NEWS RELEASE:

WARSI : Usut pembunuhan Enam Orang Rimba

Kematian enam anggota masyarakat dalam satu keluarga dari komunitas Orang Rimba, yang baru diketahui Selasa (16/1) lalu merupakan tindakan kriminal yang sangat luar biasa dan memprihatinkan. Tindakan itu sudah tidak mengenal rasa kemanusiaan dan sangat brutal. Oleh karena itu, pihak keamanan diharapkan untuk bisa menemukan tersangka pembunuh sadis itu dan tidak mendiamkan begitu saja.

Warsi sebagai LSM yang sudah mendampingi Orang Rimba selama lima tahun, hingga kini masih melakukan investigasi tentang musibah yang dialami Orang Rimba. Sebab, kehilangan enam nyawa bagi Orang Rimba merupakan tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Belum pernah terjadi dalam komunitas ini, ada anggotanya meninggal seketika dalam jumlah sebanyak itu, apalagi dalam bentuk kekerasan fisik. Oleh karena itu, Warsi menolak dugaan pihak kepolisian yang menyebutkan, pembunuhan itu berindikasi adanya perang atau konflik antar kelompok Orang Rimba. Dengan kata lain dugaan itu menyebutkan, tersangka pembunuh adalah kelompok Orang Rimba sendiri. Penolakan ini bukan sekedar membantah keterangan polisi, tapi berdasarkan budaya mereka dan pengalaman Warsi yang telah mendampingi mereka dalam waktu yang cukup lama.

Budaya Orang Rimba tidak pernah mengenal konflik secara fisik, baik sesama anggota kelompok dan kelompok lain maupun dengan pihak luar apalagi disertai pembunuhan. Mereka selama ini amat defensif bereaksi jika tersinggung atau diperlakukan secara tidak adil. Salah satu cara untuk tidak terlibat konflik adalah dengan menghindar atau pergi menjauh dari pihak lawan.  

Pemerintah tidak Peduli

Warsi berpendapat dengan jatuhnya korban enam jiwa dari Orang Rimba mengindikasikan bahwa posisi mereka sangat marginal di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah pun selama ini kurang peduli terhadap mereka, termasuk dalam pengamanan. Kasus kematian enam warga Orang Rimba yang baru bisa diketahui beberapa hari setelah kejadian, menunjukkan ada ketidak-pedulian tentang musibah yang mereka alami. Sikap ini memberi indikasi bahwa mereka bukan bagian dari penduduk. Hingga sekarang pemerintah belum mengakui keberadaan Orang Rimba. Tidak satu pun dari mereka yang sudah memiliki kartu tanda penduduk (KTP).

Pemerintah, terutama di tingkat desa tidak bersedia membuatkan tanda identitas penduduk karena menganggap Orang Rimba tidak memiliki domisili tetap. Anehnya, pada waktu Pemilu berlangsung mereka gampang di kelompokkan ke dalam desa-desa tertentu dan diwajibkan sebagai anggota pemilih, dengan menggiringnya mencoblos partai tertentu. Karena tidak ada identitas itu, mereka tidak punya akses untuk bisa mendapatkan berbagai proyek pembangunan yang disediakan, dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Misal, proyek pengembangan tanaman karet unggul yang selama ini masih terbatas diberikan pada masyarakat desa dan tidak menyentuh Orang Rimba.

Padahal Orang Rimba sudah lama mengenal pertanian berladang dengan tanaman karet. Begitu juga dengan Orang Rimba yang berada di luar hutan. Contohnya, di wilayah sepanjang Jalan Lintas Sumatera, yang masih mudah menemukan mereka. Kawasan hidup mereka sudah lama dikonversi menjadi areal perkebunan, permukiman transmigrasi. Mereka tidak berani menolak karena akan dituduh anti pembangunan. Tapi selama itu pula Orang Rimba tidak bisa secara legal memanfaatkan lahan sisa di antara kapling-kapling perkebunan maupun permukiman transmigrasi. Akibatnya Orang Rimba terpaksa tinggal di sela-sela kebun yang sebagian besar adalah milik pendatang. Kalaupun ada, kegiatan pembangunan yang bisa dinikmati Orang Rimba adalah proyek pemukiman kembali masyarakat terasing (PKMT) dengan menyediakan rumah buat mereka.

Namun proyek ini gagal rumah itu ditinggal atau dijual. Penyebabnya, pendekatan yang dilakukan masih bersifat top-down (sesuai kemauan pemerintah) bukan bottom up (apa sebetulnya yang dibutuhkan Orang Rimba). Orang Rimba belum biasa tinggal secara menetap di rumah, karena mereka masih kuat memegang tradisi melangun, yakni pergi meninggalkan lokasi di mana mereka berada jika ada salah satu anggota keluarga/kelompok yang meninggal dunia. Seyogyanya, dana miliaran rupiah untuk proyek PKMT dialokasikan untuk sesuatu yang dibutuhkan Orang Rimba.

Belajar dari kasus itu, Warsi berpendapat, sudah saatnya pemerintah mengubah pendekatan dalam memahami Orang Rimba. Keberadaan mereka sebagai anggota masyarakat sudah seharusnya diakui dengan memasukkan mereka ke dalam satu desa atau kecamatan ?berdasarkan kawasan hidup mereka, sehingga memberi akses untuk menikmati berbagai proyek dan hasil pembangunan, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan (bukan apa yang diinginkan pemerintah). Pengakuan sebagai warga negara melalui KTP merupakan salah satu upaya untuk itu. Dengan adanya KTP, misalnya, mereka juga bisa mendapat perlindungan keamanan, sehingga apapun persoalan atau konflik yang dihadapi, terutama dengan pihak luar, bisa segera diselesaikan tanpa ada jatuh korban lagi. (Erdi Taufik)







Berita terkait:
Comments: