NEWS RELEASE:

Hutan Jambi Kian Memprihatinkan


Sistem eksploitasi yang dilaksanakan oleh HPH (Hak Pengusahaan Hutan) telah mengakibatkan berbagai dampak kerusakan fisik hutan yang serius, baik secara kualitas maupun kuantitas. Laju kerusakan hutan di daerah-daerah di Indonesia , khususnya Jambi saat ini telah sangat memprihatinkan.

Demikian rangkuman pendapat Kepala Dinas Kehutanan Jambi, Ir. H. Gatot Moeryanto, Ir. San Afri Awang,MSc dari FKKM (Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat), dalam diskusi di aula kantor Dinas Kehutanan Jambi, 7 April 2003, tentang pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat

Lebih lanjut Gatot menjelaskan kalau kerusakan hutan secara total di Indonesia, mencapai 1,6 juta hektar pertahunnya. Ditambahkannya, kalau Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan, telah menginformasikan kalau laju kerusakan hutan selama tiga tahun terakhir sebesar 3 juta hektar pertahun. Pengelolaan hutan yang selama 30 tahun terakhir ini diserahkan kepada pemegang HPH khususnya terhadap kawasan hutan produksi, tercatat 30 HPH di Jambi awalnya berdiri yang kemudian menyisakan 10 unit yang masih aktif serta 1 HTI pulp dan 9 HTI pertukangan.

Pengelolaan hutan yang diserahkan ke HPH ini telah menyebabkan berbagai ketimpangan, bahkan menimbulkan konflik antar masyarakat dan pemerintah daerah. Termasuk bila dilihat dari segi pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran, masyarakat sekitar wilayah HPH yang cenderung terabaikan. Sikap monopoli pengusaha besar dalam perdagangan kayu justru lebih tampak.

Itu pun masyarakat berusaha secara instant dalam meperloleh pemasukan dengan menjadi tukang ongkak/penebang kayu, kondisi ini berlangsung hampir di seluruh Jambi. Belum lagi sejak digulirkannya otonomi daerah, keinginan kabupaten memacu perolehan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tak memperhatikan kondisi aktual dari SDA yang kian hari terkuras dan rusak. Pengaruh jangka panjang dari semua itu menuai kerugian bagi daerah sendiri, terutama dengan terjadinya bencana alam.

Gatot menyimpulkan model pengelolaan hutan yang sesuai alias dapat mengakomodasi aspirasi serta kepentingan seluruh masyarakat dan pemerintah daerah, belumlah ada. Namun keberadaan FKKM, lanjutnya, cukup mengakomodir pemikiran pengelolaan hutan. Karena dari keberadaan forum ini diharapkan semakin terbuka wacana dan terwujudnya pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat berkeadilan dan berkelanjutan.

Program pemerintah sendiri dalam pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat ini salah satunya telah termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 69/Kpts-II/1995 dan nomor 523/Kpts-II/1997. ?Program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) merupakan program yang wajib dilakukan pemegang HPH dan HPHTI untuk kesejahteraan masyarakat agar terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sadar lingkungan,? tegasnya.

Kemudian demi mengurangi tekanan hutan dari penebangan liar dan perladangan berpindah juga dilaksanakan program P4HDR (Peningkatan Program Pemukiman Perambahan Hutan Dana Reboisasi). Sejak1995/1996 telah dimukimkan perambah hutan peserta P4HDR melaluipola sebanyak 750 KK di lokasi Lubuk NapalI dan II pada areal seluas 1.535 hektar, Pelepat dengan penempatan 150 KK di Sungai Dingin.

Program selanjutnya dari pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yaitu dengan menetapkan adanya kegiatan HKM (Hutan Kemasyarakatan). Kegiatan yang menitikberatkan pada pengelolaan hutan berdasarkan fungsi hutan, sejak 1999/2000 telah melibatkan 10 koperasi yang tersebar di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Upaya meningkatkan peran masyarakat ini, direncanakan tujuh areal eks HPH dikelola kembali. Konsep yang diterapkan untuk pengelolaan eks HPH ini yaitu lahan kosong dan semak belukar direhabilitasi dengan model agroforestry (Wanatani). Maksudnya penanaman jenis tumbuhan hutan, kebun (karet dan sawit), serta tanaman pangan. Sedangkan kawasan hutan yang telah menjadi kebun rakyat diterapkansistem pengelolaan melalui PPHM (Program Pengelolaan Hutan dan Masyarakat).



Dinas Kehutanan Jambi dan Fakultas Kehutanan UGM dalam 2002 telah melaksanakan uji coba pengelolaan Hutan Alam Produksi oleh Masyarakat Jambi (PHAPMJ). Program ini berkelanjutan selama 5 tahun (2002-2007). Sasaran uji coba yaitu masyarakat Desa Mangun Jayo Kabupaten Tebo yang berbatasan langsung dengan bekas areal HPH PT.Sylva Gama.

Begitu juga terhadap hutan TNBD (Taman Nasional Bukit Duabelas), dalam 2003 diupayakan pemberdayaan masyarakat desa di sekitarnya, dipusatkan di Desa Sungai Lingkar di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Tebo, Desa Jelutih di Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, serta Desa Lubuk Jering dan Desa Baru di Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.

Sekaitan dengan penjelasan Gatot, Rakhmat Hidayat, anggota Dewan Pertimbangan Wilayah (DPW) FKKM Jambi, menambahkan kalau keberadaan FKKM yang merupakan forum dialog dan belajar dari berbagai elemen (swasta dan pemerintah) untuk kepentingan Kehutanan Masyarakat (KM). Disamping FKKM motivator menuju pengembangan kelembagaan kehutanan melalui penyebaran informasi. ?FKKM mendorong terjadinya legalitas kawasan dan hak kelola KM. FKKM menjembatani kesenjangan komunikasi antar pengambil kebijakan,? terangnya. Pandangan Rakhmat kalau prinsip-prinsip KM bersandar pada kesetaraan antar pihak, kebersamaan, transparansi, saling menghargai, termasuk melibatkan prinsip kesetaraan gender.

Lebih lanjut dipaparkannya, banyak penelitian menyebutkan bahwa sesungguhnya sumber daya hutan Indonesia yang memiliki tingkat keragaman hayati tinggi telah sejak lama dikelola oleh beragam sistem pengelolaan tradisional oleh rakyat. Buku Sejarah Kehutanan Indonesia yang dikeluarkan Departemen Kehutanan pada tahun 1987 menyebutkan bahwa para peneliti Belanda pada akhir abad 18 telah mela-porkan tentang keberadaan hutan damar rakyat di Krui, Lampung, hutan keme-nyan di Sumatra Utara dan Sumatra Selatan, hutan jati rakyat di Palembang, hutan jati rakyat di Sulawesi dan hutan tengkawang yang dikelola rakyat di Kalimantan Barat. Sistem-sistem tersebut dipengaruhi oleh situasi ekologis dan geografis serta kondisi sosial-budaya.

Laporan tentang keberadaan sistem pengelolaan sumber daya hutan oleh rakyat terus bertambah. Saat ini diketahui bahwa sistem ini telah lama tumbuh dan berkembang secara mandiri di hampir seluruh wilayah Indonesia. Para peneliti melaporkan bahwa sistem ini bukan saja menjamin kelestarian ekosistem sumberdaya hutan, namun juga berperan penting dalam mendukung sistem sosial budaya masyarakat, bahkan perekonomian tingkat lokal dan regional. Sebagai contoh, ekspor damar dari hutan damar rakyat di Krui diketahui memberikan kontribusi terhadap devisa negara. Walaupun demikian, sistem ini terus mengalami proses peminggiran (marjinalisasi) struktural akibat kebijakan pembangunan dan kebijakan kehutanan yang berbasis pada cara pandang kontrol dan dominasi negara dan cara pandang penambangan kayu.

Sudah saatnya sistem pengelolaan sumberdaya hutan oleh rakyat dipandang sebagai suatu pendekatan alternatif dalam pengelolaan sumber daya hutan Indonesia. Sistem ini menawarkan nilai-nilai, konsep-konsep, pranata-pranata, metodologi, teknik, dan ketrampilan inovatif dalam mengelola sumber daya hutan. Berkaitan dengan semangat tersebut, wakil-wakil masyarakat sipil yang bekerja di perguruan tinggi, lembaga penelitian, instansi pemerintah, perusahaan swasta dan BUMN, LSM, masyarakat adat dan masyarakat lokal yang berdedikasi dan memiliki perhatian besar pada kehutanan masyarakat, telah memulai proses diskusi, kajian, dialog kebijakan, penelitian dan program aksi lapangan yang mendukung pengembangan kehutanan masyarakat. Seirama dengan semangat ini, FKKM didirikan.

Pengurus FKKM didukung 15 fasilitator wilayah (Faswil) yang masing-masing memfasilitasi beberapa propinsi. Wilayah kerja 15 Faswil FKKM, selain Jambi, juga meliputi DKI dan sekitarnya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Sumatra Barat, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi tengah, dan Sulawesi Selatan. Dalam kegiatannya, FKKM telah melakukan studi banding ke beberapa propinsi, antara lain Lampung, Kalimantan Timur, termasuk Jambi, dan beberapa negara lain yaitu Filipina dan Nepal.

Pada diskusi tersebut telah disepakatiunsur-unsur yang terlibat di Forum ini terdiri dari kalangan perguruan tinggi, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi non pemerintah, pengusaha di bidang kehutanan, legislative, dan elemen pemuda pecinta lingkungan. Oleh karena itu dipilihlah Dewan Pengurus Daerah sebagai motor forum yang diketuai Kepala Dinas Kehutanan Jambi, Helmi S.H sebagai Sekertaris dan anggota terdiri dari Ir.Hariatia Ambiar, Ketua Komisi E DPRD Jambi, Rakhmat Hidayat, Husni Thamrin, G.Siregar, Tafrizal, Ketua APHI Komda Jambi. Sedangkan sebagai Fasilitator Wilayah dipilih Wisma Wardhana dari Yayasan Cakrawala.***
***





Berita terkait:
Comments: