NEWS RELEASE:

Sedimentasi Kendala Pembangunan Pelabuhan Samudera Jambi

Pembangunan pelabuhan Samudera Jambi yang kini tengah berjalan merupakan alternatif penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi Jambi. Namun sendimentasi yang telah lama ?menghantam? daerah hilir dari DAS Batanghari ini bisa menyulitkan pengwujudan harapan tersebut. Kekompleksitasan persoalan rusaknya SDA pada DAS Batanghari, seperti kegiatan pertambangan, illegal logging, dan kebun sawit, telah menyebabkan DAS Batanghari menyandang prediket sebagai salah satu dari 22 DAS di Indonesia yang dikategorikan kritis.

Koordinator Kajian DAS Batanghari Komunitas Konservasi Indonesia-Warsi (KKI-Warsi), Mahendra Taher, menjelaskan aktifitas pertambangan di area DAS Batanghari telah berlangsung cukup lama dan dilakukan secara serampangan, baik dilakukan masyarakat maupun pihak perusahaan. Terutama terhadap jenis batu bara dan emas. Total areal kuasa pertambangan (KP) di hulu DAS Batanghari mencapai 220.362 hektar dan areal kontrak karya (KK) seluas 1.026.035 hektar. Kegiatan ini telah menyebabkan terganggunya keragaman hayati, degradasi tanah, polusi air, dan fragmentasi kawasan lindung.

Akumulasi dari semua kerusakan itu adalah turunnya kualitas dan kuantitas air Sungai Batanghari dan tingginya sedimentasi. Sedimentasi inilah yang bisa menyulitkan pengwujudan harapan Jambi terhadap pembangunan pelabuhan samudera. Sedimentasi ini telah menghantam pelabuhan Muara Sabak di hilir Sungai Batanghari yang direncanakan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, terutama bagi Jambi ke kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi; Singapura-Batam-Johor, daerah kerjasama Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle (IMS-GT), Indonesia-Malaysia-Thailands Growth Triangle (IMT-GT), dan pasar APEC.

Berdasarkan data yang dipunyai pemerintah provinsi Jambi, bobot kapal yang bisa ditampung Muara Sabak hanya 3.000 DWT. Sementara jika kapal-kapal ekspor dan impor yang bersandar di Muara Sabak berbobot 15.000 DWT, maka diperlukan pengerukkan minimal 5.345.500 meter kubik. Selain itu dibutuhkan biaya pemeliharaan alur pelayaran. Semua itu membutuhkan biaya tambahan yang sangat besar yang tidak harus dikeluarkan jika pengelolaan DAS Batanghari terencana secara baik dari hulu hingga hilir.

Selain itu maraknya illegal logging juga menjadi penekan utama terhadap DAS Batanghari. Dari data Dinas Kehutanan Jambi diketaui kalau di pinggir-pinggir DAS terdapat sekitar 200-an sawmill illegal, disamping 100-an sawmill legal lainnya. Diprediksikan satu kali penggergajian kayu bisa menghabiskan sedikitnya 3.000 meter kubik perhari. Jika satu hektar hutan rata-rata menghasilkan 30 meter kubik kayu, maka sama artinya dengan penggundulan hutan seluas 100 hektar perhari, 3.000 perbulan, atau 36.000 hektar pertahun.

Begitu juga di bagian tengah DAS yang kebanyakan dimanfaatkan untuk perkebunan, HPH, dan persawahan. Kebijakan pemberian konsesi kepada 16 HPH seluas 1.008.104 hektar, telah memperparah kondisi DAS. Sejumlah 10 HPH dengan luas 888.00 hektar (berdasarkan SK HPH lama yang telah dicabut) tidak bekerja menurut khaidah konservasi.

Belum lagi adanya pemberian izin untuk perkebunan besar kelapa sawit dan program transmigrasi yang kian ?memberikan? beban bagi DAS. Saat ini di salah satu ruas tengah Sungai Batanghari, tepatnya di Sungai Dareh Sitiung,Sumatera Barat (Sumbar), sedang dikerjakan Batanghari Irrigation Project (BHIP) yang direncanakan akan mampu mengairi sawah seluas 18.936 hektar pada 35 desa di Sumbar dan 5 desa di Jambi. Akankah rencana ini juga bisa terealisasi sebagaimana yang diharapkan? Tentu setiap komponen masyarakat dan pemerintah perlu memperhatikan kembali perbaikan pengelolaan SDA pada DAS Batanghari.

Begitu juga terhadap rencana pembangunan Pembangkit Litrik Tenaga Air (PLTA) pada sub-DAS Merangin yang berarti juga mengandalkn kondisi ?fit? dari DAS Batanghari. Apalagi PLTA Merangin ini direncanakan memiliki kapasitas 1,5 MW. Tujuan pembangunan PLTA ini demi memenuhi kebutuhan listrik regional dan provinsi Jambi, kelebihan arusnya direncanakan akan dijual ke Singapura. Kekhawatiran utama tetap pada bagaimana data-data awal debit dan daya dukung lingkungan yang perlu diukur dalam study kelayakan, akankah dapat dipertahankan agar semua perhitungan ekonomi yang dibuat dapat pula tercapai, serta bagaimana dampak proyek ini secara keseluruhan terhadap lingkungan. Kasus PLTA.TES di Bengkulu yang tidak bisa dioperasikan maksimal karena terjadinya pendangkalan terus-menerus atau rusaknya keseimbangan ekosistem Danau Maninjau akibat pembangunan PLTA Maninjau, merupakan pelajaran berharga dan tidak boleh terulang lagi di PLTA Merangin.

Secara administrasi DAS Batanghari yang memiliki luas daerah tangkapan air (water cactment area) yang mencapai 4,9 juta hektar ini, selain terdapat di Jambi memang masuk wilayah Sumbar juga. Tepatnya DAS terbagi atas 6 Sub-DAS besar, yaitu sub-DAS Batanghari Hulu, Batang Tebo, Batang Tabir, Batang Sangir, dan Batang Merangin-Tembesi. Sebagian hulu DAS terdapat di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Selain kondisi bagian hilir dan tengah DAS Batanghari yang telah dipaparkan di atas, bagian hulu ini pun tak luput dari tekanan. Kondisi TNKS terus menunjukan penurunan kualitas ekosistemnya. Disamping mempunyai ekosistem sungai, ekosistem pesisir/muara, di TNKS juga terdapat lahan basah, hutan hujan dataran rendah, hutan hujan dataran tinggi, serta hutan hujan pegunungan dengan vegetasi sub alpin dan alpin.

Untuk program transmigrasi yang terpusat di wilayah utara hulu DAS Batanghari ini, tepatnya di Kabupaten Bungo, Tebo, Solok, dan Sawahlunto/Sijunjung, telah mendongkrak jumlah penduduk dalam sepanjang tahun 1986-1996 saja mencapai 1,89 persen. Dengan pertumbuhan yang demikian diprediksikan ke depan akan semakin berat tanggungan SDA pada DAS Batanghari.

Semua kondisi yang tengah dialami DAS Batanghari ini harus segera diatasi dengan perencanaan yang matang, terutama untuk pengelolaan SDA yang berada di sekitar DAS. Pengelolaan yang tepat untuk DAS Batanghari ini sebaiknya menggunakan pendekatan bioregion. Pendekatan yang menempatkan peran masyarakat sebagai faktor utama. ?Dengan kata lain masyarakatlah aktor utama untuk pengelolaan SDA pada DAS Batanghari ini,? ujar Mahendra Taher. Selain itu pendekatan bioregion ini juga bertujuan agar tidak ada sikap yang mengkotak-kotakan pengelolaan berdasarkan wilayah administrasi daerah oleh pemerintah daerah.

?Substansi dari pendekatan bioregion ini yaitu pendekatan pengelolaan wilayah tanah dan air yang cakupannya tidak ditentukan oleh batas administrasi/politik, tetapi oleh batasan geografis komunitas manusia dan sistem ekologinya,?lanjutnya. Keuntungan pendekatan bioregion ini adalah terciptanya keterpaduan perencanaan pembangunan antar kota/kabupaten, provinsi, bahkan negara.

Pendekatan bioregion ini disetujui oleh masyarakat sekitar DAS dan pemerintahannya. Sehingga baru-baru ini (Kamis, 9/1) telah diadakan acara Konsultasi Publik di Kabupaten Bungo, yang diselenggarakan atas kerjasama pemerintahan Bungo dan KKI-Warsi. Tujuan dari konsultasi publik ini untuk membangun kesepahaman bersama dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan pendekatan bioregion pada DAS Batanghari. Acara yang berupa diskusi dan berlokasi di kantor Bappeda Bungo tersebut menunjuk empat pembicara, selain Bupati Bungo, DR. H. Zulfikar Achmad, SE, MBA, juga Kepala Dinas Kehutanan Jambi, Ir. Gatot Moeryanto, dan beberapa dari tokoh masyakat desa, yaitu dari Desa Batu Kerbau, Baru Pelepat, dan Lubuk Beringin, disamping Mahendra Taher dari KKI-Warsi.

Bupati Bungo menyatakan komitmen semua pihak untuk mencegah berlanjutnya kerusakan lingkungan memang sangat dibutuhkan dengan tentunya berpegang pada unsur saling percaya. Sedangkan Gatot dalam menyampaikan kalau saat ini pengelolaan DAS yang diserahkan ke Balai Pengelolaan DAS (BPDAS) Jambi tengah mengupayakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, pembangunan hutan kemasyarakatan, pembinaan dan peningkatan usaha pencegahan, serta pemulihan kerusakan hutan dan air.

?Juga telah diusahakan kegiatan perencanaan dan evaluasi terhadap pengelolaan DAS,? terangnya. Diakuinya juga jumlah lahan kritis yang ada di Jambi setiap tahunnya menunjukan peningkatan hingga mencapai 626.539 hektar dalam tahun 2002. Penyebab utamanya illegal logging dan okupasi kawasan hutan oleh masyarakat. Sedangkan dana untuk penangannya yang bersumber dari DAK DR (Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi) sebesar 40 persen, sangat terbatas. Jumlahnya cenderung menurun setiap tahun, tak sepadan dengan laju pertambahan lahan kritis. ?Perlu dicarikan sumber dana yang lain, misalnya dari APBD provinsi atau kabupaten,? tegasnya.

Salah seorang tokoh masyarakat dari Desa Baru Pelepat, Hamdan, mendukung sekali adanya pelibatan mereka untuk pengelolaan SDA pada DAS Batanghari. ?Hal itu juga demi kebutuhan pembangunan masyarakat desa,? ujarnya. Saat ini Desa Baru Pelepat telah menetapkan hutan lindung yang diberi nama Rimbo Larang Datuk Rang Kayo Mulie, seluas 730 hektar. Pengelolaan hutan lindung ini diatur secara adat dan dikontrol oleh tokoh adat dan pemerintah desa. Bagi masyarakat yang melanggar aturan yang ditetapkan untuk hutan lindung ini diberi sanksi adat, seperti harus menyerahkan seekor kerbau, 100 gantang beras, dua kayu kain, atau denda Rp25.000.000.

Acara konsultasi publik ini rencananya juga akan diadakan di Sumbar. Tindaklanjut dari semua acara konsultasi publik tersebut akan digelar workshop regional. Workshop ini merupakan pertemuan dari berbagai pihak di Provinsi Jambi dan Sumbar yang terkait dengan pengelolaan SDA pada DAS Batanghari. Rencananya moment itu akan diisi dengan mempromosikan partisipasi masyarakat, dialog/konsultasi berbagai pihak terkait, menghimpun ide bersama demi menemukan beberapa kemungkinan pilihan rencana pelaksanaan program pengelolaan terhadap SDA oleh masyarakat dengan pendekatan bioregion pada DAS Batanghari ini. Idealnya hasil pertemuan ini dapat ditindaklanjuti oleh pengambil kebijakan tertinggi di kedua provinsi ini melalui Rakorgub.(*)
***





Berita terkait:
Comments: