NEWS RELEASE:

Minim, Dukungan Pemda Dalam Legalisasi Hutan Adat

Malang nian nasib warga Desa Batu Kerbau, Kabupaten Bungo. Ketika minat masyarakat untuk mengelola dan melestarikan sumber daya alam hutan adat semakin besar, Bupati Bungo justru memberikan peluang bagi industri kelapa sawit untuk menjadikan areal hutan adat tersebut sebagai kawasan konsesi perkebunan sawit . Direksi PT Aman Pratama Makmur Lestari (AMPL), perusahaan perkebunan yang sebelumnya telah memiliki areal konsesi kelapa sawit di kabupaten Bungo, telah berkirim surat kepada Bupati pada 1998 lalu. Perusahaan ini selain meminta perpanjangan penguasaan hak konsesi atas lahan juga meminta perluasan lahan konsesi karena lahan yang dimilikinya dirasaka kurang mencukupi untuk kegiatan operasionalnya.

Atas permintaan direksi PT APML tersebut, pada 7 Maret 2002 Bupati Bungo memberikan surat persetujuan bagi areal konsesi perkebunan sawit di Desa Batu Kerbau kepada perusahaan tersebut. Perkebun sawit yang kabarnya akan dikelola dengan pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) tersebut secara keseluruhan akan memakan luas sekitar 10.500 ha yang meliputi empat desa yakni Desa Dwi Karya Bhakti, Desa Rantau Keloyang, Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat dan Desa Aur Cino Kecamatan Rantau Panjang.

Hutan adat di Desa Batu Kerbau yang luasnya sekitar 388 ha sebelumnya sudah dimasukkan sebagai salah satu bagian dari areal konsesi. Kemudian keputusan tersebut dicabut dan diputuskan tetap menjadi hutan adat hingga keluarnya surat izin persetujuan tadi. Alasan bagi dikeluarkannya surat izin persetujuan perubahan peruntukan lahan tersebut dikatakan karena tidak ada lagi lahan yang tidak dikelola masyarakat. Selain memiliki areal hutan adat, masyarakat desa Batu Kerbau juga memiliki areal hutan lindung yang luasnya sekitar 776 ha.

Dalam pengelolaan hutan tersebut, masyarakat Desa Batu Kerbau sebelumnya telah melakukan musyawarah dan menghasilkan piagam kesepakatan masyarakat adat tentang pengelolaan sumberdaya alam. Permasalahan lain yang mengemuka dalam pengelolaan hutan adat adalah, maraknya kasus-kasus illegal logging yang dilakukan oleh oknum masyarakt itu sendiri yang bahkan sudah mendekati Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Itu sebabnya sejumlah tokoh masyarakat desa Batu Kerbau bersama-sama dengan LSM Gita Buana dan WARSI menghimbau agar Bupati dan otoritas pemerintahan daerah dapat membatalkan surat persetujuan tersebut dan sedapatnya mengurangi berbagai hal yang berbau intervensi.

"Kami berharap Bupati dan otoritas pemerintahan daerah dapat mengambil kebijakan yang mengakui ruang kelola rakyat," kata Deputi Direktur WARSI Ir Rahmat Hidayat.

Menurutnya, pemerintah harus dapat memberikan hak dan kesempatan kepada rakyat untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya yang selama ini telah banyak dikuras oleh pengusaha dan kaum pemilik modal dengan menempatkan masyarakat sebagai bagian terpenting dari sumber daya itu sendiri. Rahmat mengatakan, kasus yang terjadi di desa Batu Kerbau tersebut hanya merupakan salah satu contoh dari sekian banyak kasus kasus pengelolaan hutan adat yang cenderung meminggirkan rakyat. Kasus yang nyaris serupa terjadi pula di Kabupaten Merangin, tepatnya di desa Guguk.

Berdasarkan kesepakatan antara masyarakat desa Guguk dengan PT Injapsin yang dilakukan pada 1999, ditetapkan Bukit Tapanggang sebagai hutan adat desa Guguk. Luas desa ini menurut hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh BPN dan WARSI pada Mei 2001 sekittar 800.5 ha. Permasalahan yang timbul kemudian terjadi antara masyarakat dan tokoh adat dari desa Guguk, desa Air Batu dan desa Parit. Dengan desa Air Batu permasalahan bermula dari pembukaan ladang secara sepihak oleh Kades Air Batu seluas 150 ha di dalam hutan adat (yang telah diserahkan oleh PT Injapsin) yang kemudian digunakan sebagai perkebunan kopi. Untuk mendukung usahanya tersebut, Kades Air Batu kabarnya bekerjasama dengan pengusaha keturunan asal Jambi.

Kemudian, untuk menyelesaikan permasalahan ini, tokoh adat dan masyarakat desa Guguk melaporkan tindakan Kades Air Batu tersebut kepada Bupati. Lalu, melalui Dinas Kehutanan Merangin Bupati memberikan surat teguran kepada Kades Air Batu berupa perintah untuk segera menghentikan pembukaan ladang dan segala aktifitas di kawasan tersebut Rahmat mengakui, umumnya hutan adat yang terdapat dikedua desa tersebut belum memiliki batas wilayah yang jelas. Sehingga belum memiliki kekuatan untuk mencegah proses invbasi masyarakat untuk mengelola lahan disekitar dan di dalam hutan adat tersebut.

Selain menyelesaikan berbagai permasalahan tadi, masyarakat desa Guguk bersama-sama dengan BPN, Yayasan Gita Buana dan WARSI (Warung Informasi Konservasi) tengah mengupayakan agar bekas areal konsesi PT Injapsin yang pada 1999 telah diserahterimakan kepada masyarakat menjadi hutan adat memiliki aspek legal hukum yang jelas. "Karena pada saat dilakukan penyerahan Bukit Tapanggang pada 1999 lalu belum ada kekuatan hukum yang dapat melindungi area tersebut sebagai kawasan hutan adat," kata Rahmat.

Dikatakan para tokoh dan tetua adat setempat telah sepakat untuk mengupayakan akta notaris yang akan memberikan kekuatan hukum atas penyerahan hutan adat oleh PT Injapsin. Akhir tahun lalu, para tokoh masyarakat dan otoritas pemerintahan daerah Desa Guguk telah mengirimkan surat kepada direksi PT Injabsin agar memberikan tanggapan terhadap keinginan masyarakat tersebut. Dengan begitu, masyarakat secara otonomi dapat mengelola sumber daya alam.

Sebaliknya, komitmen Pemda untuk mendukung inisiatif masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan secara otonom nampaknya masih setengah hati. "Kami melihat komitmen Pemda terhadap pengelolaan hutan adat masih setengah hati dalam mendukung inisiatif masyarakat," kata dia.

Upaya yang tengah ditempuh saat ini, baik untuk mengatasi permasalah di desa Batu Kerbau maupun di desa Guguk adalah dengan merangkul para stakeholder yang memiliki potensi dan komitmen untuk mendukung proses legalisasi hutan adat tersebut. (*)







Berita terkait:
Comments: