NEWS RELEASE:

Kerusakan Hutan Meningkat, Pembangunan Irigasi Sia-sia

Kerusakan hutan di Kabupaten Sawahlunto/Sinjunjung sejak tahun 1993 hingga 1996 telah mencapai 20,66 persen. Dikhawatirkan kerusakan ini akan terus meningkat jika pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) tak diatur secara tepat alias masih tak memikirkan unsur keadilan. Begitu juga terhadap pembangunan Batanghari Irrigation Project (BHIP) yang berpusat di Sungai Dareh Sitiung yang terletak di ruas tengah Sungai Batanghari, akan ikut terganggu alias tak mencapai hasil yang diinginkan. Dimana proyek ini diharapkan mampu mengairi sawah seluas 18.936 hektar pada 35 Jorong/Nagari di Sumbar dan 5 desa di Jambi.

Bupati Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Darius Apan, menyampaikan hal itu dalam acara Konsultasi Publik tentang Pengelolaan SDA DAS Batanghari dengan Pendekatan Bioregion atau Berbasiskan Masyarakat, baru-baru ini, di ruang Operation Room kantor Bupati Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Acara ini merupakan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dengan KKI (Komunitas Konservasi Indonesia) Warsi yang berkantor di Sumbar dan Jambi.

Darius menambahkan kalau rincian dari kerusakan hutan Sawahlunto/Sijunjung tersebut yaitu dari luas 3.934.036.185 m2 menjadi 3.121.095.540 m2. Angka itu didapat dari hasil analisis Inter Provincial Spatial Plan (ISP). Melihat kondisi ini dicemaskan investasi pemerintah melalui proyek irigasi Sungai Dareh Sitiung (SEDAS) yang akan mengairi sawah seluas 20.000 hektar akan menjadi sia-sia, bila dibiarkan kerusakan hutan terus berlangsung yang tentunya berdampak pada terganggunya DAS Batanghari. ?Telah terjadi ketidakadilan dalam pengelolaan SDA DAS Batanghari demi keuntungan jangka pendek,? sesalnya.

Kebijakan yang kaku, pengelolaan tunggal, serta pendekatan keamanan yang ketat dengan menetapkan sanksi-sanksi, telah membuat ketidakberdayaan daerah dalam mengelola SDA. Sementara bagi masyarakat Sumbar sendiri secara turun-temurun ada ketegasan kalau alam merupakan wadah pencerdasan masyarakat dengan falsafah ?Alam Takambang Manjadi Guru?. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sawahlunto/Sijunjung sendiri ke depan, tegasnya, merencanakan akan membuka partisipatif masyarakat seluas-luasnya untuk pengelolaan SDA Sawahlunto/Sijunjung, sebab bagaiamanpun masyarakat adalah aktor utama yang akan mendukung terkelolanya SDA secara baik. Dijanjikannya juga akan ada tindakan keras berupa penutupan perusahaan perkebunan yang tak memperhatikan pengelolaan lingkungan secara tepat yang dapat memicu bencana alam seperti banjir.

Selain Darius, turut menjadi pembicara Wakil Bupati Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Hasan Zaini, Kepala Bappeda Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Mukhlis Anwar, pemerhati permasalahan Nagari Sumbar, Zukri Saad, Koordinator Program Pengkajian DAS Batanghari KKI Warsi, Mahendra Taher, dan tokoh-tokoh masyarakat dari Kanagarian Sungai Limau Kecamatan Rumbai, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, termasuk kalangan perguruan tinggi, pers, serta, organisasi non pemerintah.

Mahendra Taher dalam pandangannya menjelaskan kalau secara administratif DAS Batanghari meliputi wilayah Sumbar dan Jambi yang dibagi atas 6 sub DAS, yaitu sub DAS Batanghari hulu, Batang Tebo, Batang Tabir, Batang Sangir, dan Batang Merangin-Tembesi. Sebagian besar sub DAS terdapat di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Pendekatan bioregion menurutnya sangat efektif untuk perbaikan pengelolaan DAS Batanghari. Pendekatan yang substansinya pengelolaan wilayah tanah dan air yang cakupannya tidak ditentukan oleh batas administrasi/politik, tetapi oleh batas geografis komunitas manusia dan sistem ekologinya. Sehingga konsultasi publik yang bertujuan melahirkan kesepahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat, termasuk lembaga non pemerintah di wilayah Sumbar dan Jambi dalam pengelolaan SDA DAS Batanghari, sangat perlu dilakukan dan ditindaklanjuti.

Sementara itu Hasan Zaini menambahkan kalau target PAD (Pendapatan Asli Daerah) kabupaten Sawahlunto/Sijunjung mencapai Rp.17 miliar, termasuk PAD tertinggi untuk tingkat kabupaten se-Sumbar. Namun jangan sampai dalam mencapai PAD yang tinggi tersebut (upaya jangka pendek) bisa menimbulkan kerusakan lingkungan (dalam jangka panjang). Hal itu dibenarkan Mukhlis Anwar. Menurutnya, ada lima dampak kerusakan lingkungan yaitu ancaman banjir, kekeringan, kebakaran hutan, menurunnya debet air sungai, pendangkalan sungai, serta menurunnya produksi pangan. Kemampuan hutan dalam menyerap air sudah sangat memprihatinkan dengan kerusakan yang mencapai 20,66 persen hutan Sawahlunto/Sijunjung.

Selanjutnya Zukri Saad menyatakan kalau pengelolaan DAS Batanghari sangat ditentukan oleh skenario pengelolaan yang berbasiskan minat, keinginan, dan kesediaan kerjasama dari pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat. Masyarakat Kanagarian Sungai Limau sendiri menginginkan sikap transparansi pemerintah dalam mensosialisasikan keberadaan perusahaan perkebunan ke masyarakat. Masyarakat merasa sebagian besar SDA mereka yang diolah perusahaan tak ada imbasnya ke mereka. Masyarakat sulit merasakan nikmat SDA tersebut. Keberadaan perusahaan belu membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.***
***





Berita terkait:
Comments: