NEWS RELEASE:

Beberapa Pemkab Ajukan Permohonan Kelola Taman Nasional


Pemerintah di beberapa kabupaten (Pemkab) di Jambi bahkan provinsi (Pemprov) ?berlomba? mengajukan permohonan agar pengelolaan Taman Nasional (TN) diserahkan kepada mereka. ?Jika TN dikelola oleh Pemkab atau Pemprov, itu bukan TN lagi namanya,? ungkap Kepala Balai Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Listya Kusumawardhani, dihadapan sejumlah wartawan dari empat provinsi (Jambi, Bengkulu, Palembang, Sumatera Barat) dalam pelatihan Jurnalisme Lingkungan yang diselenggarakan di Kersik Tuo, Kabupaten Kerinci, Jambi, tanggal 21-24 Mei 2003.

Menurutnya otoritas terhadap TN sebaiknya tetap diberikan kepada balai yang mengelolanya selama ini, seperti BTNKS. Dia juga merinci kalau luas TNKS saat ini 1,42 juta lebih hektar yang terletak di empat provinsi, tepatnya di Jambi seluas 32 persen, Sumbar 25 persen, Sumsel 18 persen, dan Bengkulu 25 persen. Sementara wilayah yang terluas dari TNKS terdapat di Kabupaten Kerinci. Potensi TNKS sejauh ini selain dilewati DAS utama (antara lain DAS Batanghari dan Musi),objek wisata, juga bahan penelitian bagi sejumlah akademisi. Ada 50 lokasi berpotensi untuk dikembangkan di TNKS ini, namun hanya beberapa yang baru bisa terkelola, antara lain wisata gunung, air terjun, goa, dan sumber air panas.

Tingkat kunjungan wisatawan ke lokasi ini cukup bagus. Khusus ke lokasi Gunung Kerinci jumlah wisatawannya mencapai 100 orang pertahun. Selain itu ada juga lokasi wisata Gunung Tujuh yang menyedot jumlah pengunjung yang besar hingga ratusan orang juga pertahun, total kedua lokasi itu meraup jumlah pengunjung pertahun mencapai 300 lebih orang. Wisatawan ini tak hanya berasal dari lokal, melainkan juga dari luar negeri, seperti Malaysia.



Hanya saja sering pengujung lokal dan luar negeri tersebut tidak membayar tiket masuk ke kawasan wisata sebagai sumbangan untuk pengelolaan objek wisata.

Mengenai pengelolaan TNKS sendiri secara menyeluruh, Lystia memaparkan kalau masalah yang menghadap TNKS sangat beragam. Sementara jumlah Polhut yang mereka punyai hanya 180 orang di empat provinsi. Masalah yang dimaksudkannya yaitu pembukaan jalan, perambahan hutan, perburuan harimau, pertambangan,disamping masalah illegal logging yang rutin terjadi.

Dia menghimbau untuk pembukaan jalan di dalam TNKS demi memperlancar kegiatan perdagangan masyarakat, jangan sampai ?menggerakan? masyarakat untuk menebangi hutan dilewatinya. Khusus untuk permasalahan perburuan harimau,Lystia menyayangkan adanya aparat yang harusnya melindungi malah ikut terlibat.

Sedangkan untuk persoalan illegallogging,daerah yang ditandai sebagai daerah hitamnya, yaitu Muara Eman dan Muara Sako. Aktifitas pencurian kayu terus berlangsung dan sulit diberantas di lokasi ini, selain dua lokasi lainnya yaitu Sungai Rawas. Selanjutnya untuk aktifitas pertambangan, sekarang ini tercatat sebanyak 26 izin konsesi pertambangan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi. Semua itu sebabkan kerusakan hutan TNKS terus meningkat.***
***





Berita terkait:
Comments: