NEWS RELEASE:

Megawati Sentil Sumatera Belum Perhatikan Lingkungan

Persoalan yang sangat mendesak untuk menjadi pikiran pemerintah daerah dan masyarakat seluruh Indonesia, adalah penanganan kerusakan lingkungan. Presiden RI, Megawati Soekarno Putri, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera di ballroom Hotel Novotel di Jambi, baru-baru ini, telah menyentil permasalahan ini. "Dari beberapa agenda Sumatera ternyata persoalan lingkungan masih belum menjadi kesepakatan utama kerjasama, ini harus menjadi pikiran ke depan," kritiknya.

Berlandaskan pikiran itu Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (KKI Warsi) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sawahlunto Sijunjung menyelenggarakan Konsultasi Publik tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan di Sumatera Barat, khususnya terhadap DAS Batanghari. Pendekatan Bioregion pada DAS Batanghari, menjadi topik utama acara yang digelar, Sabtu 25 Januari 2002 ini.

Pembicara utama dalam pertemuan ini langsung Bupati Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Darius Apan. Disamping pembicara lainnya Kepala Bappeda Sawahlunto Sijunjung, Muchlis Anwar, pemerhati nagari yang juga menjabat Direktur Koperasi Equator, Zukri Saad, Koordinator Program Pengelolaan DAS Batanghari KKI WARSI yang berkantor pusat di Jambi, Mahendra Taher. Turut hadir dalam pertemuan itu anggota DPRD Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, instansi teknis di jajaran Pemkab setempat, dan masyarakat nagari Sungai Limau Kecamatan Rumbai, Kabupaten Sawahlunto Sinjunjung yang berlokasi di sekitar DAS Batanghari, termasuk unsur perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, dan pers.

DAS Batanghari yang juga masuk lingkup provinsi Jambi ini memerlukan penanganan dua provinsi ini ke depannya. "Persoalan pengelolaan SDA sebagai salah satu penyebab utama terjadinya bencana nasional, yang berdampak pada meningkatnya jumlah DAS kritis setiap tahun. Dengan kenyataan ini, upaya pelestarian lingkungan melalui kebijakan-kebijakan yang komprehensif mutlak terus diupayakan, oleh karena itu diperlukan kerjasama semua pihak dalam menemukan strategi kedepan," ucap Mahendra Taher.

Mengingat hasil studi yang dilakukan oleh Bank Dunia merumuskan kalau hutan Indonesia (Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi) akan punah dalam tahun 2005 mendatang. Tiga penyebab utamanya yakni pembangunan areal perkebunan sawit yang sangat ambisius (dari 4000 kilometer tahun 1994 menjadi 22.000 kilometer tahun 1998 dan diperkirakan menjadi 5 juta kilometer tahun 2005). Penyebab utama lainnya industri pupl & paper yang memanfaatkan bahan baku utama kayu dari hutan alam serta aktifitas illegal logging. Kondisi itu tercipta akibat dari kesalahan kebijakan pemerintah orde baru yang sangat tidak memperhatikan pelestarian lingkungan.

Sehingga jika hal ini dibiarkan berlangsung terus-menerus, dapat dipastikan hutan dataran rendah Sumatera akan mengalami kehancuran secara permanen, sambung Taher lagi. Kondisi itu juga terlihat di sekitar DAS Batanghari, bahkan berdasarkan hasil klasifkasi ulang status DAS kritis, DAS Batanghari merupakan satu dari 22 DAS yang kategori sangat kritis (super critical. Sebagai DAS terbesar kedua di Sumatera dengan jumlah luas daerah tangkapan air (water catchment area) 4,9 juta hektar, sehingga membutuhkan gagasan kesepahaman pengelolaan antar provinsi (Sumbar dan Jambi). Fungsi penting kawasan ini adalah untuk jalur transportasi, irigasi, perkebunan, rencana PLTA dan persawahan.

Secara ekologis DAS Batanghari sangat penting karena meliputi berbagai tipe ekosistem alami (selain ekosistem sungainya sendiri) mulai dari ekosistem pesisir/muara, lahan basah, hutan hujan dataran rendah, hutan hujan dataran tinggi, hutan hujan pegunungan dengan vegetasi sub alpin dan alpin. Sebagian besar hulu sub DAS terdapat di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Acara Konsultasi Publik yang bertujuan merangkum kesepahaman bersama ini telah lebih dahulu diadakan di Kabupaten Solok tanggal 18 Januari 2003. Rumusan yang didapat dalam pertemuan yang juga dihadiri unsur pemkab, tokoh masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi ini, antara lain perlunya rencana aksi atau aktifitas kongkrit dari masyarakat di setiap nagari-nagari yang berada di sekitar DAS Batanghari. Selanjutnya adanya fasilitasi khusus untuk anak nagari dalam menyusun Rencana Umum Tata Ruang Nagari (RUTRN), peruntukan (zonasi) dan penetapan hasilnya dalam bentuk legal draft yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Nagari (Perna) yang didukung oleh Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Solok.

Hal yang juga menjadi rumusan dalam pertemuan itu yaitu harus adanya forum nagari-nagari sepanjang DAS Batanghari untuk membangun kesepahaman/sinergi produktif antar seluruh potensi anak nagari. Forum dapat dibuat antar nagari dalam satu kabupaten, antar kabupaten atau antar propinsi, yang bisa diistilahkan dengan forum multipihak masyarakat sepanjang DAS Batanghari. Secara simultan forum dikembangkan menjadi forum multi-pihak dengan seluruh stakeholder yang dikordinasikan oleh bupati di tingkat Kabupaten dan gubernur di tingkat propinsi atau pejabat setingkat menteri di tingkat regional/ nasional. Selain itu Konsultasi Publik di Solok juga melahirkan kesepakatan melegitimasikan keberadaan hutan larangan, lubuk larangan atau kawasan konservasi lainnya yang selama ini sudah eksis, tumbuh dan berkembang di masyarakat nagari-nagari.

Perlu dikembangkan juga solusi yang saling menguntungkan semua pihak (win-win solution) untuk mengatasi dampak lingkungan hidup terhadap nagari-nagari, (misal: dukungan teknologi pengolahan limbah galian C di Air Dingin agar tata air sub-DAS Batanghari lestari, atau mengganti tiang junjungan sehingga mengurangi pengambilan kayu untuk kebutuhan kebun markisa. Kemudian upaya mengalihkan perhatian masyarakat dari kayu, termasuk mengajak Dinas Pendidikan untuk memasukan penyelamatan DAS dalam kurikulum, dan yang pasti penegakan hukum untuk kerusakan hutan ini harus dikongkritkan dalam bentuk aplikasi nyata oleh pihak terkait).***







Berita terkait:
Comments: