NEWS RELEASE:

Tinggi Laju Pertambahan Lahan Kritis Di Jambi

Laju pertambahan lahan kritis di Jambi dari tahun ke tahun terus meningkat, mencapai 626.539 ha. Penyebab utamanya adalah kegiatan illegal logging dan okupasi kawasan hutan oleh masyarakat. Penanganan secara cepat untuk persoalan ini perlu dilakukan, tentunya dengan mengajak masyarakat terlibat.

Hal itu terungkap dalam acara Konsultasi Publik yang digelar pemerintah Kabupaten Bungo bekerjasama dengan Komunitas Konservasi Indonesia-Warsi (KKI-Warsi), bertempat di kantor Bappeda Kabupaten Bungo, Kamis (9/1). Pertemuan ini memfokuskan pembicaraan pada perlunya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan DAS Batanghari. Mengingat kondisi DAS yang semakin kritis, yang menyebabkan seringnya terjadi banjir di Jambi.

Acara tersebut dibuka wakil bupati Kabupaten Bungo dengan didahului pembacaan pidato Bupati Kabupaten Bungo, DR. H. Zulfikar Achmad, SE, MBA, yang menyatakan kalau komitmen semua pihak untuk mencegah berlanjutnya kerusakan lingkungan (kritisnya DAS Batanghari) dengan berpegang pada unsur saling percaya.

Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Jambi, Ir. Gatot Moeryanto, yang menjadi salah seorang pembicara dalam pertemuan itu merinci kalau upaya penanganan lahan kritis Jambi terus dilakukan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, pembangunan hutan kemasyarakatan, pembinaan dan peningkatan usaha pencegahan, serta pemulihan kerusakan hutan tanah dan air. Juga telah diusahakan proyek perencanaan dan evaluasi terhadap pengelolaan DAS yang ada di Jambi.

Diakuinya setelah dievaluasi ternyata dana untuk penanganan lahan kritis yang bersumber dari DAK DR (Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi) sebesar 40 persen, sangat terbatas. Jumlahnya cenderung semakin menurun, tak sepadan dengan laju pertambahan lahan kritis tiap tahun. ?Perlu dicarikan sumber dana yang lain, misalnya dari APBD provinsi atau kabupaten,? harapnya.

Selanjutnya Koordinator Kajian DAS Batanghari KKI-Warsi, Mahendra Taher, menjelaskan kalau tujuan dari pertemuan itu adalah guna membangun kesepahaman bersama seluruh komponen masyarakat dan pemerintah menuju pengelolaan SDA berkelanjutan dengan pendekatan bioregion terhadap DAS Batanghari. Pendekatan bioregion ini substansinya adalah pendekatan pengelolaan wilayah tanah dan air yang cakupannya tidak ditentukan oleh batas administrasi/politik, tetapi oleh batas geografis komunitas manusia dan sistem ekologinya. Dengan kata lain pengelolaan SDA pada DAS Batanghari jangan terkotak-kotak. ?Implementasi pengelolaan DAS Batanghari dengan pendekatan bioregion, menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam setiap kegiatan,? urainya.

Tokoh masyarakat yang turut hadir dan menjadi pembicara dalam acara Konsultasi Publik ini berasal dari Desa Batu Kerbau, Baru Pelepat, dan Lubuk Beringin. Hamdan, salah seorang tokoh masyarakat dari Desa Baru Pelepat, menyampaikan kalau bentuk pemanfaatan SDA secara lestasi dan berkelanjutan yang dilakukan masyarakat Desa Baru Pelepat adalah dengan menetapkan adanya hutan lindung desa dengan nama Rimbo Larang Datuk Rangkayo Mulia seluas 730 ha. Pengelolaannya diatur secara adat dan dikontrol oleh tokoh adat dan pemerintah desa, ditetapkan sanksi-sanksi adat bagi masyarakat yang melanggar aturan seputar perlindungan terhadap Rimbo Larang Datuk Rangkayo Mulia, seperti menyerahkan seekor kerbau, 100 gantang beras, dua kayu kain, atau denda Rp25 juta. ?Fungsi hutan lindung Rimbo Larang Datuk Rangkayo Mulia ini untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegah erosi, serta demi kebutuhan pembangunan masyarakat desa juga,? tegasnya. Sehingga masyarakat Desa Baru Pelepat sangat mendukung adanya upaya melibatkan mereka dalam pengelolaan SDA DAS Batanghari.(*)
***





Berita terkait:
Comments: