NEWS RELEASE:

Ramai-ramai Membongkar Aib STUD


Jubah panas yang menyelimuti aktifitas grup STUD (Sumatra Timber Utama Damai) yang menguasai areal HPH di TNBT (Taman Nasional Bukit Tigapuluh) satu per satu terkoyak. Setelah tuduhan FPHJ tentang aktifitas illegal logging dan kekurangpedulian akan nasib konservasi hutan TNBT, kini giliran CIFOR salah satu lembaga yang juga peduli akan nasib hutan Indonesia mengungkapkan aib STUD.

Bambang Setiono, policy analyst CIFOR (Centre for Internasional Forestry Reseach) mengungkapkan srup STUD merupakan salah satu obligor besar BPPN. Di sektor kehutanan yang sesungguhnya sangat tidak koperatif dalam menyelesaikan kewajiban utangnya. ?Memang tidak cukup tersedia informasi yang dapat meyakinkan publik bahwa perusahaan-perusahaan milik grup STUD melakukan praktek moral hazard,? kata dia dalam dialog kehutanan yang diprakarsai oleh FPHJ. Menurutnya, BPPN tidak memberikan informasi secara terbuka bagaimana restrukturisasi utang STUD dilakukan dan hanya menyatakan secara umum Cuma 30 % dari utang grup STUD yang sustainable atau mampu dibayar arus kas perusahaan tersebut.

Bambang menambahkan berdasarkan hasil pengamatan CIFOR hingga akhir Maret 2002 lalu jumlah utang pokok perusahaan kehutanan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Budiono Widodo tersebut tidak terbayar. Demikian pula dengan tunggakan bunganya. Sehingga perusahaan tersebut terkena pinalti. Sementara total utang grup STUD per Juli 2001 mencapai Rp 1 triliun. Diantaranya Rp 625,37 milyar milik Budiono Widodo, Rp232,78 milyar milik PT STUD, Rp157,6 milyar milik Teramaju Wood Industries Pte Ltd, Rp22,6 milyar milik Trisetia Abadi Jaya dan Rp20,98 milyar milik Trisetia Nusa Pratama.

Anehnya menurut Bambang, dalam catatan BPPN Grup STUD merupakan grup perusahaan yang memiliki prospek usaha yang cukup baik dari sisi aspek keuangan perusahaan. Dimana dari 4 perusahaan yang terdaftar sebagai obligor tiga diantaranya mendapatkan kriteria penilaian rating A, yakni PT STUD, Trisetia Abadi Jaya dan Trisetia Nusa Pratama. Dan hanya satu perusahaan yakni Teramaju Wood Industries yang mendapatikan kriteria penilaian B.

Sementara Budiono Widodo yang juga terdaftar sebagai obligor BPPN mendapatkan kriteria B. ?Kategori A berarti BPPN menilai STUD memiliki prospek usaha yang baik dan mau bekerjasama dengan BPPN dalam menyelesaikan kewajiban utangnya. Dan BPPN juga tidak mengikuti petunjuk KKSK dengan tetap memberikan peluang kepada perusahaan dengan rating B untuk merestrukturisasi utangnya,? kata Bambang.

Masalahnya menurut dia, karena BPPN hanya menggunakan indikator EBITDA atau laba sebelum pembayaran bunga, pajak dan penyusutan untuk memberikan prospek usaha debitur-debiturnya. Dalam pandangan Bambang, BPPN sama sekali tidak memperhatikan kinerja operasional kehutanan seperti indikator untuk pengelolaan hutan yang lestari dalam menilai prospek usaha perusahaan kehutanan. ?BPPN tidak menganggap masalah lingkungan, sosial dan kelestarian hutan akan mempengaruhi kinerja perusahaan dimasa datang. Sedangkan EBITDA merupakan indikator kinerja keuangan di masa lalu,?tambahnya.


Diskusi yang diikuti oleh kalangan NGO, otoritas kehutanan propinsi Jambi, kalangan industri kehutanan seperti STUD dan wartawan di Dinas kehutanan propinsi Jambi Kamis (11/4) tersebut juga mengungkapkan adanya rekomendasi dari Menhut M Prakosa kepada BPPN untuk menutup perusahaan ini setelah dilakukan penelitian terhadap kinerja tersebut,? kata Bambang.

Sebaliknya, kalangan dinas kehutanan dan bahkan pihak STUD sendiri mengaku tidak mengetahui adanya rekomendasi tersebut ?Kami benar-benar baru mengetahui informasi ini sekarang,? kata Ir Daru Pratomo, kepala subdit program dinas kehutanan propinsi Jambi. Menurutnya meski telah ada rekomendasi Menhut namun sepanjang aspek legalitas yang mendukung operasional STUD masih ada pihak Dinas Kehutanan Propinsi tidak bisa bertindak lebih jauh. ?Walaupun ada rekomendasi, Dinas Kehutanan tidak mungkin menutup STUD jika aspek legal formal yang memberikan kemudahan dan izin bagi operasional STUD memang ada,? kata Daru.

Senada dengan Daru kepala humas STUD Aziz yang kebetulan menghadiri diskusi tersebut juga mengaku tidak mengetahui jika perusahaannya sudah direkomendasikan Menhut untuk ditutup. ?Ini tentu saja merupakan informasi baru bagi kami dan kami berharap pak Bambang memberikan informasi yang sebenarnya,? kata dia. Aziz juga menyangkal jika dikatakan STUD telah melakukan tindakan illegal logging. ?Seluruh kayu yang diusahakan STUD halal sebab kami memiliki areal HPH di Riau, Jambi dan Kalimantan serta KSO dengan sejumlah produsen kayu. Silahkan mengecek sendiri sebab kami memiliki dokumen lengkap,? kata dia.

Gempuran yang diarahkan kepada STUD bagaikan datang bertubi-tubi. Selain dituding tak koperaatif, Forum Penyelamat Hutan Jambi belum lama (FPHJ) ini menyatakan grup STUD telah terlibat dalam kegiatan illegal logging dan tidak melakukan pengelolaan hutan yang lestari. Perusahaan tersebut dinilai gagal melakukan penanaman hutan kembali, menebang kayu berdiameter kurang dari 60 cm di areal hutan produksi terbatas (HPT), melakukan penebangan habisdan tidak mengikuti pola TPTJ (tebang pilih tanam jalur), tidak membayar DR dan PSDH berikut dendanya sebesar Rp4,13 milyar serta memiliki kawasan hutan konsesi di areal yang dilindungi dari kegiatana konsesi dan eksploitasi karena berada pada kelerengan di atas 40 % dari 45 derajat ( 18 derajat).

Dalam kaitan ini, departemen kehutanan mengakui dalam komitmen kepada negara-negara donor yang tergabung dalam CGI pemerintah sesungguhnya telah menyatakan diri untuk memperhatikan kelestarian hutan di Indonesia. Diantaranya pertama, kordinasi/kerasama antar departemen untuk tindakan keras melawan penebangan liar (khusus di taman nasional)serta menutup sawmill (IPKH) illegal. Kedua, percepatan taksiran SDH sebagai landasan Nasional Forestry Project (NFP0. Ketiga, evaluasi kebijakan konservasi hutan dengan moratorium samapi disetujuinya NFP. Keempat, pengurangan dan penataan ulang industri berbasis kehutanan dan ketersediaan bahan baku. Kelima menutup industri kayu sarat utang dan masalah. Keenam program penghutanan kembali dan ketujuh menghitung ulang actual value kayu dan terakhir memanfaatkan proses desentralisasi/ otonomi untuk sustainable forestry management atau pengelolaan hutan lestari.

Namun dalam kenyataannya justru teradi hal-hal sebaliknya. Misalnya tidak adanya data baser kehutanan yang memadai, terjadinya eksploitasi hutan tanpa pagu etat (JPT). Pendirian industri berbasis kehutanan tanpa regulasi, cenderung melihat hutan dari sisi immediate cosh (sisi eonomi), PAD sebagai puncak pencapaian pejabat publik serta formulasi yang keliru dalam menerjemahkan pembangunan kehutanan berbasis masyarakat.(*)




Tabel : Obligor BPPN Yang Tergabung Dalam Grup STUD (dalam jutaan Rupiah)


No.

Obligor

ATK Out standing (IDR)






Pokok

Tunggakan Bunga

Pinalti

Total


1.

Budiono Widodo

530.883

93.916

577

625.376


2.

PT Sumatra TUD

212.901

19.836

42

232.780


3.

Teramaju W.I Pte Ltd

140.000

16.916

732

157.648


4.

Trisetia Abadi Jaya

18.905

3.700

34

22.640


5.

Trisetia Nusa Pratama

17.515

3.436

31

20.984




T o t a l

920.206

137.806

1.418

1.059.430


***





Berita terkait:
Comments: