yang dimaksud yaitu buku agama, bahasa Indonesia, PPKn, Matematika, IPA, dan IPS.

?Jangankan membeli buku sekolah, untuk makan sehari-hari saja kami susah. Kami ingin anak kami tetap sekolah, tapi kalau sudah begini, lebih baik berhenti saja,? ujar Samsuddin, salah seorang orang tua murid.

?Beli buku tulis yang harga Rp1.000 saja susah, harus menunggu getah (karet) keluar, apalagi beli buku yang harganya Rp90.000,? keluh Usman, orang tua murid lainnya.

Kondisi pereknomian masyarakat desa ini memang terbilang sulit apalagi mata pencaharian mereka yang umumnya bergantung pada karet. Penghasilan mereka rata-rata Rp1.400-1.600 perkilogram bagi yang mengandalkan hasil getah yang disadap. Sementara total penghasilan penduduk yang mempunyai kebun karet dan menyadapnya sendiri Rp120.000-Rp153.000 perminggu. Sementara bagi penyadap yang bekerja pada kebun karet oang lain hanya berpenghasilan Rp82.000-110.500 perminggu. Pendapatan ini belum lagi dipotong untuk pengeluaran biaya tarik getah dari ladang ke desa yang mencapai Rp60.000 perpikul.***
***





Berita terkait:
Comments: