NEWS RELEASE:

Penyelamatan Zona Penyangga Untuk Mendukung Pelestarian Hutan

Penting Menemukan Solusi Konflik Pengelolaan Kawasan Hutan
Tidak bisa dipungkiri sumber daya hutan semakin menipis seiring dengan terjadinya alih fungsi hutan untuk berbagai penggunaan seperti HPH, HTI, perkebunan kelapa sawit hingga transmigrasi. Akibatnya kawasan kelola masyarakat semakin sempit. Kondisi ini mau tidak mau mendorong masyarakat untuk mengakses sumber daya hutan yang masih tersisa, baik yang berstatus hutan produksi bahkan lindung. Jika hal ini dibiarkan terus menerus tentu akan menyebabkan semakin rusaknya kawasan hutan tersisa. Untuk itu dibutuhkanlah kebijakan dan kerjasama semua pihak dengan memberikan solusi nyata bagi kehidupan masyarakat dan juga pelestarian kawasan.

Terlindungi atau tidaknya kawasan hutan dari berbagai ancaman akan sangat ditentukan oleh keberadaan zona penyangga kawasan. Seperti di Kabupaten Batanghari yang memiliki kawasan konservasi berupa Taman Nasional dan juga hutan produksi yang dikelola melalui skema Restorasi Ekosistem tentu memerlukan langkah-langkah kongkrit untuk mengamankan kawasan tersebut. Untuk itulah kemudian perlu adanya dikelola secara lebih komprehensif dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan juga pelestarian lingkungan.

Di Batanghari di beberapa desa yang menjadi penyangga Taman Nasional Bukit Duabelas tengah diusulkan supaya bisa dikelola masyarakat dengan skema Hutan Desa. ?Dengan skema harapannya masyarakat dapat memanfaatkan kawasan hutan dan sisi konservasi kawasan tersebut tetap dapat dipertahankan sebagai kawasan hutan,?kata Direktur Eksekutif KKI Warsi Rakhmat Hidayat.

Menurutnya pengelolaan kawasan penyangga akan sangat menentukan. ?Jika pengelolaan penyangga baik, maka kawasan ini juga akan baik, untuk itulah perlu diberikan win-win solution yang saling menguntungkan baik bagi masyarakat maupun untuk pelestarian lingkungan dalam satu skema yang tepat,?katanya.

Dikatakan, banyak masyarakat yang bermukim dan hidup di sekitar maupun di dalam kawasan hutan. Ketergantungan terhadap sumberdaya hutan inilah yang kadang mendorong masyarakat untuk hidup dan mengeksploitasi kawasan hutan negara. Zona penyangga merupakan kawasan yang paling sering dibuka dan dikuasai, bahkan dibeberapa tempat ada yang sudah masuk ke dalam kawasan hutan. ?Kita menyadari bahwa keberadaan masyarakat di sekitar maupun di dalam kawasan hutan tersebut, merupakan sumber konflik yang terus berlangsung hingga kini,?sebutnya.

Untuk itu lanjut Rakhmat sangat diperlukan berbagai upaya pemahaman dan penyadaran atau bahkan upaya untuk mencari solusi dari persoalan tersebut melalui skema-skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat, terutama dalam pada daerah yang merupakan penyangga bagi kawasan lindung, taman nasional dan restorasi ekosistem. Terkait dengan hal ini, KKI Warsi menyelenggarakan Lokakarya Mendorong Inisiatif Pengelolaan Sumberdaya Hutan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan Melalui Skema Pemberdayaan Masyarakat Pada Berbagai Zona Penyangga di Kabupaten Batang Hari, yang bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Batanghari. Acara ini bertujuan untuk untuk mendapatkan kejelasan pilihan skema-skema pemberdayaan masyarakat didalam pengelolaan berbagai tipe kawasan penyangga hutan oleh masyarakat dalam rangka mendukung keberadaan kawasan konservasi, produksi dan restorasi, serta sebagai satu upaya menemukan solusi atas konflik yang terjadi di kabupaten Batanghari. Pada acara yang akan berlangsung Kamis (29/4) ini akan menghadirkan pembicara dari Kementrian kehutanan, Dinas Kehutanan , Warsi selaku pendamping masyarakat serta pengelola Restorasi Ekosistem. Turut hadir dalam kegiatan ini, para pihak terkait baik para pengambil kebijakan maupun masyarakat desa. ***
***





Berita terkait:
Comments: