NEWS RELEASE:

Lahan Kritis Kawasan DAS Batanghari Mencapai 193.667 Hektar

Kawasan DAS Batanghari berdasarkan interpretasi peta citra satelit DAS Batanghari hulu terdapat jumlah lahan kritis yang tinggi yaitu seluas 193.667,54 hektar (23 %) dalam tahun 2001. Kegiatan yang berpotensi pada rusaknya fungsi DAS Batanghari khususnya yang masuk wilayah Sumbar ada beberapa, antara lain konsesi HPH seluas 99.420 hektar dan izin usaha perkebunan sawit seluas 119.217 hektar pada kawasan DAS Batanghari.

Demikian penjelasan Ketua Bapedalda Sumbar, Darmansiri, dalam workshop regional Sumbar-Jambi di kantor Bappeda Jambi, Senin (10/3). Workshop regional yang bertemakan Membangunan Kesepahaman Bersama Menunju Pengelolaan SDA Berkelanjutan dengan Pendekatan Bioregeion pada DAS Batanghari ini dihadiri oleh instansi terkait di tingkat kabupaten dan provinsi Sumbar-Jambi, serta LSM, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat desa yang berada DAS Batanghari. Tepatnya, tokoh masyarakat dari Batu Kerbau, Baru Pelepat, serta Lubuk Beringin yang masuk wilayah Jambi dan dari Nagari Lolo, Surian, Sungai Limau. Total peserta hampir 100 orang. Akhir dari acara ini nantinya akan dirumuskan nota kesepahaman bersama antar kedua provinsi yang akan dihadiri langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup RI, Nabiel Makarim.

Lebih lanjut Darmansiri menyampaikan kalau kegiatan lainnya yang berpotensi merusak DAS Batanghari yaitu penambangan galian Golongan C di Kecamatan Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti seluas 10 hektar dan di Muaro Labuh Kecamatan Sungai Pagu (Batang Bangko). Kemudian juga dipicu oleh perkebunan teh di Bukit Putuih Kecamatan Sangir seluas 200 hektar (Batang Sangir) dan di Padang Aro Kecamatan Sangir seluas 3.00 hektar (Batang Liki). Dan yang pasti yaitu adanya kegiatan penebangan liar di Bukit Putuih, di Ladang Padi Kecamatan Pantai Cermin (Batang Suliti) dan di Muaro Labuh.

Dalam konteks kembali ke nagari, inisiatif dan kearifan local dalam pengamanan DAS Batanghari di masa dating dapat dilaksanakan. Namun tentunya dengan melakukan berbagai penyesuaian di berbagai sector kehidupan masyarakat, baik di bidang ekonomi, social, budaya, maupun bidang lainnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Ir. Johny Azwar, dan Kepala BPDAS Agam Kuantan, Sumbar, berpendapat kalau selama ini masyarakat yang penghidupannya bergantung pada SDA khususnya hutan, belum diberi kesempatan berpartisipasi dalam pengelolaan hutan. Mereka juga menjelaskan kalau kondisi paling kritis dari DAS Batanghari terdapat di hulu. Dimana sebagian hulu DAS terdapat dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Rehabilitasi hutan dan lahan pada hulu DAS Batanghari ini telah diusahakan lewat Program Penyelamatan Hutan Tanah dan Air (PHTA) yang dikoordinasikan oleh Departemen Kehutanan (hingga tahun 2001). Namun hasilnya masih terus dievaluasi.

Sementara itu Direktur Eksekutif KKI Warsi yang berkantor di Sumbar dan Jambi, Rudi Syaf, dan Koordinator Kajian Program DAS Batanghari, Mahendra Taher, membeberkan kalau dari hasil analisa kondisi tutupan lahan di dalam DAS Batanghari yang terbaru (berdasarkan citra landsat TM7 tahun 2002) diketahui total luas tutupan hutan DAS Batanghari jika dilihat dari segi luas kabupaten-kabupaten yang terkait di dalamnya hanya tinggal 26 persen atau hanya 32,683.74 km2 dari total luas keseluruhan 10 kabupaten terkait yaitu 63.732.00 km2.

Perbandingan pendapatan dari aktifitas bertani dengan berbalok di Sub Batang Pelepat yang merupakan salah satu sub DAS Batanghari di Jambi yaitu bebalok (pekerja) pendapatan rata-rata penghasilan Rp3.250.000 dengan rata-rata waktu kerja 5 bulan lebih 13 hari. Sedangkan rata-rata pendapatan pemodal berbalok Rp2.812.500 dalam hitungan satu bulan lebih tujuh hari. Kemudian kondisi persawahan untuk wilayah Batang Bungo diketahui sejak 5 tahun belakangan ini ada petakan-petakan sawahnya tak bisa diairi lagi. Kondisi terakhir diperkirakan 20 ha sawah produktifnya tidak bisa diairi lagi.

Selain persoalan sulit pengairan, tetap saja akumulasi beban yang dirasakan DAS Batanghari khususnya pelumpuran mengancam pembangunan pelabuhan samudera Jambi, PLTA merangin yang berkekuatan 250 MW, dan pembangunan Batanghari Irrigation Project di daerah Sungai Dareh Sitiung, Sumbar, yang selain demi mengairi 35 nagari di Sumbar juiga untuk sawah di 5 desa di Jambi.

Menurut keduanya dikarenakan DAS Batanghari terdapat dalam wilayah administrasi Sumbar dan Jambi ada baiknya pembatasan wilayah dilepaskan dalam pengelolaan DAS. Dan pelibatan masyarakat dengan pendekatan bioregion (berbasiskan) masyarakat diutamakan.***
***





Berita terkait:
Comments: