NEWS RELEASE:

Dua Menteri, Gubernur, Dan Bupati Sumbar-jambi,

Dua menteri RI, yaitu Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, Nabiel Makarim, dan Menteri Kehutanan RI, M Prakosa, yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan RI, Wahjudi Wardojo, Selasa (11/3), dalam acara workshop regional Sumbar-Jambi bertemakan Membangun Kesepahaman Bersama Menuju Pengelolaan SDA Berkelanjutan dengan Pendekatan Bioregion pada DAS Batanghari, menandatangi Nota Kesepahaman Bersama Para Pihak Tentang Pengelolaan SDA pada DAS Batanghari yang mengaliri dua provinsi (Sumbar-Jambi) tersebut.

Penandatanganan yang berlangsung di hari kedua workshop itu juga dilakukan oleh Gubernur Jambi, Wakil Gubernur Sumbar, Fachri Achmad yang diwakili oleh Ketua Bappedalda Sumbar, Darman Siri, Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin, Bupati Sawahlunto Sijunjung, H. Darius Apan, Wakil Bupati Solok, Elfi Sahlan Ben, dan Wakil Bupati Bungo, H. Abdul Malik HM. Acara yang digelar di kantor Bappeda Jambi dan atas kerjasama dua pemerintahan daerah (Sumbar-Jambi) dengan KKI Warsi tersebut, menjadikan penandangatanganan nota kesepahaman tersebut sebagai puncak workshop regional awal dari penangan secara terpadu terhadap kritisnya kondisi DAS Batanghari.

Nabiel Makarim dalam pandangannya pada acara tersebut menyampaikan kalau pengelolaan DAS Batanghari sangat tepat dengan pendekatan bioregion yaitu pendekatan yang melibatkan masyarakat dan tidak dibatasi oleh batas wilayah administrasi kedua provinsi tersebut. Kata koordinasi antar daerah, sentilnya, mudah untuk diucapkan, namun pelaksanaannya sulit. Sehingga memerlukan kesungguhan kedua provinsi untuk mengkonkretkan nota kesepahaman yang telah ditetapkan.

Diakuinya, kalau ada beberapa hambatan untuk melaksanakan konsep bioregion, antara lain kebijakan pemerintah di bidang konservasi SDA yang tidak konsisten terutama dalam bidang penggunaan lahan misalnya konsistensi dalam rencana tata ruangnya. Selain itu terkait dengan era desentralisasi turutmenjadikendala dimana masing-masing kabupaten dan kota memiliki kebijakan yang kerap berbeda terhadap SDA yang berada di wilayahnya. Seperti kebijakan terhadap pemanfaatan lahan di satu wilayah DAS.

Hambatan lainnya yaitu belum adanya aturan yang disepakati antar pemerintah daerah yang rinci dalam mengelola SDA yang dampaknya dapat berakibat pada wilayah lain, contohnya banjir yang diakibatkan oleh kebijakan pemanfaatan lahan di provinsi/kabupaten di wilayah hulu yang berimbas pada daerah lainnya. Disamping keterbatasan dana dalam melayani berbagai masalah pada tingkat provinsi dan kabupaten di wilayah bioregion, juga turut menjadi hambatan keberikut.

Sementara itu Wahjudi Wardojo, menyampaikan kalau proses degradasi SDA hutan dan lahan selama 30 tahun tidak terlepas dari sistem pengelolaan yang tidak mengikuti prinsip-prinsip konservasi hutan dan lahan secara lestari. Departemen Kehuatanan sendiri, tegasnya, telah menetapkan lima kebijakan prioritas untuk penanganan masalah hutan, yaitu pemberantasan penebangan liar, penanggulangan kebakaran hutan, restrukturisasi sektor kehutanan, rehabilitasi dan konservasi SDA hutan, serta penguatan desentrasliasi kehutanan.

?Dalam kaitan pengelolaan DAS, Departemen Kehutanan telah mengambil kebijakan untuk merehabilitasi 17 DAS seluas 3 juta hektar selama 5 tahun dengan anggaran Rp15 triliun. Untuk tahun 2003 akan direhabilitasi hutan serta lahan di DAS prioritas seluas 600.000 hektar dengan biaya Rp3 triliun,? ujarnya.

Dan tindaklanjut untuk pengelolaan terhadap DAS Batanghari perlu dilakukan dengan membentuk Badan Kerjsama Daerah Pengelolaan DAS Batanghari melalui keputusan DPRD kedua provinsi. Badan kerjasama daerah ini berfungsi dalam mengkoordinasikan kebijakan, program, dan implementasi kegiatan pengelolaan SDA pada DAS. Lembaga untuk mengkaji secara independen terhadap perkembangan DAS ini, disarankannya, dibentuk Forum DAS Batanghari yang beranggotakan perwakilan pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan DAS termasuk lembaga penelitian, para pakar perguruan tinggi, LSM, tokoh masyarakat, dan perwakilan instansi pemerintah di wilayah DAS Batanghari. Dan salah satu ketentuan yang sangat penting dalam pengelolaan DAS adalah rencana tata ruang wilayah dimana di dalamnya mencakup penatagunaan hutan.

Nota kesepahaman bersama yang ditandatangani dua menteri, gubernur, dan bupati Sumbar-Jambi tersebut terlebih dahulu dibacakan oleh Wakil Bupati Solok, Elfi Sahlan Ben, yang poin nota kesepahaman tersebut menyepakati sebelas poin yang terkait dalam pengelolaan DAS Batanghari. Poin itu disamping memuat kesepakatan pengelolaan DAS Batanghari tidak dibatasi oleh batas administrasi daerah tetapi mengikuti batasan bioregion (kawasan geografis kehidupan) yang terindependensi sebagai suatu sistem yang utuh yang ditandai dengan kemampuan kawasan DAS tersebut dalam mewujudkan fungsi-fungsi soasil-budaya, ekonomi,serta lingkungan, juga berisikan poin kalau DAS Batanghari mencakup masalah fisik, sosial, budaya, dan lingkungan, mulai dari hulu, tengah, hingga hilir, yang saling terkait. Sehingga wilayah DAS harus dilihat sebagai satu kesetuan wilayah pengelolaan kawasan penyangga, konservasi, dan pemanfaatan di ketiga bagian tersebut.

Selanjutnya nota tersebut juga menyepakati perlu adanya pedoman perencanaan pengelolaan DAS Batanghari terpadu dalam bentuk pola dasar pengelolaan dan rencana tata ruang DAS Batanghari. Kemudian diberdayakan lembaga yang menangai pengelolaan DAS ini, termasuk mengembangkan suatu sistem pertukaran informasi guna mendukung perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi multipihak kawasan DAS Batanghari.

Poin keberikutnya, disepakati pembentukan Forum Multi Pihak Masyarakat Kawasan DAS Batanghari yang dikoordinasikan oleh bupati, gubernur, menteri kehutanan, dan menteri negara lingkungan hidup. Kemudian juga disepakati menggalang pencarian dana bersama untuk mendukung program pelesatarian kawasan DAS Batanghari (melalui APBD, APBN, dana luar negeri, dan dana lain yang tidak mengikat). Peluang mekanisme perdagangan karbon (carbon trade), penggantian hutang untuk alam(debt for nature swap), serta clean development mechanism(CDM), harus dapat dimanfaatkan untuk upaya ini.***
***





Berita terkait:
Comments: