NEWS RELEASE:

Dinas Kehutanan Batanghari Telah Lakukan Kesalahan Besar

Jika tata batas TNBD (Taman Nasional Bukit Duabelas) di wilayah Kabupaten Batanghari yang sekarang sedang dilaksanakan batal, maka pihak yang harus disalahkan adalah Dinas Kehutanan Batanghari. Karena hingga sekarang terkesan masih saja ngotot untuk mengurangi areal TNBD dari luasan yang telah ditetapkan SK Menhut.

Sementara pihak lainnya, bahkan gubernur sendiri telah menyatakan tidak setuju atas pengurangan itu. Bagi Warsi (Warung Informasi Konservasi) sendiri sebagai lembaga yang sangat peduli terhadap konservasi dan pengembangan masyarakat, tetap tak melihat celah apa yang bisa menggolkan keinginan Kepala Dinas Kehutanan Batanghari, Simon Patasik, mengurangi luasan TNBD di wilayah Batanghari. Apalagi dalam pertemuan tata batas dengan seluruh instansi terkait di Batanghari 10 Oktober 2002 lalu, telah jelas-jelas semua instansi terkait yang datang tidak menyetujui keinginan Simon tersebut. Bahkan Bupati Batanghari sendiri juga telah memberikan komitmen untuk segeral dilaksanakannya pembuatan tata batas tanpa mengurangi luasan. 

Jauh sebelum adanya rapat tata batas dengan Dinas Kehutanan dan instansi terkait lainnya, 10 Oktober 2002 itu, tepatnya pada tanggal 12 September 2002, Warsi telah lebih dulu mengadakan pertemuan dengan Bupati Batanghari, A. Fattah. "Dan dalam pertemuan itu beliau menyatakan setuju dengan pemikiran Warsi, jangan sampai ada pengurangan terhadap areal TNBD, khususnya yang masuk wilayah Kabupaten Batanghari," tegas Direktur Eksekutif Warsi, Rudi Syaf.

Dengan dukungan Bupati ini dari awal dan sikap Dinas Kehutanan, menunjukan kalau ada aparatnya yang bersikap tak mau bekerjasama. Dan tak benar kalau Warsi sama sekali tidak tahu mengenai prosedur penataan batas seperti yang ditundingkan Simon sebagaimana yang pernah diberitakan Jambi Independent. Malah terkesan Simon tengah berusaha menutupi kekeliruannya kalau areal TNBD hanya boleh dikurangi 10 persen untuk menyesuaikan berbagai persoalan di lapangan seperti adanya perkebunan milik rakyat dalam wilayah tersebut.

Sedangkan pengurangan yang diinginkan Kepala Dinas Kehutanan Batanghari telah jauh melebihi 10 persen atau tepatnya 30.000 ha. Luasan ini setengah dari keseluruhan luasan TNBD. Sebaiknya kegiatan yang sedang dilakukan BIPHUT (Badan Inventarisasi dan Pemetaan Hutan) segera dilaksanakan karena terancam akan dibatalkan jika tidak diselesaikan tahun ini, entah kapan dilaksanakan lagi. Dan hal ini juga sangat terkait dengan keinginan Bupati, dimana jika batas TNBD sudah jelas, masyarakat akan menghargai keberadaannya. (*)







Berita terkait:
Comments: