NEWS RELEASE:

Urbanisasi Picu Kerusakan Bumi


Persoalan kerusakan bumi bukan hanya tentang kerusakan lingkungan saja, melainkan merupakan permasalahan yang kompleks. Rusaknya bumi juga terkait pada pertumbuhan penduduk, urbanisasi, transmigrasi, faktor ekonomi, dan lainnya. Dan pertumbuhan penduduk merupakan poin terpenting yang harus mendapat perhatian dalam menanggapi kondisi bumi ini, khususnya bagi Jambi.

Demikian rangkuman diskusi Hari Bumi yang digelar Mingguan Media Jambi, Selasa (22/4), bertempat di kantor Media Jambi. Diskusi ini selain dihadiri insan pers (Jambi Ekspres, Kompas, dan Antara), juga diikuti oleh sejumlah perwakilan dari LSM. Selain Warsi, juga diundang LSM Walhi, Palm, dan pengamat hukum asal Unja, Nauli,SH.

Nauli berpendapat kalau penanganan kerusakan bumi, khususnya Jambi, perlu kerjasama birokrat, legislatif, pers, dan LSM, serta masyarakat luas. Jangan sampai LSM ?teriak? hentikan illegal logging, instansi terkait yang berwenang tak ?bergerak?, dan wartawan sendiri yang diharapkan bisa menggaungkan permasalahan tersebut juga tak ?tertarik? mempublikasikannya.

Ditambahkannya, jika illegal logging merupakan bentuk kerusakan bumi yang dikaitkan dengan hutan yang berhubungan dengan masyarakat desa, maka bentuk kerusakan hutan bagi daerah perkotaan adalah tak tertatanya kota dengan baik, termasuk persoalan sampah yang tak tertangani sebagaimana mestinya.

Menanggapi komentar itu, Nasrul Thahar, wartawan Kompas berpandangan kalau inti persoalan bumi adalah penduduk. Namun bukan berarti penduduk semata harus disalahkan begitu saja, karena bagaimanapun untuk hidup penduduk/manusia butuh makan dan mereka mengambilnya dari alam.



Yang diperlukan dalam penanganan kerusakan bumi adalah bagaimana mengupayakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat lewat meminimal kerusakan lingkungan. ?Tahun 1961 Jambi hanya berpenduduk 600 ribu jiwa, tahun 1971 menjadi 1,1 juta jiwa, tahun 1981 ada 1,7 juta jiwa, dan sekarang sebanyak 2,7 juta jiwa. Mereka butuh penghidupan, mustahil mengharapkan hutan akan tetap seluas seperti saat Jambi berpenduduk 600 ribu,? ujarnya. Dan dia menyayangkan tak adanya LSM yang mengkaji pertumbuhan penduduk dan mencari solusi untuk permasalahan yang ditimbulkannya.

Hari Bumi, menurut Nasrul, seharusnya diperingati sebagai upaya menciptakan keakraban antara bumi dan manusia. Dampak pengaksesan manusia terhadap bumi diperkecil dengan meningkatkan produktifitas manusia/masyarakat demi kesejahteraan mereka. Namun demi tujuan itu pertumbuhan penduduk juga bukan berarti harus diminimalisir dengan mencanangkan program KB.

Karena bagaimanapun masyarakat memiliki keyakinan/prinsip sendiri yang berpedoman pada agama serta budaya yang mereka anut untuk mempunyai banyak anak atau tidak. Termasuk adanya program transmigrasi yang memicu pembabatan hutan oleh transmigran atau urbanisasi yang menciptakan pengangguran karena lahan yang dikelola masyarakat tak menjanjikan dan mereka tak punya skill untuk bekerja diperkotaan.

Hal itu tak perlu dipermasalahkan terus ketika membicarakan Hari Bumi atau kerusakan lingkungan. Tapi terkait tindakan hukum aparat, menurut Nasrul lagi, memang dibutuhkan jika masyarakat telah melakukan hal yang melanggar kebijakan, namun penyadaran hukum juga bukan menjadi kewajiban aparat hukum atau pemerintah saja, melainkan tugas seluruh masyarakat.***
***





Berita terkait:
Comments: