NEWS RELEASE:

Kondisi DAS Batanghari Kian Kritis

(Otonomi Daerah Tingkatkan Laju Kerusakan SDH)

Pemberlakuan otonomi daerah tak selamanya memberikan keuntungan atau dampak positf sebagaimana yang ditargetkan elit politik dan birokrat di daerah. Esensi otonomi daerah sebenarnya adalah peningkatan proses dan kualitas sistim politik, bukan hanya pada soal pemindahan otoritas dari pusat ke daerah belaka. Sebagai contoh sistim politik dalam konteks pengelolaan sumberdaya hutan adalah sistim pengambilan keputusan yang lebih bersifat dan bermuatan lokal dan bagaimana menghidupkan sistim-sistim sosisal ekonomi budaya lokal.

Prasyarat yang harus dipenuhi didalam desentralisasi pengelolan sumberdaya hutan berbasiskan masyarakat yang berkelanjutan adalah komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan, demokrasi, keadilan sosial, pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab, pembangunan ekonomi kerakyatan dan penegakan serta penghormatan hak asasi manusia. Dimana salah satu hak politik rakyat yang paling mendasar adalah hak untuk mengelola sumberdaya alam, hak memperoleh keamanan dan kenyaman. Idealnya pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sumberdaya hutan menuntut perubahan-perubahan yang tidak hanya pada tatanan peraturan hukum dan perundangan, struktur kelembagaan, administrasi dan prosesdur, tetapi juga perubahan metode, strategi, teknik-teknik partisipatif, termasuk perubahan sikap dan perilaku aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Pembaharuan kebijakan sejauh ini baru sampai pada tataran kosep dan peraturan hukum serta perundangan tertulis, sedangkan implementasi yang seharusnya dilakukan dilapangan masih belum ada perubahan. Sayangnya ditataran pelaksanaan kerugiannya jauh lebih mencemaskan, khususnya kerusakan lingkungan, termasuk sumber daya hutan. Luasnya kekuasaan yang diberikan kepada daerah telah memacu pengambil keputusan setempat mengejar PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan kurang memperhatikan kelangsungannya. Ini jugalah yang agaknya berimbas pada DAS (Daerah Aliran Sungai) Batanghari. DAS Batanghari yang merupakan DAS terbesar kedua di Indonesia dengan luas daerah tangkapan air (water catchment area) 4,9 juta hektar ini telah 'mengukir' banjir dan longsor bagi daerah sekitarnya yang secara administratif masuk wilayah Jambi dan Sumbar. Sebagian besar sub DAS ini berada dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Tingginya pelumpuran setiap tahun di DAS ini, akibat eksploitasi dan konversi hutan menyebabkan terganggunya kegiatan ekonomi rakyat yang menggunakan transportasi air. Salah satu kebijakan pemberikan konsesi kepada 16 HPH seluas 1.008.104 hektar, telah memperparah kerusakan hutan di sekitar DAS Batanghari. Setelah dilakukan survei diketahui 10 HPH dengan luas 888.000 hektar (berdasarkan SK HPH lama yang telah dicabut) tidak bekerja menurut khaidah konservasi. Selain itu maraknya illegal logging menjadi penekan utama lainnya, dari data Dinas Kehutanan Jambi diketahui kalau di pinggir-pinggir DAS Batanghari terdapat sekitar 200-an sawmill illegal, disamping 100-an sawmill lainnya yang legal.

Satu kali aktifitas penggergajian kayu bisa menghabiskan sedikitnya 10 meter kubik dalam sehari, yang berarti secara keseluruhan menghabiskan 3.000 meter kubik kayu perhari. Jika satu hektar hutan saja rata-rata menghasilkan 30 meter kubik kayu, maka sama artinya dengan pengundulan hutan seluas 100 hektar perhari, 3.000 perbulan atau 36.000 hektar pertahun. Belum lagi dalam pemberian izin untuk perkebunan besar kelapa sawit dan program transmigrasi kian memicu kompleksitas 'beban' dari DAS Batanghari. Untuk program transmigrasi yang terpusat di wilayah utara hulu DAS Batanghari, tepatnya di Kabupaten Bungo, Tebo, Solok dan Sawahlunto/Sijunjung (Sumbar), telah mendongkrak jumlah penduduk yang sepanjang tahun 1986-1996 meningkat sebesar 1,89 persen.

Dengan pertumbuhan yang demikian dapat diprediksikan ke depan akan semakin berat tanggungan SDA pada DAS Batanghari. Selanjutnya, aktifitas pertambangan baik yang dilakukan rakyat maupun perusahaan juga turut memberi beban pada DAS Batanghari. Rakyat melakukan penambangan terhadap emas, sedangkan perusahaan selain emas, juga menambang batu bara, tembaga, marmer, porselen, batu kapur, minyak bumi, besi, perak, batu tulis, asbes, granit, kalsit, grafit, silica, kuarsit, pasir kuarsa, air raksa, dan lainnya yang dikandung DAS Batanghari. Total areal kuasa pertambangan (KP) di hulu DAS Batanghari mencapai 220.362 hektar dan areal kontrak karya (KK) seluas 1.026.035 hektar. Kegiatan ini telah menyebabkan terganggunya keragaman hayati, degradasi tanah, polusi air karena pemurnian hasil tambang yang dapat mengancam kelangsungan hidup biota-biota air dan satwa pengguna air lainnya, serta gangguan terhadap kesehatan masyarakat sekitar.

Efek berikutnya yaitu fragmentasi kawasan lindung dan konservasi lainnya. Akumulasi dari semua kerusakan tersebut adalah turunnya kualitas dan kuantitas air Sungai Batanghari dan tingginya sendimentasi. Sendimentasi ini juga telah menghantam pelabuhan Muara Sabak di hilir Sungai Batanghari yang direncanakan menjadi gerbang ekonomi, terutama bagi Jambi ke kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi; Singapura-Batam-Johor, daerah kerjasama Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle (IMS-GT), Indonesia-Malaysia-Thailands Growth Triangle (IMT-GT), dan pasar APEC. Berdasarkan data yang dipunyai pemerintah provinsi Jambi sendiri, bobot kapal yang bisa ditampung Muara Sabak hanya 3.000 DWT. Sementara jika kapal-kapal ekspor dan impor yang bersandar di Muara Sabak berbobot 15.000 DWT, maka diperlukan pengerukan minimal 5.345.500 meter kubik.

Selain itu dibutuhkan pemeliharaan alur perlayaran. Dan semuanya membutuhkan biaya tambahan yang sangat besar yang tidak seharusnya dikeluarkan, jika pengelolaan DAS Batanghari terencana secara baik dari hulu hingga hilir. Klasifikasi ulang yang dilakukan terhadap DAS Batanghari tetap saja menunjukan kalau DAS Batanghari satu dari 22 DAS lainnya di Indonesia yang kondisinya sangat kritis. Menurut Deputi Direktur Warsi (Warung Informasi Konservasi) yang berkantor di Bangko, Ir. Rahmat Hidayat, antisipasi terhadap keadaan itu harus segera dilakukan. Hal utama yang dibutuhkan adalah kesadaran seluruh komponen dengan pelibatan multi stakeholder guna membangun cara pandang baru dalam pengelolaan DAS Batanghari. Kemudian susun rencana pengelolaan DAS (management plan) yang berbasiskan masyarakat didukung oleh kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi antar daerah (kabupaten dan provinsi).

Implementasi pengelolaan bioregion DAS Batanghari yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam setiap kegiatan juga menjadi antisipasi yang tak kalah pentingnya. Warsi sendiri sebagai LSM yang ikut peduli persoalan DAS Batanghari telah mengupayakan perubahan paradigma lama yang berkembang selama ini ditingkat pengambil kebijakan, agar fungsi ekologi, budaya, dan religi DAS Batanghari dapat dipertahankan secara berkelanjutan. "Untuk itu pula Warsi mengajukan program perspektif baru pengelolaan SDA oleh masyarakat dengan pendekatan bioregion demi DAS Batanghari,' ujar Rakhmat. Sebab bagaimana pun masyarakat punya andil terhadap baik atau tidaknya kondisi DAS Batanghari ke depan.(*)







Berita terkait:
Comments: