NEWS RELEASE:

Pilih Mana, Punah Atau Moratorium?

Pengembangan lahan yang tak terkendali, industri yang ambisius, illegal logging dan kebakaran hutan telah mengancam kerusakan hutan Sumatra secara permanen bahkan kepunahan. Inilah saatnya melakukan moratorium.

WARSI bersama dengan Bird Life Internasional program Indonesia menyelenggarakan diskusi dua hari bertema "Kampanye Penyelamatan Hutan Dataran Rendah Sumatra" pada 25-26 Juni 2002 di Jambi. Diskusi diikuti oleh sejumlah kalangan LSM pemerhati lingkungan seperti WARSI, Bird Life, Forest Wacth Indonesia, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Watala dan Yayasan Gita Buana, Yayasan Gemini, Yasa dan YBM, serta sejumlah LSM lain dari Riau, Sumatra Barat dan Bengkulu. 

DAri diskusi ini disepakati mendukung gerakan perlindungan hutan dari kehancuran. Hasil studi yang dilakukan oleh Bank Dunia menyatakan, hutan Indonesia (Sumatra, Kalimantan, Sulawesi) akan punah pada 2005 mendatang, jika tidak ada perlakukan khusus pada pengelolaan hutan. Tiga penyebab utamanya yakni pembangunan areal perkebunan sawit yang sangat ambisius (dari 4000 Km2 pada 1994 menjadi 22.000 Km2 pada 1998 dan diperkirakan menjadi 5 juta Km2 pada 2005). Kedua, industri pupl & paper dengan bahan baku utama kayu dari hutan alam serta aktifitas illegal logging.

Di Sumatra saja, saat ini hanya hutan alam di Jambi dan Riau yang masih tersisa. Itupun, kabarnya masih akan terjadi konversi lahan untuk perkebunan sawit yang kabarnya akan dilakukan di sekitar kawasan TNKS Jambi. Padahal, pada permulaan abad ke 20, diperkirakan hampir 85 % daratan Sumatra atau 462.000 Km2 ditutupi oleh hutan. Dimana sekitar 40 %-nya merupakan hutan dataran rendah. Sukianto Lusli, Direktur Eksekutif Bird Life Internasional program Indonesia menyatakan, sepanjang kurun waktu 12 tahun saja hutan Indonesia telah berkurang sekitar 71 %, yakni dari 235.100 ha pada 1985 menjadi 168.200 pada 1997. "Dan sebanyak 50 % dari angka tersebut terjadi pada hutan dataran rendah yang sesungguhnya merupakan rumah tempat hidup bagi mega bioviversity Sumatra," kata Sukianto.

Akibatnya, sebanyak 34 daerah penting untuk kehidupan burung yang jumlahnya mencapai 8 juta ha mengalami ancaman kehancuran. Sukianto memperkirakan, sebanyak 29 jenis burung Sumatra saat ini terancam punah secara global. "Karena sebanyak 54 % dari jumlah tersebut justru berada di luar kawasan konservasi," katanya.

Menanggapi pernyataan Lusli tersebut, Direktur Forest Wacth Indonesia Togu Manurung menyatakan, hal tersebut akibat dari kesalahan kebijakan pemerintah orde baru di masa lalu yang sangat tidak memperhatikan kepedulian pada pelestarian lingkungan. Sehingga jika hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus maka dapat dipastikan hutan dataran rendah Sumatra akan mengalami kehancuran secara permanen. Studi yang dilakukan oleh FWI terhadap perusahaan kayu di dalam negeri menemukan, industri kayu memperoleh keuntungan murni sebelum investasi sebesar US$ 21 juta per 10.000 ha lahan. "Sebetulnya pemerintah sangat paham akan kehancuran hutan tetapi kelihatannya masa bodo saja dengan semua yang terjadi melihat keuntungan yang sangat menggiurkan tersebut,"kata Togu.

Sedangkan analisis ekonomi yang dilakukan oleh FWI terhadap industri kelapa sawit menemukan, valuasi ekonomi yang sangat tidak sebanding dibandingkan dengan biaya lingkungan dan biaya social yang harus dikeluarkannya. "Tetapi pemerintah tetap berambisi menjadikan negeri ini sebagai produsen kelapa sawit nomor satu di dunia," ujar Sukianto menambahkan.

Menyikapi berbagai kemungkinan buruk tersebut, seluruh peserta diskusi yang dimotori oleh WARSI dan Bird Life International program Indonesia tersebut bersepakat menggalang kerjasama untuk mengkampanyekan gerakan peduli terhadap hutan Sumatra.. "Strategi komunikasi bersama sangat diperlukan untuk menggerakkan semua pihak dan mendorong terciptanya kebijakan dan tanggung jawab terhadap kondisi lahan publik ini," kata Direktur Eksekutif WARSI Rudi Syaf.

Pilihan yang cukup ideal bagi penyelamatan hutan dataran rendah Sumatra yang kondisinya saat ini dinilai dalam keadaan kritis dan terancam adalah dilaksanakannya moratorium atau menghentikan untuk sementara waktu berbagai kegiatan eksploitasi/ pemanfaatan sumber daya hutan secara tidak terkendali yang dilakukan secara terus menerus. "Moratorium hutan saya kira akan bisa menguntungkan semua pihak, sebab dalam banyak hal memberikan kesempatan pada hutan untuk memperbaiki diri dan untuk kemudian dapat dimanfaatkan kembali," kata Sukianto.

Rudi Syaf sendiri menilai, moratorium yang saat ini antara lain telah dilaksanakan di China dan Thailand sesungguhnya tidak semengerikan seperti yang dibayangkan selama ini. "Beberapa aturan tentang pengelolaan hutan yang diberlakukan oleh masyarakat adat sebenarnya merupakan bentuk lain dari moratorium," kata Rudi.

Dia menilai masyarakat sendiri sebenarnya ktelah mengerti dan sangat memahami pentingnya moratorium. "Jika masyarakatnya sendiri sudah memahami, saya kira tidak akan sulit bagi pemerintah untuk menetapkan satu keputusan yang nantinya akan menguntungkan banyak pihak," pungkas Rudi. (*)







Berita terkait:
Comments: