NEWS RELEASE:

Catatan Akhir Tahun Kki Warsi

Jambi Satu Kesatuan Ekosistem Yang Terkoyak Multi Kepentingan
Provinsi Jambi merupakan satu kesatuan ekosistem besar dengan sungai utama Sungai Batanghari. Ekosistem besar ini terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu hulu, tengah dan hilir. Idealnya pengelolaan kawasan memperhatikan keseimbangan antar wilayah, sehingga menjamin pengelolaan yang berkelanjutan. Namun yang terjadi selama ini adalah terlalu mengeksploitasi sumber daya alam, khususnya hutan, sehingga tidak lagi terjadi keseimbangan.

Berdasarkan catatan Warsi, Jambi telah dibagi ke dalam berbagai peruntukan, yaitu 1,2 juta ha kawasan yang dibebani hak guna usaha (HGU) perkebunan sawit, 715.809 ha HTI dan 72.095 ha HPH, 559.346 ha transmigrasi. Luasnya pemanfaatan sumber daya ini, belakangan telah menimbulkan berbagai dampak yang menyebabkan timbulnya konflik, maupun dampak yang menyebabkan terjadinya berbagai bencana yang menyambangi wilayah Jambi. Berdasarkan catatan Warsi sepanjang 2010, terjadi 25 kasus yang terkait pengelolaan sumber daya alam, dengan berbagai bentuk, yaitu penyerobotan lahan 11 kasus, jual beli lahan tidak sesuai 1 kasus, ketidakjelasan pengembalian sertifikat lahan masyarakat 1 kasus , pencemaran 1 kasus, tapal batas tidak jelas 1 kasus, warga yang mempertanyakan kejelasan dana community development 1 kasus, ganti rugi lahan yang tidak sesuai 1 kasus, dan konflik satwa dan manusia terutama konflik harimau dan gajah sebanyak 7 kasus. Dari konflik ini, telah menyebabkan 3 orang tewas, 3 orang luka-luka, 1 orang ditahan polisi.

Selain konflik langsung, dampak pengelolaan sumber daya ini, juga telah menyebabkan timbulnya korban jiwa, harta dan kerugian materi akibat bencana alam yang terjadi, yaitu banjir dan longsor. Kejadian ini antara lain menyebabkan korban jiwa satu orang tewas akibat banjir, ribuan rumah terendam, ribuan ha sawah terendam, puluhan kilometer jalan terendam.

?Kasus-kasus di atas membuktikan telah terjadi ketidakseimbangan pengelolaan sumber daya alam yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat Jambi,?kata Rudi Syaf, Manager Komunikasi KKI Warsi.

Disebutkan Rudi, juga menyebabkan terancamnya kawasan-kawasan yang menjadi sumber pangan, untuk tidak lagi dapat menyokong kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya karena beralih fungsinya kawasan hutan dalam waktu singkat. Wilayah tengah dan hilir Provinsi Jambi sebagai salah satu penghasil pangan, terutama padi sawah dan padi ladang, terancam untuk kehilangan potensinya. Untuk padi sawah yang dikembangkan di wilayah hulu dan tengah, terancam akan kehilangan sumber air akibat terdegradasinya hutan yang menjadi sumber air untuk kebutuhan pengairan. Di sisi lain juga terjadi alih fungsi kawasan menjadi areal perkebunan, sehingga lahan-lahan yang menjadi sumber pangan terancam hilang dan ini berpotensi menimbulkan masalah rawan pangan bagi masyarakat Jambi. Kerawanan pangan juga mengancam wilayah hilir, karena sebagian sawah di wilayah ini semakin sering dihampiri banjir karena alih fungsi hutan di wilayah hulunya.

?Menurut pandangan Warsi, jika kasus-kasus di atas tidak segera diantisipasi, kondisi tersebut di atas akan menjadi bom waktu yang akan meledak 5 atau 8 tahun lagi ketika lahan dan sumber daya alam tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan bisnis besar, individual pemilik modal dan bahkan para petani lokal sendiri. Pergesekan akan semakin keras dan akhirnya yang akan dirugikan adalah rakyat yang paling marginal, karena mereka cenderung diabaikan dalam proses pengambilan keputusan,?kata Rudi.

Disebutkan ada komunitas orang rimba yang selain marginal juga minoritas, kelompok masyarakat Bathin IX, suku melayu yang selama ini mendiami wilayah sepanjang Batanghari, suku penghulu dan Bathin di hulu Batanghari dan tentunya juga sebagian dari masyarakat migran yang juga miskin

?Pemerintah adalah aktor utama yang dapat memperlambat ledakan yang akan timbul karena memiliki kewenangan mengatur regulasi dan penindakan pelanggaran terhadap regulasi yang dibuat. Namun jika pemerintah abai akan hal ini, maka lima tahun ke depan, kehidupan masyarakat di Jambi, terutama kaum marginal akan semakin marginal dan kemiskinan akan semakin berkembang-biak. Yang kaya raya dan sejahtera tetap segelintir orang yang mengeruk sumberdaya dengan serakahnya,?kata Rudi.

Untuk itu, menurut Rudi langkah yang harus diambil pemerintah harus kembali memandang Jambi sebagai satu kesatuan ekosistem sungai Batanghari yang dapat kita sebut sebagai bagian utama dari bioregion Batanghari. Seluruh wilayah berinteraksi dalam akses sungai utama ini, sehingga semua kegiatan yang dilakukan tidaklah terlepas dari sinergi antar kabupaten dan antar wilayah hulu dan hulir. Tetap harus ada kawasan yang dipertahankan sebagai hutan untuk mengatur keseimbangan hidrologi dan juga memberikan ruang kepada masyarakat yang paling dekat berintegrasi dengan sumber daya.

?Pada dasarnya semua kegiatan pembangunan yang dilakukan adalah semata-mata untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk yang lain jadi bukan untuk yang lain seperti hewan, pohon ataupun kelompok tertentu,?sebutnya.

Menjadi penting bahwa satu kegiatan pembangunan yang akan akan menguntungkan satu kelompok atau wilayah dapat dipastikan akan memberi efek positif terhadap kelompok atau wilayah lain. Secara sederhana dapat dikatakan pembangunan di hulu harus mendukung kesejahteraan masyarakat di hilir begitu juga sebaliknya.

?Tata ruang akan dapat menjadi alat yang menjaminkan kegiatan pembangunan dapat dikelola pada semua wilayah dengan memberi manfaat atau tidak merugikan masyarakat atau wilayah yang lain. Sinergi antar kegiatan sangat penting karena Propinsi Jambi yang jelas merupakan satu ekosistem besar Batanghari,?sebutnya.

Ditambahkan oleh Ketua Dewan Pengurus Warsi yang juga Wakil Ketua Komnas HAM, Nurkholis Gubernur harus berkoordinasi dengan Bupati dan Walikota untuk pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik di masa yang akan datang. ?Gubernur juga harus berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan, mengingat Jambi merupakan wilayah yang unik dengan ekositem besarnya. Jika hal ini tidak dilakukan maka akan semakin menimbulkan konflik-konflik yang lebih luas dan bersifat laten,?sebut Nurkholis.

Selain itu, untuk perusahaan, Nurkholis menghimbau perusahaan tidak hanya memandang Jambi sebagai sumber keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat sekitar, juga kepentingan nasional dan internasional. ?Jika perusahaan kehadirannya sudah menimbulkan keresahan dan menyakiti rakyat banyak, sudah saatnya kehadiran perusahaan ditinjau ulang, bahkan diusulkan untuk dicabut izinnya,?sebut Nurkholis.
***





Berita terkait:

Comments: