NEWS RELEASE:

23 Desa Menanti Kepastian Hutan Desa

San Afri Awang, ?tidak Ada Izin Yang Diperlambat?
Duapuluh tiga desa di Provinsi Jambi, tengah menunggu izin menteri kehutanan untuk mengelola hutan dengan skema hutan desa. Masing-masing di Kabupaten Bungo (Dusun Senamat Ulu, Laman Panjang dan Buat) seluas 10.000 ha, di Merangin yang diajukan 17 desa seluas 49.000 ha dan di Kabupaten Batanghari (Desa Olak Besar, Hajran dan Jelutih) seluas 3.461 ha. Hingga kini, desa-desa ini masih menunggu izin kelola keluar setelah sempat diverifikasi oleh tim kementrian kehutanan.

Dalam memperoleh izin kelola hutan desa ini, ada kesan kementrian kehutanan lamban dalam menanganinya. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Seperti yang diungkapkan Ropi, Ketua Pengelola Hutan Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari. ?Saya dengan kawan-kawan lain di Desa Hajran dan Olak Besar Kabupaten Batanghari sudah dua kali ulang tahun kabupaten namun ijin yang ditunggu-tunggu dak jugo keluar,?ucapnya pada acara Lokakarya dan Pelatihan Perencanaan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Sumatera Bagian Tengah yang diselenggarakan KKI Warsi dan dihadiri utusan masyarakat Riau, Bengkulu, Sumbar dan Jambi serta pihak dinas instansi terkait dari kabupaten dan provinsi serta NGO, yang diselenggarakan selama tiga hari, 25-27 Januari 2011 di Pijoan.

Pertanyaan Ropi ini bukan tanpa alasan, semua prosedur pengajuan Hutan Desa telah mereka tempuh, namun hingga kini hasilnya belum juga terlihat. Keseriusan pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang ada disekitar mereka, patut dipertanyakan.

Menanggapi ini, Prof. DR. Ir. H. San Afri Awang, MSc, Staf Khusus Menteri Kehutanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat menegaskan tidak ada perizinan yang sengaja diperlambat. Disebutkannya, masalah pengeluaran perizinan ini juga terkait dengan berbagai aspek teknis yang perlu dikaji lebih lanjut termasuk kekurangan tenaga pemetaan menyebabkan ijin tidak bisa dikeluarkan secara cepat. ?Saya memberikan garansi terkait dengan pengusulan ijin tersebut, tidak ada ijin yang sengaja diperlambat,?tegas dosen Universitas Gadjah Mada ini, Selasa (25/1) yang hadir sebagai pembicara dalam Lokakarya tersebut.

Disebutkan San Afri, dalam waktu dekat, semua proses perizinan ini akan segera selesai, karena juga menjadi target kementrian kehutanan untuk merealisasikan hutan desa seluas 500 ribu ha selama lima tahun untuk seluruh Indonesia, yang hingga kini telah terealisasi 10 ribu ha. ?Pemerintah serius untuk merealisasikan hutan desa,? sebutnya.

Dipihak lain, tidak hanya perizinan di kementrian kehutanan yang lamban. Namun di tingkat daerah respon untuk hak kelola masyarakat oleh pemerintah daerah juga rendah. Seperti yang dialami hutan desa Lubuk Beringin seluas 2.356 ha, yang merupakan hutan desa pertama di Indonesia yang diresmikan langsung oleh MS Kaban Menteri Kehutanan kala itu. Setelah mendapatkan izin kelola hutan desa dari menteri kehutanan dan surat keputusan pengelolaan oleh Gubernur Jambi pada 2009 lalu, sebagai syarat berikutnya masyarakat harus mengajukan izin Rencana Kelola (RK) Hutan Desa (sebuah proses mirip pengajuan rencana kerja tahunan/RKT pada HTI,red)). Namun proses pengajuan RK Hutan Desa Lubuk Beringin hingga kini belum mendapatkan respon dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. ?Kami menilai lambannya proses perizinan ini, menunjukkan minimnya dukungan pemerintah daerah terkait dengan kebijakan dan dana dalam perannya untuk perencanaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat,?sebut Direktur KKI Warsi Rakhmat Hidayat.

Disebutkan Rakhmat pengelolaan hutan yang berbasiskan masyarakat merupakan salah satu bentuk rekalkulasi yang harus dilakukan pemerintah, guna meminimalisir konflik pengelolaan sumber daya alam yang marak terjadi sejak beberapa tahun belakangan ini. ***

Hutan Desa yang Difasilitasi KKI Warsi


Wilayah

Luas


Kabupaten Bungo (Dusun Senamat Ulu, Laman Panjang dan Buat)

10.000 Ha


Kabupaten Merangin (17 Desa di empat kecamatan)

49.500 Ha


Kabupaten Batang Hari
- Desa Olak Besar
- Desa Jelutih
- Desa Hajran


707 Ha
2.668 Ha
86 Ha


Kabupaten Solok ( Nagari Simanau)
Kabupaten Solok Selatan (Jorong Simancung, Nagari Alam Pauh Duo)

2000 Ha
900 Ha


Kabupaten Musi Banyuasin (Muaro Merang, Muaro Medak, Kapahyang)

20.000 Ha

***





Berita terkait:
Comments: