NEWS RELEASE:

Moratorium Izin Di Hutan Alam Dan Kawasan Gambut

Mendukung Komitmen Pemerintah Turunkan Emisi 26% Pada 2020
Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Norwegia telah menandatangani LoI (letter of intent /surat kesepakatan) pada akhir Mei lalu. Pemerintah Norwegia memberikan dana hibah sebesar 1 milyar dolar atau sekitar Rp 9 triliyun untuk mengurangi emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan melalui skema Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD)/mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan kepada pemerintah Indonesia.

Tentu ini suatu langkah maju dalam pengelolaan hutan di Indonesia. ?Jambi sebenarnya juga punya peluang untuk bisa mengakses dana yang lumayan besar ini. Salah satu caranya tentu melakukan moratorium (penghentian) pemberian izin pada kawasan hutan alam dan lahan gambut,?kata Rudi Syaf Manager Komunikasi dan Publikasi KKI Warsi di Jambi.

Dikatakan, berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, saat ini di Jambi terdapat kawasan hutan yang berstatus sebagai eks HPH yang dalam hal ini perizinannya telah dikembalikan kepada pemerintah. Kawasan itu adalah eks PT Injapsin, Serestra II, Rimba Karya Indah, Bina Lestari, Hatma Hutani, dengan luas mencapai 329 ribu ha. Selain itu, juga terdapat kawasan yang dicadangkan untuk HTI, yaitu Rimba Hutani Mas dan Duta Alam Makmur, dengan luas 135.675 ha. ?Jika kawasan eks HPH dan pencadangan HTI ini tetap dipertahankan sebagai hutan, akan masuk dalam skema moratorium berdasarkan LoI yang ditandatangani di Oslo tempo hari,?kata Rudi yang juga sempat menghadiri acara konvensi Hutan dan Iklim yang diselenggarakan di Oslo, yang dilanjutkan dengan penandatangan LoI akhir Mei lalu.

Lebih lanjut, Rudi menyebutkan jika pemerintah punya komitmen kuat untuk menurunkan emisi dan serius dengan pelaksanaan skema REDD dengan menghentikan alih fungsi hutan dan membatalkan pencadangan HTI, sehingga Jambi juga memiliki peluang untuk masuk dalam skema LoI dan bisa mengakses dana hibah yang jumlahnya cukup banyak itu, untuk pemulihan kawasan hutan di Jambi.

?Jika di total penghentian alih fungsi hutan dari eks HPH dan pencadangan HTI di Jambi luasnya sudah lebih dari 400 ribu ha, dan ini berarti sudah 30 % lebih dari kawasan hutan produksi Jambi yang luasnya 1,2 juta ha. Menyelamatkan yang 400 ribu ha ini, sudah sangat baik untuk mendukung pemulihan hutan di Jambi,?kata Rudi.

Selain itu, untuk mendukung skema REDD lanjut Rudi, Warsi juga mendorong pemerintah untuk memberikan pengakuan terhadap kawasan kelola masyarakat yang telah terbukti mampu mengelola hutan secara baik dan lestari. ?Walau di beberapa tempat, kawasan kelola rakyat itu tumpang tindih dengan perizinan konsesi yang diberikan pada perusahaan. Namun kita mengharapkan pemerintah lebih berpihak kepada masyarakat,?kata Rudi.

Disebutkannya, Warsi juga menghimbau pemerintah untuk membuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengakomodasi kawasan kelola rakyat dan juga mempertahankan kawasan hutan paling tidak dikawasan hutan sebagaimana yang disebutkan diatas, supaya misi Indonesia menurunkan emisi 26% pada 2020 nanti bisa tercapai,?katanya.

Untuk kawasan hutan gambut Rudi juga menghimbau pemerintah untuk mengevaluasi perizinan yang telah terbit di kawasan gambut. ?Pilihan yang paling moderat mendorong pemegang konsesi untuk mempertahankan tegakan hutan alam pada areal atau pada lahan mereka yang kedalaman gambutnya diatas 3 meter, sebagaimana diatur sesuai dengan keppres 32 tahun 1990 tentang kawasan lindung,?kata Rudi.

Saat ini, untuk Jambi, paling tidak terdapat sekitar 220 ribu ha, izin HTI berada di kawasan gambut. ?Sudah sewajarnya, jika pemerintah meninjau ulang perizinan ini, karena penebangan di lahan gambut, akan menjadi penyumbang emisi yang sangat besar jika tetap dilakukan,?sebutnya.***
***





Berita terkait:
Comments: