NEWS RELEASE:

SK Hak Kelola Tanah Rakyat

Awal Yang Berat

Pengakuan hak kelola rakyat terhadap tanah adat sampai hari ini masih terus menjadi perjuangan untuk melahirkan piagam kesepakatan alias pengukuhan secara konstitusional. Namun begitu hukum formal tersebut keluar, bukan berarti segalanya menjadi mudah dan lancar bagi masyarakat. Melainkan sebagai awal yang berat untuk menyakinkan keberhasilan pengelolaan tersebut ke semua pihak.

Saat ini hutan adat Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, telah meraih sukses mendapatkan surat keputusan (SK) Bupati bernomor 1249 tahun 2002 Juli lalu tentang Pengukuhan Hutan Adat Batu Kerbau. Perincian pengakuan tersebut yaitu terhadap hutan lindung Batu Kerbau seluas 776 hektar, hutan lindung Belukar Panjang 361 hektar, hutan adat Batu Kerbau 386 hektar, dan hutan adat Belukar Panjang 472 hektar, serta hutan adat Lubuk Tebat 360 hektar.

Dipahami kawasan kelola rakyat ini sebagai pencapaian maksimal bagi masyarakat Batu Kerbau. Tetapi persoalan lain telah menunggu seperti, munculnya 'makelar' perkebunan besar swasta yang mengintimidasi masyarakat, bujukan pihak yang menawarkan HTI, dan para peneliti yang sekedar meneliti.

Menurut Deputi Direktur Warsi (Warung Informasi Konservasi) lembaga yang mempunyai program pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat atau CBFM (Community Based Forest Management System), Ir. Rakhmat Hidayat, pelajaran yang bisa didapat dari upaya pengakuan itu adalah bagaimana membangun kekuatan di tingkat rakyat menjadi prasyarat utama dalam perjuangan panjang demi sebuah pengakuan tersebut. Sehingga kalaupun ada 'intimdasi' atau bujuk rayu dari pihak luar hanya akan menjadi pisau tumpul yang tak akan mampu memecah komitmen bersama.

Bagi Batu Kerbau sendiri butuh empat tahun untuk dapat pengakuan itu dengan mengandeng komitmen dari Bappeda setempat, Dinas Kehutanan, BPN, Sekda, dan juga bupati setempat. Hutan adat sendiri bisa didefinisikan sebagai kawasan hutan yang dimanfaatkan masyarakat secara terbatas dan harus mendapat izin dari kelompok adatnya serta pemerintah desa. Sedangkan hutan lindung adalah kawasan yang tak bisa dimanfaatkan karena merupakan sumber air. Kedua wilayah hutan ini juga menyimpan potensi wisata air terjun, goa-goa serta panorama yang indah. Untuk mencapai pengakuan formal itu terlebih dahulu melalui tahap pemetaan yaitu data dari wilayah yang akan diatur dan dikelola oleh masyarakat.

Kemudian penggalian aspirasi masyarakat seputar cara pengelolaan, sanksi-sanksi bagi pelanggar kesepakatan, dan menghimpun aturan mengenai kawasan hutan yang telah ada. Selanjutnya berupa advokasi kebijakan, yaitu lahirnya SK dari Bupati dan kalau dapat ada Perda yang mengatur pengelolaan hutan yang berbasiskan masyarakat tersebut. Kesadaran perjuangan agar hutan adat dan lubuk sebagai bagian terpenting dalam kehidupan bagi masyarakat Batu Kerbau, telah diawali 1988, melalui Datuk Rasyid yang menjabat kepala desa waktu itu, demi hutan sekitar desa tak diambil oleh pemegang HPH. Dimana untuk mendapat ikan pun kian sulit.

Tokoh kampung pun berkumpul dan bersepakat membentuk lubuk larangan Batu Kerbau dan Lubuk Mata Kucing. Lubuk larangan mengandung potensi ikan yang sulit ditemui waktu itu, antara lain, ikan semah, barau, meta, baung, batu, dan belido. Sanksi bagi masyarakat yang meracuni ikan di lubuk larangan disepakati memberikan satu ekor kambing, 20 gantang (50 kg) beras, kelapa 20 butir, serta sanksi agama yaitu membacakan surat Yasin dan Al Quran 30 juz. Tahun 1993 kesepakatan inilah yang dilanjutkan ke perjuangan penunjukan hutan adat dan hutan lindung.(*)







Berita terkait:
Comments: