NEWS RELEASE:

Mendorong Masyarakat Menjadi Aktor Utama Konservasi

Suksesnya pertanian di desa-desa penyangga Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) bagian selatan yang terdiri dari 6 desa interaksi (Desa Baru, Semurung, Jernih, Lubuk Jering, Pematangkabau, dan Bukit Suban), berarti sukses pula upaya konservasi terhadp TNBD. Bisa diistilahkan kalau suksesnya konservasi tak terlepas dari peran desa-desa penyangga TNBD, atau dengan kata lain masyarakat adalah aktor utamanya.

Selama ini aktifitas perambahan hutan dan pembukaan ladang oleh masyarakat desa interaksi telah mengakibatkan turunnya kualitas TNBD sebagai pengatur tata air. Hal ini jelas dirasakan dengan terjadinya berulang kali banjir di beberapa desa, misalnya di Semurung, bahkan di Lubuk Jering sampai 10 kali terulang. Selain itu juga sering terjadi longsor, seperti yang berlangsung di tiga lokasi di Desa Jernih, serta kekeringan sumber mata air yang ketika kemarau selama 1,5 bulan (September-Oktober 2002) yang lalu berpengaruh pada aktivitas pertanian di desa-desa interaksi tersebut.

Gambaran kondisi dan aktifitas penduduk desa-desa penyangga ini secara umum masih memerlukan koreksi. Antara lain, di Desa Baru dari sudut jumlah masyarakat yang terlibat perambahan hutan memang cenderung menurun, tetapi dari sudut luas pembukaan lahannya justru semakin meluas. Tetap dilakukan oleh peladang-peladang sebelumnya, bertotal 23 orang di Sungai Nilo dan 30 orang di Ulu Jelutih.

Kondisi politik desa yang rentan konflik (BPD dengan Kades) menjadi faktor signifikan kurang berjalannya pembangunan desa. Di tahun 2002 pembangunan yang cukup berarti masih kurang, hanya di akhir tahun ada perbaikan jalan dusun dan jembatan dusun dengan total anggaran cuma Rp. 5 juta dari dana DPD/K Th. 2002, dan di bidang pertanian ada program PMI (Peningkatan Mutu Intensifikasi) seluas 30 ha untuk 60 KK. Namun karena kemarau panjang (selama 1,5 bulan) kegiatan itu tidak berjalan dengan mulus.

Dalam kegiatan pendampingan Unit Fasilitasi Desa Warsi dapat digagalkan aksi perbalokan sebanyak 2 kali yang dilakukan oleh orang Jernih maupun Jelutih, yang kemudian dengan alasan merusak jalan dusun maka didendalah pelakunya. Kegiatan pertanian masyarakat ini masih mengandalkan karet. Namun belakangan ada kecendrungan membuka lahan sawit, terutama yang di sekitar jalan.

Sementara itu perkembangan dari Desa Semurung hingga saat ini cukup bagus terutama di bidang pertanian. Jumlah petani baru yang turun ke sawah sebanyak 42 KK dengan luasan yang dulunya hanya 65 ha bertambah mencapai 125 ha (berdasarkan data PPL bulan Agustus 2002). Gaung ke sawah semakin semarak dengan panen raya yang dihadiri bupati setempat saat yang juga berlangsung bulang Agustus 2002, jumlah padi yang dipanen mencapai 6,3 ton/ha.

Program pertanian dari pemerintah cukup tinggi, misalnya program PMI seluas 15 ha untuk padi ladang dan 5 ha untuk jagung. Dalam rangka meningkatkan kapasitas petani untuk mengatasi hama tanaman diadakan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) selama 14 kali pertemuan (1 minggu sekali) oleh Dinperta Jambi, Sarolangun dan BPP Kecamatan. Hal lainnya adanya denplot tanaman pisang untuk penanggulangan penyakit layu pisang bantuan Dinperta Jambi. Kemudian demi persawahan ini juga ada bantuan benih padi dengan alokasi 75 ha dari pemerintah daerah. Mengenai permasalahan air, telah ada perbaikan irigasi di sawah Dusun Semurung dan direncanakan dalam tahun 2003 ini akan ada perbaikan dam serta tali air dalam skala besar.

Selanjutnya mengenai Desa Jernih jumlah peladangnya menunjukan gejala peningkatan dari 2001, tepatnya menjadi 138 KK. Hal ini disebabkan faktor-faktor antara lain keterdesakan ekonomi (harga karet rendah, dan facktor lainnya). Disamping itu masyarakat juga trauma untuk bersawah setelah pernah gagal panen karena hama tikus tahun 1997/1998. Hingga dimunculkan usulan pelaksanaan Gerakkan Kembali ke Sawah (GKS). Forum komunikasi antar Keltan (Kelompok Tani) sudah dimulai dengan beberapa kali pertemuan rutin se-Desa Semurung dan Jernih. Sementara, dengan karang taruna masih terbatas diskusi dan fasilitasi kegiatan-kegiatan organisasi ini, menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh pemudanya.

Pasca GKS yang panennya pada periode pertama relatif berhasil, namun di sisi lain perladangan dalam taman mengalami penurunan cukup signifikan. Program pemerintah yang masuk ke Desa Jernih di 2002, antara lain perbaikan sarana irigasi (tapi belum berfungsi secara optimal). Bantuan Gubernur berupa cangkul dan parang masing-masing 100 buah, serta benih sebanyak 780 kg dari 1.000 kg yang direncanakan. Ada juga program PMI teralokasi untuk 10 ha jagung (distribusi bantuan kurang tepat sasaran). Direncanakan dalam tahun ini akan ada perbaikan sarana irigasi yang menghubungkan dam dengan sawah Meranti yang belum terkelola secara luas. Disamping itu, rencana pemekaran Kecamatan Pauh, telah menyepakati ibukota kecamatan Pauh adalah Desa Jernih dan berlaku efektif 2003.

Kemudian kondisi perlandangan di Desa Lubuk Jering dalam kawasan TNBD, masih belum menunjukkan pengurangan. Upaya pengalihan ketergantungan dari TNBD melalui program pengembangan ekonomi masih belum cukup berhasil. Misal, bantuan usaha ternak ayam potong, pengembangan sawah, dan lainnya, tak menjadi solusi terhadap permasalahan ini. Berdasarkan data tahun 2001, peladang di TNBD berjumlah 89 KK, dan di tahun 2002 masih tinggi pembukaan perladangan baru yaitu oleh 52 KK. Dari pendataan juga diketahui lahan masyarakat dalam TNBD 1.040 ha, tidak terlalu jauh dari kebun karet di luar TNBD 1.528 ha.

Dengan adanya pihak yang berkompeten dalam penegakkan hukum di TNBD, harapan pembukaan ladang di TNBD bisa berkurang, namun sulit terwujud. Salah satu faktor penyebabnya adalah pembukaan ladang baru di TNBD dengan ditanami padi pada awal pembukaan, seakan-akan menjadi kegiatan biasa. Toke serta elit desa ternyata sangat berperan dalam hal ini. Usaha mendapatkan solusi terhadap permasalahan ini coba dirangkum lewat diskusi bersama tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintahan desa yang antara lain untuk menyepakati pengembangan persawahan. Dibentuklah 2 Keltan bersama-sama dengan PPL. Sedangkan mengenai hama kerbau (berjumlah 86 ekor), dibuatkan aturan ternak yaitu dengan disiapkan petas (area penggembalaan) untuk penggembalaan. Namun hingga akhir tahun 2002 rencana ini tidak berjalan. Hama kerbau pun masih menjadi kendala, tidak hanya terhadap usaha persawahan tetapi juga untuk usaha tani lainnya.

Demi mendukung rencana GKS, Warsi bersama PPL mengorganisasi Keltan yang ada, sedangkan fasilitasi benih sampai proses pembuatan persemaian dilakukan 15 KK Keltan. Namun kembali disebabkan penyelesaian hama kerbau yang belum tuntas, persemaian petani pun dirusak oleh hama ini. Peluang pengembangan lokasi yang terpetakan terus digali dan tidak terfokus pada satu kegiatan saja, karena untuk mengalihkan masyarakat yang tinggi dalam TNBD perlu banyak alternatif. Dalam hal ini dirancanglah Gerakan Kembali ke Dusun (GKD), dengan mengidentifikasi alternatif, antara lain peremajaan karet unggul, pengembangan sawah, sawit, dan lainnya.

Masyarakat Desa Pematang Kabau sendiri yang melakukan perladangan, berdomisili di Sungai Keruh yang pada awal 2002 berjumlah 16 KK dan di Sungai Pelengeh berjumlah 23 KK. Untuk mengantisipasi kelompok yang potensial mengancam keberadaan TNBD, dilakukan pendampingan, khususnya pada Keltan Paguyuban Rukun Tani, yang relatif secara sosial ekonomi tertinggal dibanding Keltan lain di desa ini. Hal lain adalah melakukan penguatan karang taruna. Pendampingan juga dilakukan kepada Keltan Mukti, yang secara geografis juga berdekatan dengan kawasan TNBD. Bentuknya antara lain menfasilitasi pengorganisasian Keltan penerima pompa air dari B-KSDA yang kemudian diubah fungsinya menjadi PLTD (Pusat Listrik Tenaga Diesel) untuk penerangan masyarakat. Disamping itu menfasilitasi penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan menyampaikannya ke intansi terkait.

Seterusnya Desa Bukit Suban, pendampingan ke kelompok-kelopok potensial akan tetap dilanjutkan. Target utamanya adalah menjadikan kelompok benteng dari laju interaksi ke TNBD yang rata-rata dilakukan masyarakat luar desa, misal dari Desa Rantau Panjang. Upaya tersebut harus pararel dengan pendampingan kepada orang rimba di desa ini (kelompok Air Panas dan Temenggung Tarib) yang dalam beberapa kasus baik langsung atau tidak terlibat dalam kegiatan perladangan dan perbalokan yang dilakukan orang desa.

Penguatan kelembagaan lokal di keenam desa di atas sangat penting untuk upaya meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat Permasalahan ekonomi inilah yang sering dijadikan justifikasi masyarakat untuk berinteraksi dengan TNBD, baik berupa pembukaan ladang maupun perbalokan. Pengembangan ekonomi masyarakat ke depan perlu diarahkan untuk mendorong kemandirian mereka dalam memanfaatkan secara optimal potensi desa. Identifikasi potensi yang memungkinkan dikembangkan pun terus dilakukan, misal sawah, lahan belukar, lahan bekas HTI, dan lainnya. Pengembangan ekonomi ini tetap harus berpararel dengan membangun kesadaran konservasi masyarakat, dengan harapan merekalah yang akan menjadi aktor utama konservasi. Penegakan hukum dari intansi terkait terhadap pelaku perambahan TNBD yang masih rendah terus menjadi kendala pengembangan ekonomi masyarakat.

Pengembangan Ekowisata

Pengembangan ekowisata bagi desa-desa penyangga TNBD menjadi poin keberikutnya dalam usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Pengembangan ini diharapkan dapat mendukung upaya penyelamatan TNBD. Adapun yang menjadi prioritas dari kegiatan ini adalah kelompok pemuda. Kegiatan dimulai dari tahap identifikasi potensi wisata sampai pengajuan proposal pengembangannya. Bila kegiatan ekowisata ini berjalan maka selain adanya insentif sebagai nilai jasa yang diberikan kepada pemuda yang terlibat dalam kegiatan ini dan restribusi kepada desanya, diharapkan pada akhirnya mereka juga telah mendukung upaya penyelamatan TNBD.

Tentunya perlu perencanaan yang matang untuk pengembangan ekowisata ini, terutama dengan mendiskusikan pada intansi terkait, baik dengan BKSDA maupun pemerintah daerah setempat, agar tidak kontraproduktif dengan upaya melestarikan TNBD. Mengingat kegiatan ini membutuhkan proses yang cukup lama dan menelan biaya yang tinggi haruslah dipilih lokasi strategis untuk dikembangkan dan strategi yang tepat. Pada tahun ini kegiatan Unit Fasilitasi Desa Warsi masih sebatas identifikasi potensi ekowisata di desa-desa penyangga bagian selatan TNBD.

Perkembangan Orang Rimba TNBD

Dalam mempertahankan wilayahnya dari penyerobotan yang dilakukan pihak luar, Orang Rimba telah melakukan beberapa terobosa, salah satunya dengan mengadakan pertemuan kelompok yang menghasilkan perjanjian yang tegas. Seperti pertemuan kelompok Wakil Tuha, Depati Ngarap, Depati Laman Senjo, Wakil Ngadap (Makekal hilir), yang mulai mempertimbangkan untuk mengalihkan kegiatan dari pebalok. Adapun isi perjanjian yang dihasilkan antara lain, menetapkan TNBD sebagai wilayah penghidupan mereka yang membebaskan mereka mengambil hasil alamnya seperti jernang, manau, rotan, damar, dan yang lainnya, bahkan juga untuk membuka ladang. Namun Orang Rimba dalam perjanjian itu dilarang untuk mengambil binatang yang dilindungi, seperti harimau/merego. Apabila ada orang luar yang masuk ke dalam wilayah Orang Rimba tanpa ijin Orang Rimba, yang berlaku adalah hukum adat Orang Rimba yang dikuatkan hukum pemerintah.

Sementara mengenai tanah adat, mereka tidak membenarkan memperjualbelikannya kepada pihak luar. Dalam perjanjian tersebut juga dibunyikan kalau Orang Rimba menerima dana dari luar untuk pengelolaan hak kepemilikan, jika disalahgunakan, maka menjadi tugas Orang Rimba untuk menggantinya. Apabila tidak diganti maka hukum pemerintah yang berlaku. Namun dana yang diberikan kepada Orang Rimba berupa hibah, tidak akan ada tuntutan di kemudian hari, misalnya pengambilan atau menggugat kepemilikan (Hopiado udang sebelik betu).

Akses Pasar Hasil Hutan Orang Rimba

Sejauh ini hasil hutan seperti rotan, manau, madu, dan lain sebagainya, dijual Orang Rimba ke Waris-jenangnya, misalnya ke Waris-jenang di Tanah Garo. Namun dalam transaksi jual-beli ini, mereka sering ditekan dalam ketetapan harga, timbangan, bahkan pajak. Untuk mengatasi hal ini, perlu akses pasar niaga, dimana Orang Rimba dapat memasarkan hasil-hasil hutan mereka pada pihak yang lebih menguntungkan. Kelompok Orang Rimba yang telah mulai memasarkan hasil hutannya ke pihak lain yaitu Rombong Ngarap (Makekal hilir) ke Bungo. Termasuk untuk kerajinan ambung mereka. Kaum perempuannya kadang juga menitipkan kerajinan tersebut ke staf Warsi yang mendampingi mereka, untuk diberikan sebagai cenderamata bagi keluarga atau teman, termasuk tamu Warsi.

Namun untuk transportasi pemasaran hasil usahanya ini, Orang Rimba ini masih mendapat kendala. Misalkan untuk memasarkan getah para ke Bungo, dari Makekal hilir mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Untuk ongkos mobil saja sebesar Rp. 300.000 permobil, ongkos muat/naikkan getah para sebesar Rp. 150.000, dan ongkos menurunkan getah para Rp. 150.000. Sementara getah para yang diangkut tidak banyak, sehingga Orang Rimba kehabisan biaya untuk transportasi saja.

Perkembangan Pendidikan Orang Rimba

Selain memberikan materi baca-tulis-hitung, staf pendidikan Orang Rimba Warsi juga memberikan materi menggambar yang dimulai sejak September 2002. Berdasarkan kajian diketaui kalau kegiatan menggambar pada Orang Rimba ini telah merangsang daya kreativitas mereka dan menjadi tempat mencurahkan fokus pikiran mereka saat itu. Banyak anak-anak Orang Rimba cukup antusias dengan materi ini dan dari gambar-gambar yang mereka hasilkan diperoleh sejumlah informasi tentang mereka.

Sementara untuk jumlah kader anak rimba yang berperan penting bagi pengembangan pendidikan ini cukup punya loyalitas yang tinggi dan kemampuan mengajar yang standar. Terdapat kader guru yang mandiri & kreatif dalam mengembangkan pendidikan di kelompok baru, rinciannya yaitu kader guru aktif sebanyak 3 orang yaitu Linca, Bekilat, dan Peniti Benang, kader guru pasif sebanyak 3 orang yaitu Penyuruk, Ejam, Mendaway. Sedangkan kader guru potensial namun telah berhenti sebanyak 3 orang, mereka adalah Melabatu, Temiyang, dan Gentar. Terdapat juga beberapa peserta pendidikan lain yang membantu staf Warsi di lapangan, antara lain Mijak, Besemi, Pemilang Laman, Siyomban, Betatay, dan Blajar.

Selanjutnya perkembangan jumlah murid baru dalam kurun waktu 2002 sangat tinggi. Jika selama 2000-2001 terdapat 44 peserta pendidikan, maka sepanjang tahun 2002 bertambah sebanyak 48 orang. Sehingga jumlah keseluruhan ada 92 orang. Peningkatan ini menunjukan terjadinya lonjakan permintaan ?sokolah? dari Orang Rimba yang tinggi di tahun 2002. Ke depan diharapkan perkembangan pendidikan Orang Rimba lebih baik lagi.***
***





Berita terkait:
Comments: