NEWS RELEASE:

Makin Besar, Minat Masyarakat Desa Menggarap Sawah


Menurut fasilitator Warsi di kawasan tersebut Budi Retno Minulya, seriusnya ancaman terhadap pembukaan ladang baru disekitar TNBD dapat dilihat dari semakin tingginya aktifitas piari?an (gotong royong). Kabarnya, sepanjang Maret 2002 saja sudah 3 kali dilakukan kegiatan piari?an yakni pada tanggal 5,12 dan 19 yang diikuti oleh sedikitnya 16 orang warga di kawasan Genting Tanah. ?Aktifitas piari?an kemungkinan akan terus berlanjut hingga Agustus 2002 mendatang,? ujar Budi.

Kesadaran dan pemahaman masyarakat desa di sekitar TNBD (Taman Nasional Bukit Duabelas) terhadap fungsi dan pemanfaatan taman nasional memang masih sangat rendah. Dimana aktifitas ekonomi masyarakat desa terutama di desa-desa interaksi (kawasan pemukiman yang memiliki akses langsung dengan TNBD) seperti kegiatan peladangan dan pengambilan kayu secara illegal menjadi ancaman serius bagi keutuhan ekosistem TNBD.

Namun, sejak gerakan kembali ke sawah mulai digalakkan beberapa waktu belakangan ini, minat masyarakat desa menggarap lahan persawahan semakin besar. Gerakan Kembali ke Sawah (GKS) sesungguhnya dimaksudkan sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa melalui pengelolaan ruang desa yang tidak bertentangan dengan prinsip konservasi. Sehingga diharapkan masyarakat dari desa-desa interaksi tadi memiliki kesadaran, pengakuan secara legal bahkan ikut berperan aktif dalam menyelamatkan TNBD dari kehancuran.

Kini, kedatangan Gubernur Jambi H. Zulkifli Nurdin beserta ibu Ratu Munawaroh Zulkifli untuk meninjau kegiatan kembali ke sawah diharapkan akan semakin memberikan semangat bagi warga desa untuk bergiat di sawah. Memang, pada kesempatan ini, Gubernur Zulkifli akan menyerahkan bantuan 100 unit peralatan pertanian kepada kelompok tani.

Hasil pantauan unit fasilitasi desa Warsi yang dikordinasikan oleh Diki Kurniawan mengungkapkan di bagian selatan kawasan TNBD yakni kecamatan Pauh, kab. Sarolangun, dari sekitar 19 desa yang ada, terdapat 6 desa yakni desa Baru, Semurung, Jernih, Lubuk Jering, Pematang Kabau dan Bukit Suban yang memiliki tingkat interaksi cukup tinggi dengan TNBD. Keenam desa ini secara geografis berbatasan langsung dengan TNBD dan memiliki akses langsung dengan adanya fasilitas jalan yang memudahkan masyarakat menjangkau kawasan hutan. Secara ekonomis sangat menggantungkan diri pada TNBD dengan menjadikan kawasan TNBD sebagai sumber mata pencarian. Dan secara demografis terjadi tekanan penduduk akibat migrasi dan pertambahan alamiah.

Sementara kecenderungan warga desa kembali menggarap lahan persawahan semakin nampak dengan kian tingginya intensitas piari?an (gotong royong) yang dilakukan hampir setiap hari serta semakin meningkatnya jumlah kelompok tani yang menggarap lahan persawahan. Di lain pihak pendekatan yang diusahakan fasilitator Warsi bersama PPL kepada aparat desa, diskusi-diskusi yang membahas dan mencarikan penyelesaian masalah persawahan sangat membantu mendorong minat masyarakat desa menggarap lahan persawahan. Di lain pihak, ancaman hama tikus dan burung pipit yang sering meresahkan warga diketahui semakin berkurang.

Padahal, keenam desa tersebut memiliki potensi lahan persawahan yang cukup luas, mencapai 2.695 ha. Diantaranya 395 ha di desa Bukit Suban, 100 ha di Pematang Kabau (sebagian telah diubah menjadi perkebunan sawit), 340 ha di Lubuk Jering, 1200 ha di desa Jernih (925 ha pernah digarap), 465 ha di desa Semurung (160 ha pernah digarap) dan 195 ha di desa Baru.

Namun, dari luas lahan tersebut masih sedikit sekali yang tergarap. Di desa Bukit Suban misalnya dari 60 ha lahan yang digarap hanya 50 % atau 30 ha saja yang saat ini sedang digarap. Di Pematang Kabau 30 ha, Lubuk Jering 15 ha, Jernih 20 ha, Semurung 107 ha dan di desa Baru belum tergarap sama sekali. Padahal, keenam desa tersebut memiliki potensi irigasi meskipun sebagian besar masih merupakan semi teknis. Sedangkan irigasi di desa lainnya yakni di Pematang Kabau, Semurung, Jernih dan di desa Baru banyak mengandalkan tadah hujan. ?Sebagian besar dari irigasi di desa tersebut rusak sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal,? kata Diki.

Sedangkan keberadaan PPl, dikeenam desa tersebut memang ada namun juga tidak berperan maksimal. Misalnya saja PPL di desa Bukit Suban, Pematang Kabau, Lubuk Jering dan di desa Baru. Sementara untuk kebutuhan sarana produksi pertanian, desa Pematang Kabau sudah mengusahakannya melalui swadaya masyarakat desa. ?Namun sebagian besar kelompok tani di desa-desa tersebut membutuhkan bantuan bibit seperti di Bukit Suban, Jernih dan di desa Semurung,? tambah Diki.

Sejak gerakan kembalil ke sawah mulai digalakan beberapa waktu belakangan ini, di desa Bukit Suban saja sudah terbentuk sekitar 16 kelompok tani, 8 kelompok di desa Jernih, 5 di Lubuk Jering, 8 di Semurung dan 4 kelompok tani di desa Baru. Sedangkan satu desa lainnya yakni Pematang Kabau meski sudah ada kelompok tani namun belum terdata. ?Data masih mungkin berubah karena semakin banyak bermunculan kelompok tani-kelompok tani baru dari para kepala keluarga yang selama ini lebih banyak menggarap perladang di kawasan taman nasional,?. (*)
***





Berita terkait:
Comments: