NEWS RELEASE:

Menteri Kehutanan Cabut Izin Hapadi

Berharap Sk Hutan Desa Segera Dikeluarkan
Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan, akhirnya mencabut Izin Percobaan Penanaman (IPP) PT Hapadi Trisena Utama, sebuah perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Batanghari Jambi. Dalam surat pencabutan tersebut, menteri menyebutkan perusahaan HTI yang mengantongi izin sejak 1990 itu tidak memperlihatkan kemajuan pembangunan tanaman, sesuai dengan izin yang dikantonginya.

?Semua kegiatan PT Hapadi Trisena Utama harus dihentikan, ?demikian petikan surat menteri kehutanan yang dikeluarkan pada 3 Desember 2010 lalu.

PT Hapadi mengantongi izin berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No 228/Kpts-II/1990 tertanggal 9 Mei 1990. Di awal izinnya Hapadi sempat berkegiatan, dan melakukan land clearing sekitar 100 ha dan menanaminya dengan sengon. Namun kemudian perusahaan ini berhenti beraktifitas dan meninggalkannya begitu saja.

Keberadaan PT Hapadi di Batanghari, belakangan kembali mengusik masyarakat. Pasalnya pada kawasan hutan produksi yang terletak di sebelah timur Taman Nasional Bukit Dua Belas Jambi itu, sejak 2009 lalu telah diusulkan dijadikan Hutan Desa oleh masyarakat Desa Hajran Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari. Masyarakat menilai, kawasan hutan produksi yang berada di eks Hapadi yang sudah terlantar dengan kondisi kritis dan tak produktif, bisa dimanfaatkan untuk dijadikan hutan desa dengan skema agroforest karet. Hutan desa merupakan pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dan dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat desa. Selama ini kita ketahui pemanfaatan kawasan hutan hanya dilakukan oleh perusahaan yang mendapat izin dari pemerintah, namun sejak keluarnya PP Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, peluang masyarakat terbuka lebar. Dalam PP ini diamanatkan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan. Kebijakan ini disusul dengan keluarnya Permenhut No 49 tahun 2008 tentang hutan desa, yang mengatur secara detail tatalaksana pelibatan masyarakat mengelola hutan negara melalui hutan desa. Peluang ini yang ditangkap masyarakat Hajran dengan mengajukan hak kelola hutan desa di sebagian eks Hapadi.

?Namun sayang, ketika pengajuan hutan desa masyarakat itu sampai ke menteri kehutanan, dan dilakukan verifikasi tim dari kementrian kehutanan, usulan masyarakat jadi terkatung-katung, karena menurut tim kementrian kehutanan areal yang diajukan tumpang tindih dengan izin Hapadi, karena alasan tersebut, hingga kini usulan hutan desa Hajran ini tak kunjung ditindak lanjuti, ?kata Ade Chandra Koordinator Unit Desa KKI Warsi.

Disebutkan Ade, selama ini masyarakat berpikir sederhana saja, ada kawasan hutan di dekat mereka yang telah lama terlantar, alangkah baiknya jika dikelola oleh masyarakat untuk dijadikan hutan desa. ?Masyarakat berencana jika itu di bangun hutan desa dan diperkaya dengan aneka tanaman kehutanan dan perkebunan akan bisa menjadi sumber pemasukan buat desa dan digunakan untuk pembangunan desa, sehingga masyarakat juga dapat merasakan manfaat hutan yang ada disekitar mereka, ?kata Ade.

Kini dengan telah dicabutnya IPP Hapadi, diharapkan Kementrian Kehutanan, segera mengeluarkan izin pemanfaatan hutan desa di Hajran. ?Sehingga proses pengajuan hutan desa yang telah berlangsung dua tahun lebih ini, mendapatkan kejelasan dan legalitas dari pemerintah, ?sebut Ade.

Terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Batanghari Suhabli, menyebutkan pihaknya langsung menghubungi Kementrian Kehutanan, begitu mengetahui izin Hapadi sudah dicabut menteri. ?Kita langsung menyampaikan ke Pak Robert (Robet Kaban Kasubdit Hutan Desa Direktorat Bina Perhutanan Sosial, Ditjen BP DAS RL kementrian Kehutanan-red), supaya usulan hutan desa kita segera di proses, mengingat proses usulan kita sudah dua tahun ini, ?kata Suhabli.

Dari pertemuan dengan pihak kementrian, Suhabli mengaku kementrian kehutanan merespon baik, dan berjanji dalam waktu dekat ini segera bisa keluar izinnya. ?Mudah-mudahan akhir Januari ini sudah bisa keluar izinnya, ?sebut Suhabli.

Menurut Suhabli, bagi Kabupaten Batanghari izin hutan desa ini akan sangat penting bagi Batanghari, karena dengan adanya izin ini, akan memberikan bukti kepada masyarakat, bahwa mereka bisa mengelola kawasan hutan secara legal. ?Dengan adanya hutan desa ini, masyarakat bisa menanam karet, karena karet sudah diakui kementrian kehutanan sebagai tanaman hutan yang bisa ditanam dia areal hutan desa, sehingga dengan karet ini, desa bisa mendapat multi keuntungan, di satu sisi bisa meningkatkan pendapatan desa, di sisi lain, kawasan yang ditanami karet dan tanaman kehutanan lainnya, bisa merehabilitasi lahan di Batanghari. Dengan hutan desa, masyarakat juga turut serta menjaganya, ketika hutan terjaga dengan baik, kita juga akan merasakan manfaatnya dalam skala lokal maupun skala yang lebih luas lagi, ?kata Suhabli.

Lebih lanjut Kadishut menjelaskan ke depan, jika usulan hutan desa di Desa Hajran, Jelutih dan Olak Besar sudah dikabulkan, Pemda Batanghari berencana untuk memperluas lagi kawasan hutan desa, terutama di kawasan-kawasan hutan produksi. ?Kita akan membantu desa untuk mengembangkan hutan desa di kawasan lain, tentu juga dengan bantuan teman-teman NGO, seperti Warsi, sehingga ke depan desa-desa kita, terutama yang disekitar hutan memiliki hutan desa, yang bisa mereka manfaatkan untuk kemajuan desa,?katanya.

Yang jelas sebut Suhabli, dinas kehutanan Batanghari, akan terus men-support program ini, diantaranya dengan tetap mengajak para pihak terutama Kementrian Kehutanan untuk membantu masyarakat. Diantaranya mendapatkan bibit yang berkualitas dan juga menyediakan bantuan-bantuan yang telah dihimpun dari dana reboisasi. ?Ada dana DR sebanyak Rp 6 M yang bisa diakses, salah satunya tentu untuk mengembangkan hutan desa, ?sebutnya. ***
***





Berita terkait:
Comments: