NEWS RELEASE:

Pemasangan Patok TNBD Di Tebo Disetujui 85 Km

Pemasangan patok untuk tata batas definitif TNBD (Taman Nasional Bukit Duabelas) di wilayah Kabupaten Tebo, disetujui agar dilaksanakan sepanjang 85 kilometer. Kesepahaman itu dicapai dalam rapat tata batas definitif TNBD di Kabupaten Tebo yang dipimpin langsung oleh Bupati Tebo, Drs. H. Majid Mu'az, 5 November 2002 , di aula pertemuan Pemkab Tebo. Turut hadir dalam pertemuan itu seluruh instansi terkait tingkat Kabupaten Tebo, termasuk Kepala Dinas Kehutanan Jambi, KSDA, Dandim Bungo Tebo, dan LSM Warung Informasi Konservasi (Warsi) dan Tiger Foundation.

Bupati dalam arahannya menyatakan TNBD yang seluas 8.000 hektar di kawasan Tebo memang perlu sesegeranya dibuatkan kejelasan permanen berupa patok. Hal ini demi mencegah kegiatan illegal logging di dalam kawasan lindung TNBD tersebut. "Bisa dibilang hampir seluruh masyarakat Tebo telah melakukan pengambilan kayu. Bahkan ada pihak yang mengambil kayu di Jambi namun dokumennya berasal dari Riau dan kayunya juga dibawa ke Riau," keluhnya.

Warsi yang diwakili Robert Aritonang, menambahkan kalau perhatian untuk TNBD sudah semestinya diberikan lebih, sebab TNBD satu-satunya hutan taman nasional yang sepenuhnya terdapat di tengah-tengah provinsi Jambi. Berbeda dengan taman nasional lainnya, seperti TNBT (Taman Nasional Bukit Tigapuluh).

Sejak PT. Alas didirikan keberadaan TNBD ini terus dieksploitasi. Hingga satwanya pun telah banyak yang punah, antara lain gajah punah tahun 1995 dan badak tidak diketahui kapan mulai punah. Sedangkan untuk jenis harimau memang masih ada namun jumlahnya sangatlah sedikit. Untuk permasalahan ini Tiger Foundation menyarankan didirikannya Rescue Centre, yaitu tempat pemeliharaan atau pengamanan harimau. Keberadaan suku anak dalam (SAD) sendiri di wilayah TNBD Tebo ini, terdapat tujuh kelompok dengan 500 jiwa. Mereka tersebar di Sungai Makekal, Sungkai, dan Bernai. Sementara itu dari data yang dipunyai Biphut Jambi, diketahui pematokan definitif TNBD di Tebo ini terpaksa harus dikurangi dari luasan yang ditetapkan SK Menhut seluas 800 hektar.

Alasannya karena secara fisik dan teknis luasan tersebut tak bisa dimasukan ke dalam taman nasional. Kepala KSDA Jambi, Agus Priambudi, menanggapi, kalau tak dilaksanakan secepatnya pematokan, kegiatan illegal logging akan terus berlangsung. Sebanyak 60-70 persen dari pebalok, katanya, melakukan kegiatan dikarenakan tak jelasnya batas wilayah yang dilindungi alias yang tak boleh digarap. Namun apabila telah jelas jika mereka tetap melakukan illegal logging bisa dikenai sanksi langsung.

Namun dalam kesempatan itu masih ada tokoh masyarakat, tepatnya dari Desa Tanah Garo, Rio Sayuti, yang inginkan batas pematokan dipersempit lagi hingga ke batas patok kuning (batas lama sebelum SK Menhut soal perluasan). Harapan itu ditanggapi bupati dengan menjanjikan tim akan turun ke daerah yang dimaksud untuk meninjau pantaskah pengurangan itu dilakukan. Pada dasarnya bupati sendiri tak menyetujui keinginan tersebut. (*)







Berita terkait:
Comments: