NEWS RELEASE:

Pengelolaan DAS Batanghari Masih Terkotak-kotak

Saat ini tidak ada peristiwa yang lebih memilukan dan menakutkan dari bencana banjir yang menimpa Indonesia secara umum dan Jambi khususnya. Kondisi ini tak terlepas dari pengelolaan sumber daya alam yang tak memperhatikan keberlajutannya. Untuk itu ke depan perlu diupayakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dimana keterlibatan masyarakat sangat diperlukan. Keterlibatan masyarakat dalam pengeloaan ini tentunya memakai pendekatan bioregion, khususnya untuk DAS Batanghari.

Untuk itulah diadakan pertemuan yang bertemakan Konsultasi Publik, Kamis (9/1) di kantor Bappeda Kabupaten Bungo. Pembicara utama langsung Bupati Kabupaten Bungo, DR.H. Zulfikar Achmad, SE.MBA, dengan empat pembicara lainnya yaitu Kepala Dinas Kehutanan Jambi, Ir. H. Gatot Moeryanto, Kepala Bappeda Kabupaten Bungo, H. Usman Hasan, SH, Koordinator Kajiaan DAS Batanghari WARSI Mahendra Taher, serta masyarakat Desa Batu Kerbau, Baru Pelepat, dan Lubuk Beringin.

Acara ini terselenggara atas kerjasama Komunitas Konservasi Indonesia-WARSI (KKI-WARSI) dengan Pemerintah Kabupaten Bungo. Mahendra Taher secara rinci menyampaikan tujuan acara tersebut adalah untuk menemukan strategi dan inisiatif baru demi pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat dengan pendekatan Bioregion pada DAS Batanghari. Selain itu juga bertujuan mengidentifikasi peluang, hambatan dan kebutuhan untuk mendorong inisiatif baru pengelolaan.

Kemudian juga demi membangun komunikasi dengan semua pihak dan diakomodasinya pemikiran-pemikiran yang berasal dari masyarakat menyangkut berbagai ide, inisiatif, dan perspektif baru pengelolaan, serta tujuan lainnya demi mendorong lahirnya dokumen kesepahaman bersama antar pihak yang mencakup pembagian peran masing-masing pihak secara setara dengan melibatkan dan mengikat pemerintah kabupaten, masyarakat, organisasi non pemerintah, para pengusaha, perguruan tinggi, pers serta pihak lainnya.

Bencana banjir dan longsor masih tetap mengintip untuk datang, kapanpun sebagai peringatan kepada masyarakat. Betapa sedihnya ketika orang-orang yang dicintai harus pergi selama-lamanya. Orang tua kehilangan anak, istri kehilangan suami dan sebaliknya. Hasil tetesan keringat yang telah dikumpulkan berpuluh tahun pun musnah dalam beberapa detik, dan trauma psikologis yang harus ditanggung anak-anak.

Pendekatan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang sentralistik, tertutup, sektoral dan berorientasi target ekonomi sesaat yang menafikan peran masyarakat serta rendahnya komitmen politik pemerintah dan tidak berjalannya penegakkan hukum menjadi titik kulminasi penyebab terjadinya kerusakan moral dan lingkungan. Ilmu ekonomi konvensional yang dipakai sebagai landasan pembangunan sangat jarang menyinggung masalah lingkungan. Para pelaku ekonomi didalam memanfaatkan fungsi ekonomi sumberdaya alam (hutan khususnya) hanya mengedepankan prinsip bagaimana dengan modal sekecil-kecilnya dapat mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dalam jangka waktu yang secepat-cepatnya untuk mengembalikan modal yang ditanamkan.

Sementara dampak terhadap kerusakan lingkungan akibat proses pembangunan harus ditanggung oleh semua orang. Dampaknya sudah terjadi dan dirasakan seperti banjir besar-besaran diawal tahun ini dan meningkatnya jumlah DAS kritis setiap tahun. Banjir yang menimpa beberapa Kabupaten di Provinsi Jambi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, kendati banyak pihak menyalahkan alam. Argumen kalau bencana banjir lebih disebabkan karena curah hujan yang tinggi sudah tidak perlu lagi dikemukakan ke publik, sebab bencana banjir merupakan salah satu indikator kegagalam didalam pengelolaan sumberdaya alam. Sehingga sangat sah ketika rakyat kemudian berfikir apakah masih cukup efektif pendekatan pembangunan yang diterapkan selama ini? Sehingga perlu diupayakan pelestarian lingkungan melalui kebijakan-kebijakan yang komprehensif. DAS Batanghari sebagai inti terpenting untuk mengatasi persoalan tersebut mengalami persoalan yang sangat kompleks.

Bahkan berdasarkan hasil klasifkasi ulang status DAS kritis, Batanghari merupakan satu dari 22 DAS dengan kategori sangat kritis (super critical). Sebagai DAS terbesar kedua di Sumatera dengan jumlah luas daerah tangkapan air (water catchment area) 4,9 juta hektar dan secara administratif meliputi propinsi Sumatera Barat dan Jambi yang terbagi dalam 6 Sub-DAS. Persoalan yang melilit DAS ini meliputi pelumpuran yang makin meningkat setiap tahun, pemanfaatan lahan di daerah hulu yang intensif namun belum memenuhi kaidah konservasi, kebijakan pemberian konsesi kepada 16 HPH seluas 1.008.104 hektar, maraknya illegal logging, pemberian izin untuk perkebunan besar kelapa sawit dan program transmigrasi pada bagian hulu DAS Batanghari bagian utara yaitu Kabupaten Bungo, Tebo, Solok, Sawahlunto/Sijunjung dan beberapa daerah lainnya yang telah menyebabkan ratusan ribu hektar hutan telah beralih menjadi perkebunan sawit dan pemukiman, serta aktifitas tambang baik yang dilakukan oleh rakyat maupun oleh perusahaan pertambangan.

Padahal disamping bernilai penting untuk jalur transportasi, irigasi, perkebunan, rencana PLTA dan persawahan, secara ekologis sangat kaya akan berbagai type ekosistem alami (selain ekosistem sungainya sendiri) mulai dari ekosistem pesisir/muara, lahan basah, hutan hujan dataran rendah, hutan hujan dataran tinggi, hutan hujan pegunungan dengan vegetasi sub alpin dan alpin. Sebagian besar hulu sub DAS terdapat di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Kondisi tersebut menuntut perubahan pengelolaan kedepan sehingga perlu dilakukan identifikasi, perumusan kembali visi bersama, serta penentuan prioritas aksi yang lebih sesuai dengan peluang dan kendala terkini sehingga pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya alam di DAS Batanghari dengan pendekatan bioregion dapat dipertahankan.

Substansi dari pendekatan bioregion adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah/teritori tanah dan air yang cakupannya tidak ditentukan oleh batasan administrasi/politik, tetapi oleh batasan geografis komunitas manusia dan sistem ekologinya. Bioregion pada umumnya mencakup ribuan hektar dan dalam hal-hal khusus dapat mencapai perbatasan dua negara atau lebih. Pada tataran praktis, Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan unit manajemen terkecil yang sangat managable jika pengelolaannya menggunakan pendekatan bioregion. Untuk kondisi Indonesia saat ini, penerapan otonomi daerah merupakan faktor pendukung terbesar bagi upaya implementasi pendekatan ini. Untuk itu dibutuhkan kebijakan yang kuat untuk mendukung pendekatan bioregion sebagai upaya didalam mengikhtiarkan pengelolaan yang berkelanjutan, adil dan demokratis yang dibangun dengan melibatkan publik.

Konsultasi publik sebagai gagasan pelibatan peran publik didalam pengelolaan DAS, merupakan upaya penting untuk membangun mekanisme baru pembuatan kebijakan yang aspiratif. Sebab selama ini belum ada ruang bagi publik untuk bisa sepenuhnya terlibat untuk menyampaikan aspirasinya. Sehingga banyak peraturan yang dihasilkan cenderung ditolak dan tidak ditaati publik. Secara strategis pemerintah daerah Kabupaten Bungo dan KKI-WARSI bekerjasama dalam mendorong dan mendukung inisiatif ini, melalui diskusi kritis dan konsultasi publik guna menemukan pengelolaan kedepan. Inisiatif ini merupakan proses awal yang coba dibangun dengan melibatkan berbagai pihak, sebagai titik awal dalam membangun kesepahaman dan kepercayaan terhadap pembagian peran berbagai pihak dalam mendorong diutamakannya peran masyarakat didalam pengelolaan sumberdaya alam dengan pendekatan bioregion pada DAS Batanghari.(*)







Berita terkait:
Comments: