NEWS RELEASE:

Bupati Bungo Kukuhkan Hutan Adat & Lindung Desa

Bupati Bungo Zulfikar Achmad akhirnya mengabulkan tuntutan masyarakat adat desa Batu Kerbau dengan menetapkan Pengelolaan Hutan Adat & Hutan Lindung Desa sesuai dengan hukum adat. Perjuangan masyarakat adat desa Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat akhirnya membuahkan hasil. 16 Juli lalu, Bupati Bungo Zulfikar Achmad akhirnya mengeluarkan surat keputusan no.1249/2002 tentang Pengukuhan Hutan Adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo. Keputusan tentang penetapan hutan adat dan hutan lindung desa tersebut meliputi 5 lokasi yang terdiri atas 2 kawasan hutan lindung desa dan 3 kawasan hutan adat desa. Diantaranya hutan lindung Batu Kerbau seluas sekitar 776 ha, hutan lindung Belukar Panjang seluas sekitar 361 ha, Hutan Adat Batu Kerbau seluas 380 ha, Hutan Adat Belukar Panjang seluas 472 ha dan Hutan Adat Lubuk Tebat seluas 360 ha. Surat keputusan yang tembusannya disampaikan antara lain kepada Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, Menteri Kehutanan dan Perkebunan M Prakosa dan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin tersebut juga menetapkan pengelolaan kawasan hutan adat dan hutan lindung desa Batu Kerbau tersebut sesuai dengan hukum adat yang berlaku di desa tersebut, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan masyarakat adat desa Batu Kerbau. Sebaliknya, kepala desa Batu Kerbau diwajibkan untuk melaporkan kegiatan pengelolaan hutan adat tersebut kepada Bupati Bungo melalui Camat minimal sekali dalam setahun. Secara rinci, surat keputusan tersebut juga menetapkan peta lokasi hutan adat dan hutan lindung desa tadi. Hutan lindung desa Batu Kerbau ditetapkan berada pada kordinat antara 101056? BT ? 1010 59? BT dan 1048? LS ? 1050? LS.

Sedangkan hutan lindung Belukar Panjang ditetapkan berada pada kordinat antara 1020 56? BT ? 1020 00? BT dan 1050? LS ? 1052? LS. Di Batu Kerbau lokasi hutan adat berada pada kordinat antara 101056? BT ? 101056 BT dan 1050? LS ? 1052? LS. Di Belukar Panjang, pada kordinat antara 101059?BT ? 102002? Bt dan 1051? LS- 1053? LS. Dan di Lubuk Tebat, lokasi hutan adat ditetapkan berada pada kordinat 101059?BT-102001?BT dan 1049?LS ? 10 51 LS. Menurut surat keputusan tersebut hutan adat masyarakat desa Batu Kerbau merupakan kesatuan hutan dan lubuk yang dikuasai dan dilindungi sebagaimana tertuang dalam Piagam Kesepakatan Masyarakat Desa. Sehingga untuk menjaga dan melestarikannya maka hutan adat masyarakat desa Batu Kerbau perlu dikukuhkan dengan surat keputusan Bupati. Desa Guguk, Merangin Di Kabupaten Merangin, kawasan hutan adat yang saat ini tengah diperjuangkan terletak di desa Guguk kecamatan Sungai Manau yang luasnya 800,5 ha.

Menurut Deputi Direktur Warsi Rahmat Hidayat, pemerintah harus dapat memberikan hak dan kesempatan kepada rakyat untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya yang selama ini telah banyak dikuras oleh pengusaha dan kaum pemilik modal dengan menempatkan masyarakat sebagai bagian terpenting dari sumber daya itu sendiri. Berdasarkan kesepakatan antara masyarakat desa Guguk dengan PT Injapsin yang dilakukan pada 1999, ditetapkan Bukit Tapanggang sebagai hutan adat desa Guguk. Luas desa ini menurut hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh BPN dan Warsi pada Mei 2001 sekittar 800.5 ha.

Permasalahan yang timbul kemudian terjadi antara masyarakat dan tokoh adat dari desa Guguk, desa Air Batu dan desa Parit. Dengan desa Air Batu permasalahan bermula dari pembukaan ladang secara sepihak oleh Kades Air Batu seluas 150 ha di dalam hutan adat (yang telah diserahkan oleh PT Injapsin) yang kemudian digunakan sebagai perkebunan kopi. Untuk mendukung usahanya tersebut, Kades Air Batu kabarnya bekerjasama dengan pengusaha keturunan asal Jambi. Kemudian, untuk menyelesaikan permasalahan ini, tokoh adat dan masyarakat desa Guguk melaporkan tindakan Kades Air Batu tersebut kepada Bupati. Lalu, melalui Dinas Kehutanan Merangin, Bupati memberikan surat teguran kepada Kades Air Batu berupa perintah untuk segera menghentikan pembukaan ladang dan segala aktifitas di kawasan tersebut. Rahmat mengakui, umumnya hutan adat yang terdapat dikedua desa tersebut belum memiliki batas wilayah yang jelas. Sehingga belum memiliki kekuatan untuk mencegah proses inovasi masyarakat untuk mengelola lahan disekitar dan di dalam hutan adat tersebut.

Selain menyelesaikan berbagai permasalahan tadi, masyarakat desa Guguk bersama-sama dengan BPN, Yayasan Gita Buana dan Warsi (Warung Informasi Konservasi) tengah mengupayakan agar bekas areal konsesi PT Injapsin yang pada 1999 telah diserahterimakan kepada masyarakat menjadi hutan adat yang memiliki aspek legal hukum yang jelas. Karena pada saat dilakukan penyerahan Bukit Tapanggang pada 1999 lalu belum ada kekuatan hukum yang dapat melindungi area tersebut sebagai kawasan hutan adat. Warsi sendiri, tengah mengupayakan untuk dapat berdialog dengan kalangan DPRD Merangin yang rencananya akan dilaksanaan pada Kamis, 1 Agustus 2002 untuk membahas permasalahan tentang pengelolaan hutan adat agar mendapatkan aspek legalitas dari otoritas pemerintahan daerah.

Pada akhir tahun lalu, para tokoh masyarakat dan otoritas pemerintahan daerah desa Guguk telah mengirimkan surat kepada direksi PT Injabsin agar memberikan tanggapan terhadap keinginan masyarakat tersebut. Dengan begitu, masyarakat secara otonomi dapat mengelola sumber daya alam. Sebaliknya, komitmen Pemda untuk mendukung inisiatif masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan secara otonom nampaknya masih setengah hati. (*)







Berita terkait:
Comments: