NEWS RELEASE:

Tata Batas Definitif TNBD Sebuah Keharusan

Sehubungan  dengan dipendingnya pematokan tata batas definitif Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) di Kabupaten Batanghari, Kepala Dinas Kehutanan Jambi, Ir. H. Gatot Moeryanto, menyurati bupati Batanghari untuk membicarakan kelanjutan rencana pematokan tersebut. Di dalam surat yang dikirimkan baru-baru ini itu, Gatot mengharapkan Bupati Batanghari menyelesaikan persoalan dan menindaklanjuti pemendingan pematokan itu dengan jajarannya yang terkait di Batanghari.

Hal itu disampaikan Gatot Jumat (7/2). Dia juga menegaskan kalau pematokan batas definitif TNBD merupakan keharusan sesuai SK Menhut No.258/KPTS-II/2000 yang dikeluarkan Agutus 2000, dan tidak punya kaitan dengan kepentingan proyek LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) mana pun. "Saya mendapat laporan BIPHUT mengalami hambatan dalam melakukan pematokan, persoalan ini perlu ditindaklanjuti. Saya akan menghubungi bupati setempat," tegasnya.

Hambatan yang dimaksudkannya yaitu adanya aksi penolakan dari masyarakat desa sekitar TNBD di kawasan Batanghari, yang mana sempat memberlakukan denda adat terhadap tim pematokan tata batas TNBD di Batanghari belum lama ini. Menurutnya, komitmen penetapan tata batas telah diatur dalam SK Menhut tersebut, dan menjadi tugas jajarannya untuk melakukan pematokan definitif agar tujuan konservasi atau perlindungan terhadap taman tercapai. "Tak ada hubungan dengan proyek lembaga mana pun. Keputusan menteri sudah menjadi keharusan untuk dilaksanakan," tegasnya lagi, sekaligus untuk menanggapi adanya anggapan kalau penetapan tata batas definitif terkait kepentingan proyek salah satu LSM di Jambi.

Adanya persoalan tata batas yang menjadi pemberitaan dan tanggapan tak menyenangkan dari masyarakat, dicurigainya sebagai upaya salah satu pihak yang tak menginginkan pematokan tersebut. Dengan kata lain ada pihak yang sengaja mempolemikannya. Namun Gatot merasa tak perlu tersulut dengan upaya pihak tersebut. Dia hanya memastikan pematokan tata batas sudah menjadi hal yang semestinya dilaksanakan. Sementara itu secara terpisah Direktur LSM Gita Buana Jambi, Sutono, turut mencermati persoalan tata batas ini. Dia berpendapat kalau sebelum dan setelah SK Menhut itu turun tanpa ada pematokan definitif, masih akan ada pihak-pihak yang akan mengeksploitasi SDA taman.

Sehingga pematokan menjadi hal yang sangat urgen dilakukan. Dan urusan atau proyek tata batas merupakan kerjanya dinas terkait tak akan ada sangkut-pautnya dengan proyek lembaga swasta manapun. "Tak akan mungkin ada lembaga swasta yang berkepentingan untuk pematokan itu selain tujuan perlindungan terhadap hutan Jambi yang sudah sangat berkurang, itu (proyek tata batas) adalah urusannya pemerintah," ujarnya.

Disamping itu pematokan juga bertujuan demi komunitas Suku Anak Dalam yang selama ini bernaung di TNBD. Tanpa pematokan yang jelas hutan akan terus berkurang secara perlahan dan bisa mengancam hidup Suku Anak Dalam.***







Berita terkait:
Comments: