NEWS RELEASE:

Setelah 5 Tahun Berjuang,

Hutan Adat Masyarakat Guguk Akhirnya Dikukuhkan

Perjuangan masyarakat Desa Guguk, Marga Pembarap, Kecamatan Sungaimanau, Kabupaten Merangin, Jambi, terhadap 690 hektar hutan di wilayah mereka menjadi hutan adat, membuahkan hasil. Bupati Merangin mengeluarkan SK pengukuhan hutan adat Desa Guguk tersebut setelah lima tahun diperjuangkan masyarakat lewat dua kali pengajuan surat ke bupati.

Pengukuhan ini bisa dianggap sebagai salah satu upaya mencegah kerusakan alam, dengan pembenaran secara konstitusional hutan dikelola masyarakat menurut aturan adat. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga hutan penting bagi kelestariannya.

Deputi Direktur Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (KKI Warsi), Rakhmat Hidayat, 17 Juni 2003, berpendapat kalau sistem pengelolaan sumber daya hutan oleh rakyat harus dipandang sebagai suatu pendekatan alternatif dalam pengelolaan sumber daya hutan Indonesia, akan mempengaruhi kelestariannya. Lelaki yang juga menjabat sebagai Koordinator Program CBFM (Community Based Forest Management : pengelolaan hutan oleh masyarakat) KKI Warsi ini rutin mendampingi warga Guguk memperjuangkan hutan adat Desa Guguk selama hampir 5 tahun.

?Masyarakat Desa Guguk sempat was-was menunggu turunnya SK bupati Merangin untuk pengesyahan hutan adat mereka, karena kepemimpinan bupati yang hanya tinggal hitungan hari,? ujarnya. Ditambahkannya, kalau perjuangan masyarakat Guguk tersebut, diawali tahun 1999 ketika hutan mereka, tepatnya hutan di kawasan Bukit Tapanggang, dieksploitasi oleh perusahaan HPH, PT. Injapsin Company. Perusahaan yang mempunyai izin HPH sampai 2006 itu tidak memberikan konstribusi apa-apa kepada masyarakat Marga Pembarap yang telah mereka ambil hutannya. Selain Desa Guguk, yang termasuk Marga Pembarap yaitu Desa Parit Ujung Tanjung, Air Batu, dan Merkeh.

Secara administrasi hutan yang dilanggar PT. Injapsin ini masuk wilayah Desa Guguk dan Desa Parit Ujung Tanjung. Sehingga begitu perusahaan tersebut mengakui kesalahannya, luas hutan yang dieksploitasi seluas 1.500 hektar tersebut dikembalikan kepada masyarakat dua desa itu.Tentunya setelah melalui beberapa kali pertemuan yang dijembatani oleh pemerintah setempat. Secara adat PT. Injapsin pun kemudian dikenai denda harus menyerahkan seekor kerbau, 100 gantang beras, dan 100 butir kelapa.



Pasca penyerahan itu, masyarakat Desa Guguk dan Parit Ujung Tanjung pun mendudukan apa yang akan dilakukan untuk hutan yang diserahkan PT.Injapsin. Dalam pertemuan-pertemuan masyarakat kedua desa ini lahir perbedaan keinginan. Jika masyarakat Desa Guguk inginkan hutan itu dijadikan hutan adat, masyarakat Desa Parit Ujung Tanjung justru menginginkan hutan dikelola untuk keperluan sawmill. Di Desa Parit Ujung Tanjung terdapat tiga sawmill.

Masyarakat Desa Guguk dan Desa Parit Ujung Tanjung akhirnya menyepakati dilakukan pemetaan terhadap hutan yang diserahkan PT.Injapsin, dengan bantuan tim dari BPN Merangin. Dari pemetaan itu dicapai hasil kalau hutan wilayah dua desa itu hanya seluas 800,53 hektar. Dan tahun 2001 masyarakat Desa Guguk mengajukan pengukuhan hutan adat untuk luasan tersebut ke bupati Merangin. Bupati menyarankan agar persoalan tata batas diselesaikan dulu. Pemkab Merangin juga membentuk tim yang terdiri dari BPN Merangin, Dinas Kehutanan Merangin, dan tokoh masyarakat dua desa tersebut untuk membantu penyelesaian tata batas tersebut.

Hasil kerja tim memutuskan kalau Desa Guguk mendapatkan 690 hektar untuk hutan adat. Tokoh masyarakat Guguk pun (yang terdiri dari Kepala Desa Guguk, Mahmud, dan tokoh adat Desa Guguk, H. Abubakar) mengajukan kembali pengukuhan hutan adat Guguk tersebut ke Pemkab Merangin awal tahun 2003 lalu. Perjuangan masyarakat ini dijawab bupati Merangin dengan mengeluarkan SK, yang berisi persetujuan atas pengukuhan hutan masyarakat Desa Guguk sebagai hutan adat. Masyarakat Desa Guguk menyambut suka cita dikeluarkannya SK itu dan merencanakan akan menggelar upacara adat yang akan mengundang Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin, dan Menteri Kehutanan RI, M Prakosa, untuk hadir. Rencananya acara ini akan dilaksanakan akhir Juni nanti dan sekaligus dijadikan sarana untuk mensosialisasikan keberadaan hutan adat Desa Guguk kepada seluruh masyarakat Desa Guguk dengan memberitahukan aturan-aturan adatnya.

?Sanksi-sanksi yang ditetapkan untuk perlindungan terhadap hutan adat ini ada beberapa, antara lain bagi yang menebang kayu untuk berhuma atau berkebun dikenai denda Rp3 juta, begitu juga bagi yang menjual kayu hasiltebanganliar.Uang Tiga juta itu bisa dirinci dengan seekor kerbau, 100 gantang beras, dan 100 butir kelapa. Juga ada denda satu ekor kambing dan 20 gantang beras bagi masyarakat Desa Guguk yang mengambil buah-buahan dengan menebang/merusak pohonnya,? urai Rakhmat. Sanksi itu juga diberlakukan bagi pengambilan ikan di kawasan sungai hutan adat Desa Guguk. ***
***





Berita terkait:
Comments: