NEWS RELEASE:

Saatnya Jambi Alihkan PAD Dari Kayu


Trend penggalian PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari kayu oleh kabupaten sejak otonomi digulirkan telah memicu kerusakan lingkungan hingga tak terkendali. Padahal pemasukan daerah dari mengandalkan hasil hutan juga bisa diupayakan dalam bentuk lain, misalnya dari pengolahan carbon dioksida (CO2) menjadi oksigen (O2) oleh tumbuhan hijau, yang berarti dengan tetap memelihara hutan.

Daerah-daerah atau negara penghasil CO2 diharuskan membayar ke perusahaan atau wilayah yang mempertahankan hutannya untuk mengolah O2, dengan kata lain sistem ini diistilahkan dengan perdagangan CO2. Hanya saja baru perusahaan swasta yang telah melaksanakan kerjasama pengolahan ini di Jambi, yaitu PT WKS. Pemerintah daerah Jambi sebaiknya mulai memikirkan ini sebagai solusi PAD.

Demikian komentar Direktur Eksekutif Warsi, Rudi Syaf, dalam kunjungan ke Harian Posmetro Jambi, Rabu (7 Mei 2003). Kunjungan ini dimaksudkan merangkum masukan atau mendialogkan kondisi kerusakan lingkungan, terutama gundulnya hutan dengan insan pers agar bisa dikampanyekan terus-menerus ke masyarakat hingga menghasilkan tindakan tegas dari pemerintah. Mengingat rutinnya banjir melanda Jambi dalam tahun-tahun belakangan ini.

Lebih lanjut dijelaskan Rudi, jika dihitung-hitung dari luasan hutan Jambi, antara lain TNBD, TNBT, dan TNB, bisa didapat pemasukan total sebesar Rp820,250 miliar dari kerjasama CO2 ini. Ada dua negara yang bisa dijadikan contoh untuk pengolahan Co2 oleh alam ini, yaitu Costarica dan Brazil. Kedua negara ini cukup mendapatkan hasil yang memuaskan untuk pemasukan negaranya dalam membiayai pembangunan. Sementara salah satu negara yang membayar pengolahan CO2 menjadi O2 ini oleh hutan negara lain, adalah Jepang. Jepang merupakan negara industri yang hanya memiliki sedikit hutan, membayar ke negara yang bisa menyerap CO2 ini karena masih mempertahankan hutan.



Penarikan pemasukan secara tidak langsung dari hutan ini, menurut pakar dari IPB, Prof. Dudung Darusman dalam penelitiannya terhadap hutan Jambi tahun 1999, cukup efektif. Dimana dia meneliti potensi hutan kering dan hutan basah Jambi. Ada perbandingan yang sangat mencolok dari hanya pemanfaatan kayu langsung dengan tidak langsung. Nilai guna pemanfaatan langsung hanya bisa menghasilkan pemasukan Rp0,5 juta perhektarnya, sedangkan pemanfaatan tak langsung baik untuk pengolahan CO2 maupun untuk tanaman obat-obatan mencapai Rp31 juta perhektar. Usulan perdagangan CO2 ini telah disampaikan ke Bapedalda Jambi dalam acara diskusi tentang Propeda, tapi hingga kini tak ada tindaklanjut dari Bapedalda hingga kini.

Selanjutnya solusi lainnya untuk pemasukan daerah yang tak hanya mengandalkan kayu alias dengan memelihara hutan adalah dengan menerapkan sistem kerjasama penghapusan hutang untuk alam. Semasa pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pernah diterapkan kerjasama ini. Dimana hutang Indonesia bisa dikurangi secara perlahan dengan diwajibkannya Indonesia memelihara hutan demi mencegah polusi yang berarti penyelamatan terhadap negara-negara penghasil polusi tapi tak mempunyai hutan.

Kembali Rudi berkomentar kalau alam diciptakan tuhan telah tertata dengan baik dan bisa ?mengurus? dirinya sehingga tak perlu diubah oleh manusia dengan menetapkan tata ruang tersendiri. Misalnya dengan adanya rencana tata ruang pemerintah untuk meluruskan sungai-sungai yang berkelok-kelok demi tujuan mencegah banjir. Padahal rencana normalisasi sungai tersebut yang sekarang ini ditujukan pada Batang Merao Kerinci, justru akan membahayakan bagi daerah, tepatnya berdampak pada masyarakat sekitarnya. Air justru mudah meluap ketika musim hujan berlangsung. ?Rencana Kimpraswil ini akan memakan waktu dan biaya yang besar. Daerah dataran rendah akan sangat merasakan dampaknya bilasungai yang berkelok diluruskan tidak ada bagian yang akan menghambat air meluap ke daerah rendah,? terangnya.***
***





Berita terkait:
Comments: