NEWS RELEASE:

Penerapan Reboisasi Di Sejumlah Daerah Tidak Tepat

Kerusakan hutan yang ditangani dengan menerapkan pola reboisasi di sejumlah daerah dirasa tidak tepat. Karena sering kali penghijauan yang dilakukan tidaklah di wilayah yang tekanan masyarakatnya tinggi terhadap hutan. Demikian komentar pengamat lingkungan yang juga Ketua Study Centre for Watershed Management and Water Resources & Soil Faperta Universitas Jambi, Ir. Aswandi Idris, M.Si, dalam suatu perbincangan dengan KKI (Komunitas Konservasi Indonesia ) Warsi, kemaren. Ditambahkannya, pemerintah Jambi belumlah fokus pada 'pemberatansan' illegal logging.

Sementara dari penelitian yang dilakukannya, sebanyak 40 persen dari hutan Jambi pun telah diberikan ke HPH. Dimana semua itu bisa menyebabkan tingkat kerusakan hutan bahkan DAS Batanghari meningkat dan bencana banjir pun akan terus dirasakan masyarakat Jambi. Begitu juga dengan kegiatan penambangan yang telah menyebabkan tingginya sendimentasi di DAS Batanghari yang akan memakan biaya besar untuk penanganannya, seperti yang dialami bagian hilir DAS Batanghari, tepatnya di Muara Sabak yang direncanakan menjadi pelabuhan samudera Jambi.

Dibutuhkan biaya sebesar Rp.53 miliar pertahun untuk pengerukan sendimentasinya. Menurutnya, penanganan masalah SDA sekitar DAS Batanghari ini harus menjadi tugas utama pemprov Jambi. Dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah nomor 22 tahun 1999, harus ada pembagian tugas antara pemprov, pemkab, dan masyarakat. Namun pembagian tugas itu bukanlah dengan pembatasan wilayah.

Pendapat itu didukung Kepala Dinas Kehutanan Jambi, Ir. Gatot Moeryanto, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. "Pengelolaan DAS Batanghari harus bisa 'mengaburkan' batas-batas administrasi wilayah," tegasnya.

Dan penanganan kerusakan SDA sekitar DAS, terutama illegal logging harus paling dipikirkan daerah sekarang ini. Illegal logging harus benar-benar dihentikan, mulai dari sistem, bukan hanya menyita kayu-kayu yang diangkut dengan truk atau dihanyutkan melalui sungai saja, melainkan pasarannya yang harus disumbat. Industri perkayuan pun perlu diresktrukturisasi.

Menurut Gatot, belakangan ini kayu-kayu yang ditebang liar pun ternyata tidaklah laku di pasaran, karena penyerapan pasar yang memang telah menurun. Apalagi pemerintah juga telah membatasi pemasaran produksi kehutanan, termasuk dalam pengeksporannya. "Kekompleksitasan masalah hutan dan DAS Batanghari sudah sangat mengerikan. Ini (pembatasan pemasaran produksi kehutanan) harapan penanganan kita ke depan terhadap illegal logging," lanjutnya.

Dia menjanjikan, dirinya dan jajarannya akan tingkatkan peran dalam penanganan hal itu, tapi juga dibutuhkan komitmen setiap kabupaten. Mengenai pola reboisasi dalam penanganan kerusakan hutan, diakuinya memang belum jelas, terutama dengan belum leburnya cara pengelolaan oleh daerah. Peraturan pemerintah pusat untuk dana reboisasi sendiri disayangkannya hanya untuk tujuan penghijauan, belum pada pemeliharaan. Di sisi lain lahir pula kecenderungan penanaman disamaratakan saja, belum pada daerah mana yang harus diprioritaskan. Kalau diratakan saja pelaksanaan reboisasi ini ke seluruh kecamatan yang ada di Jambi, tak dampak nyatanya (pembelanjaan dana reboisasi menjadi tak efektif). Disamping itu jenis tumbuhan yang ditanam dalam rangka reboisasi pun seringkali dipaksakan tanpa melihat keinginan masyarakat. Hal ini kedepan juga harus diperbaiki.

Selanjutnya, Koordinator Kajian Program DAS Batanghari KKI (Komunitas Konservasi Indonesia) Warsi, Mahendra Taher, menjelaskan kalau untuk penanganan kerusakan hutan, terutama yang di sekitar DAS Batanghari, harus didudukan oleh pemerintah serta masyarakat Jambi dan Sumbar. Karena itu pula direncanakan digelar workshop regional instansi terkait dan masyarakat Jambi dan Sumbar, awal Maret nanti dengan mengajak KKI Warsi untuk ikut bekerjasama. Dipaparkannya juga kalau hutan Jambi memang telah dikonversi secara besar-besaran dengan ada seluas 25 ribu hektar hutan yang telah dikonversi menjadi kebun sawit.

Data yang terangkum dari tiga kabupaten yang dialiri DAS Batanghari diketahui tingkat kerusakan hutan yang terlacak tahun 1993-1996 cukup tinggi, apalagi setelah tahun 1997 ke atas. Khusus untuk kerusakan hutan di Kabupaten Bungo (Jambi) tahun 1993-1996 tersebut mencapai 19,9 persen, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung (Sumbar) sebesar 20,66 persen dan Kabupaten Solok (Sumbar) sebesar 12 persen. Kekomplesitasan masalah DAS Batanghari tak hanya akan berimbas pada terancamnya pembangunan pelabuhan samudera Jambi, melainkan juga pembangunan Batanghari Irrigation Project (BHIP) yang berpusat di Sungai Dareh Sitiung, di ruas tengah Sungai Batanghari, alias akan menyulitkan harapan yang ingin dicapai. Dimana proyek ini diharapkan bisa mengairi sawah seluas 18.936 hektar pada 35 Jorong/Nagari di Sumbar dan 5 desa di Jambi.

Sedangkan Direktur Eksekutif KKI Warsi, Rudi Syaf, menambahkan kalau masyarakat dan pemerintah jangan berpikir kewilayahan dalam pengelolaan SDA sekitar DAS Batanghari. Dia juga menambahkan persoalan kerusakan DAS Batanghari juga bisa menggangu pembangunan PLTA Merangin yang direncanakan akan memiliki kapasitas 250 MW. Dimana tujuan pembangunan PLTA ini demi memenuhi kebutuhan listrik regional dan provinsi Jambi, kelebihan arusnya pun diharapkan bisa dijual ke Singapura. Kekhawatiran utama tetap pada bagaimana data-data awal debit dan daya dukung lingkungan yang perlu diukur dalam study kelayakan, akankah dapat dipertahankan agar semua perhitungan ekonomi yang dibuat dapat pula tercapai.***







Berita terkait:
Comments: