NEWS RELEASE:

Selamatkan Hutan Dengan Pengelolaan Alternatif


Dari hampir 1,8 juta hektar tiap tahun kerusakan hutan Indonesia, Sumbar menyumbang kerusakan sampai 20 persen. Dan dari hitungan secara nasional, kayu yang resmi bisa dimanfaatkan masyarakat Indonesia sebanyak 30 juta meter kubik pertahun dalam kenyataannya beredar mencapai 80 juta meter kubik pertahun. Berarti ada sebanyak 50 juta meter kubik kayu illegal yang ditebangi.

Jika kondisi ini dibiarkan, maka bukan tak mungkin prediksi bank dunia kalau tahun 2005 hutan Indonesia habis bisa saja terjadi. Penanganan serius perlu segera diupayakan dan pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat atau pengelolaan hutan alternatif merupakan cara yang tepat.

Paradigma pengelolaan sumber daya alam yang selama ini berorientasi ekonomi termasuk untuk mengenjot PAD (Pendapatan Asli Daerah), sudah saatnya diubah menjadi pengelolaan yang mementingkan unsul keadilan, lestari, demokratis, dan menghargai nilai-nilai lokal. Setiap masyarakat memiliki kearifan yang mampu mengelola sumber daya alamnya, termasuk masyarakat Sumbar.

Adanya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang kewenangan pemerintahan daerah bisa menjadi faktor pendukung untuk itu. Apalagi dengan dicanangkannya program Kambali ka Nagari di Sumbar. Daerah yang menerapkan pengelolaan hutan alternatif sejalan dengan program Kambali ka Nagari yaitu Desa Koto Malintang di Kanagarian Duo Koto, Kabupaten Agam, Sumbar, serta beberapa desa lainnya di sekeliling Danau Maninjau.

Demikian penjelasan Deputi Direktur Eksekutif yang juga Koordinator Program CBFM (Community Based Forest Management : pengelolaan hutan oleh masyarakat) Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (KKI Warsi), Rakhmat Hidayat yang belum lama ini (25-27 April 2003) menggelar ekspedisi media diikuti media elektronik dan cetak sebanyak 9 orang ke Koto Malintang, kemaren, menjelaskan kalau Danau Maninjau sangat berpotensi untuk dikembangkan bagi sektor pariwisata dan sektor ekonomi, yang pengelolaannya bisa diawali dengan pengelolaan parak yang dijalankan masyarakat Koto Malintang.

Koto Malintang menerapkan pengaturan penampang melintang daerah yang sedemikian rupa. Bagian hulunya dibiarkan menjadi kawasan lindung (HSAW Maninjau Utara ? Selatan), di bawahnya disangga oleh kawasan parak dan di bagian tengah dijadikan kawasan pemukiman serta budidaya, sementara bagian hilir dijadikan daerah pengembangan pertanian seperti persawahan, jala apung, kolam ikan, dan seterusnya merembak pada pengembangan Danau Maninjau.

Koto Malintang mempunyai luas wilayah sekitar 1800 hektar dengan perincian pemukiman 60,25 hektar, sarana umum 9,6 hektar, sawah 174 hektar, ladang 529,5 hektar, Parak 327,05 hektar, hutan milik warga masyarakat umum 149 hektar, dan hutan primer 178 hektar. Koto Malintang mempunyai 5 aset kekayaan nagari yaitu tanah di Banio berluas 200 hektar, ditanami kayu manis dan kopi, terletak di dusun Muko-Muko. Kemudian aset karambia kongsi, yang terletak di dusun Muko-Muko mempunyai luas 2 hektar dan sedang dikontrak oleh orang luar untuk masa kontrak 10 tahun dan habis kontrak pada tahun 2001.

Uang hasil kontrak digunakan untuk pembangunan kantor KAN. Selain itu juga ada aset Gunung Belek, yang masih berisi kayu-kayu alami, pulau sebagai tempat rekreasi yang terletak di Danau Maninjau, serta Tanah Data, yang luasnya 100 hektar. Semua aset ini penting untuk mendukung PAD Desa Koto Malintang.

Khusus untuk struktur parak Koto Malintang sangat teratur, yaitu bagian luar parak ditanami tanaman harian (terung, cabe, pisang, dan lainnya), kemudian diikuti oleh tanaman kopi, kulit manis, dan areal paling atas ditanami duren .

Wali Jorong Koto Malintang, Asril Sutan Baheram, menjelaskan kalau kayu-kayu yang berada di dalam parak berusia ratusan tahun dan boleh saja ditebangi tapi harus ditanami lagi. Keberadaan parak telah menunjang hidup perekonomi masyarakat setempat, antara lain berkisar Rp1 juta permeter kubik untuk penjualan kayu Surian, Rp400-500 ribu permeter kubik untuk kayu duren .



Sementara hutan lindung kawasan Koto Malintang sendiri tak diganggu-gugat. Disamping untuk keuntungan perekonomian masyarakat, keberadaan parak juga untuk kontrol sosial atau kedekatan hubungan antar masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya aturan atau sanksi-sanksi yang ditetapkan jika masyarakat melanggar pengambilan kayu di hutan lindung dan parak.

Salah satunya dituturkan Ali Umar Sutan Jamaris, tokoh adat Koto Malintang, dengan adanya aturan jika ada pemilik duren yang memanjat atau mengambil buah duren sebelum masa panennya, maka tumbuhan duren yang diambil tersebut diikat dengan tambang atau digelang hingga dibiarkan mati. Pengambilan buah duren yang belum pada masanya itu dianggap hanya demi kepuasan pemilik sendiri, yang mana harusnya bisa dirasakan oleh semua masyarakat Koto Malintang,bahkan yang tak punya kebun duren.

Selain itu ditetapkan aturan kalau seluruh masyarakat Koto Malintang dibolehkan mengambil buah duren yang telah jatuh di kebun siapapun di Koto Malintang, namun hanya dalam batas waktu dari pukul 04.00-06.00 Wib subuh saja. Dengan aturan itu berarti semua masyarakat Koto Malintang bisa menikmati hasil kebun siapa pun juga.

Namun aturan adat Koto Malintang ini sangatlah berbeda dengan desa tetangganya, Koto Gadang yang juga termasuk wilayah Kanagarian Duo Koto. Contohnya dalam acara pengangkatan penghulu (pemimpin satu suku), masyarakat Desa Koto Malintang memperingatinya dengan harus memotong seekor sapi sedangkan masyarakat Desa Koto Gadang cukup dengan makan bersama saja.

Begitu juga dalam tradisi lainnya serta aturan adat terhadap parak dan hutan yang dilindungi. Wali Nagari Koto Gadang, Drs. M. Idrus Datuak Angek Nan Kuniang, menjelaskan kalau ada kawasan hutan yang berada pada kemiringan 45 derjat di wilayah itu yang tak boleh diambil masyarakat. Sedangkan kayu yang berada di dalam parak boleh saja ditebangi tapi harus pohon usia tua serta dengan izin mamak. Sehingga kedua nagari ini merasa perlu dimekarkan atau dipisah. Tapi pada dasarnya adat yang berbeda tersebut tujuannya sama demi melindungi hutan dan mengelola parak.

Tujuan dari pengelolaan yang mementingkan kelangsungan sumber daya alam ini, berujung pada terjaminnya kondisi Danau Manijau di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang tentunya akan memberi dampak yang baik juga bagi masyarakat di daerah-daerah yang mengelilingi danau. Danau Maninjau sendiri merupakan danau bekas kawah sehingga dikategorikan sebagai danau bekas kawah. Hal ini dibuktikan dengan landscape kawasan tersebut yang menyerupai kawah. Bagian luar dinding bekas kawah saat ini merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan antara 15 sampai 100%.

Saat ini bagian tersebut telah dijadikan kawasan suaka alam dan wisata Maninjau Utara?Selatan (berdasarkan surat keputusan penunjukan kawasan suaka alam dan wisata maninjau utara-selatan nomor 623/Kpts/Um/8/82 tanggal 25 Agustus 1982). Di danau ini masih ada aktivitas belerang serta sumber air panas. Jenis tanah yang umum dijumpai di Maninjau adalah tanah andosol yang subur. Daerah ini telah banyak menarik minat para wisatawan untuk mengunjunginya sehingga potensi pariwisatanya pun tinggi, apalagi didukung keadaan sosial budaya yang mencerminkan kehidupan masyarakat Minangkabau, keramahan masyarakatnya, adat, serta budayanya.

Pemahaman bersama dalam pengelolaan pontensi Danau Maninjau sangatlah penting, mengingat disamping potensi di atas, air Danau Maninjau juga sangat bermanfaat dalam aktivitas pembangkit listrik dan pengembangan ekonomi kerakyatan seperti jala apung dan karamba. Dimana PLTA Maninjau yang memiliki kapasitas terpasang sebanyak 4 buah turbin, mampu menghasilkan listrik sebanyak 68 MW. Selanjutnya juga ada potensi karamba dan jala apung yang menghasilkan 5 sampai 10 ton ikan segar setiap harinya.

Namun menurut Ketua I organisasi Masyarakat Peduli Danau Maninjau (MPDM), Sukirman Datuak Malinjo, pengoperasian turbin-turbin ini telah memicu terangkatnya unsur belerang Danau Maninjau ke permukaan air danau hingga mematikan ikan-ikan danau. Menurutnya perlu dibentuk forum gabungan walinagari sekitar Danau Maninjau untuk mengatasi permasalahan ini. Pengelolaan sumber daya alam Danau Maninjau melalui masyarakat desa sekelilingnya merupakan hal terpenting***
***





Berita terkait:
Comments: