NEWS RELEASE:

6.000 Hektar Hutan Jambi Habis Selama 2003


Sepanjang tahun 2003 diketahui ada 6.000 hektar luas hutan Jambi yang habis terbakar, angka ini jauh melonjak dari total yang terbakar 2002 yaitu 1.435 hektar. Lokasi kebakaran berdasarkan pemantauan instansi terkait, terbesar berasal dari lahan masyarakat, kawasan hutan produksi (areal HTI), perkebunan besar, dan lahan transmigrasi.

Demikian penjelasan Kasubdin Penataan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Jambi, Ir. H. Daru Pratomo, dalam sebuah diskusi yang melibatkan beberapa LSM dan aktor jurnalistik di Jambi, Sabtu (13/9). Lebih lanjut diungkapkannya jika titik panas (hotspot) yang terpantau tahun 2002 sebanyak 1.411 titik, maka tahun 2003 (dari data terakhir 11 September 2003) sebanyak 1.450 titik dengan sebaran pada areal hutan produksi 420 titik, hutan konservasi 11 titik, hutan lindung 29 titik, perkebunan besar 202 titik, lahan transmigrasi 120 titik, serta lahan masyarakat 668 titik.

Berdasarkan wilayah administrasinya, hotspot terbanyak ditemukan di Kabupaten Muarojambi (505 titik), Tanjungjabung timur (267 titik), Sarolangun (189 titik), Tanjungjabung barat (184), dan sisanya tersebar di empat kabupaten lainnya di Jambi. Dari hasil monitoring dan evaluasi sekretariat Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Pusdalkarhutla) Jambi diketahui kalau Pos Komando Pelaksana (Poskolak) dan Satuan Pelaksana (Satlak) yang telah dibentuk di masing-masing kabupaten/kota belum berfungsi secara optimal.

Sehingga sering terjadi kesulitan dalam mengkoordinasikan kejadian kebakaran hutan dan lahan di lapangan. Beberapa perusahaan yang disorot dalam kasus kebakaran hutan Jambi ini antara lain perkebunan PT Bahari Gembira Ria, PT Muaro Kahuripan Indonesia Jambi, PT Sawitindo/PT Wana Teladan, serta HTI PT Dyera Hutani Lestari dan PT WKS.

Sementara itu, Indra Arinal dari CCFPI (Climate Change Forest and Peatlands in Indonesia) Sumatera yang hadir dalam pertemuan itu menegaskan kalau akumulasi titik-titik api yang terbanyak di Sumatera dan Kalimantan justru terjadi di lahan-lahan basah dan gambut. Mustahil lahan basah dan gambut akan terbakar kalau tidak lahan tersebut dikeringkan terlebih dulu dengan pembuatan kanal-kanal di sekitarnya.

"Sulit dipercaya kejadiannya sebagai suatu kebetulan belaka, mengingat areal dan cakupannya sangat luas. Artinya ada suatu pola yang sama-sama dipakai dalam pengolahan dan pemanfaatan lahan. Pola tersebut bisa bersumber dari suatu kebijakan. Kalau memang demikian, benar pendapat sebagian orang kalau masalah api serta kebakaran hutan dan lahan tidak hanya masalah teknik pemadaman api dan penyuluhan kepada masyarakat saja, melainkan juga harus masuk ke wilayah kebijakan umum pembangunan daerah,? urainya panjang-lebar.



Menurutnya lahan basah dan gambut merupakan perwujudan letak dan topografi suatu wilayah. Jika ingin menjadikannya lahan kering maka perlu diperhatikan juga letak dan topografi serta faktor-faktor lainnya. Perubahan, menurutnya, boleh saja dilakukan tetapi jangan sampai menghilangkan karakter alami suatu kawasan apalagi kalau sekedar untuk memenuhi kehendak investor. Kalau sudah jadi bencana, biasanya segala pembiayaan dan kerugian dibebankan ke masyarakat, keluhnya.

Tujuan pertemuan yang diharapkan mendapatkan tanggapan dari seluruh instansi terkait dan masyarakat terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan ini ditargetkan berkelanjutan alias bisa dilaksanakan rutin di waktu-waktu tertentu. Untuk mencapai harapan itu juga, peran media dilibatkan agar penyebaran informasi atau pempublikasian persoalan lingkungan tersebut merata ke seluruh masyarakat Jambi, termasuk publik berskala nasional.***
***





Berita terkait:
Comments: