NEWS RELEASE:

Jambi Tidak Butuh HTI Lagi

Warsi Minta Gubernur Cabut Rekomendasi Hti
Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi meminta Gubernur untuk mencabut rekomendasi perluasan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Jambi. Hal ini berkaitan dengan rencana perluasan HTI yang diajukan oleh PT Hijau Arta Nusa di eks HPH Serestra 1 dan Rimba Kartika Jaya dan PT Gading Karya Makmur di eks HPH Bina Lestari. Kedua perusahaan ini mengajukan izin HTI seluas 79.066 ha di tiga lokasi berbeda di Kabupaten Merangin dan Sarolangun. Kedua perusahaan ini telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Jambi pada 2010 lalu. Eks Bina Lestari oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun pada masa pemerintahan Bupati Muhammad Madel, telah ditetapkan sebagai kawasan lindung karena berada di wilayah hulu. Pun demikian dengan eks Serestra 1 dan Rimba Kartika Jaya juga berada di wilayah hulu.

?Kami meminta Gubernur Jambi untuk mencabut rekomendasi tersebut, karena menurut penilaian kami, jika di kawasan yang diajukan tersebut dijadikan HTI, akan mendatangkan bencana ekologi dan ekonomi bagi masyarakat,?kata Direktur KKI Warsi Rakhmat Hidayat.

Disebutkanya kehadiran HTI baru hanya akan semakin memperpanjang persoalan pengelolaan sumber daya alam di Jambi. ?Daerah hulu perlu dipertahankan keberadaanya, jika tidak akan menyebabkan terganggunya sumber air yang kemudian akan menyebabkan Jambi mengalami rawan pangan,?sebutnya.

Hal ini lanjut Rakhmat, akan menimbulkan krisis pangan di Provinsi Jambi. ?Tidak hanya itu, kehadiran HTI hanya akan semakin membuat masyarakat miskin, dan ini akan semakin mempertajam konflik pengelolaan sumber daya alam yang terjadi di Provinsi Jambi, baik konflik antara masyarakat sekitar dengan perusahaan, pun konflik antara manusia dan satwa,?sebut Rakhmat.

Padahal dalam beberapa tahun ke depan diyakini akan terjadi peningkatan konsumsi energi dan pangan sebanyak 60 persen. Ini berarti harus diantisipasi dengan penyediaan lahan yang cukup untuk masyarakat dan juga didukung dengan perlindungan sumber daya hutan sebagai penyeimbang ekosistem untuk menjamin kelangsungan siklus hidrologi untuk sumber air dan iklim mikro. ?Baik air untuk irigasi maupun air untuk sumber energi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro dan Pembangkit Listrik Tenaga Kincir Air yang ditemui daerah sekitar hutan di Provinsi Jambi,?sebutnya.

Untuk itu, katanya pemerintah harus lebih jeli melihat keadaan sebelum menerbitkan izin baru di Provinsi Jambi. Apalagi belakangan konflik pengelolaan lahan di Provinsi Jambi sangat tinggi, pada 2010 lalu saja Warsi mencatat terjadi 25 kasus konflik yang terkait pengelolaan sumber daya alam, dengan berbagai bentuk. Dari konflik ini, telah menyebabkan 3 orang tewas, 3 orang luka-luka, 1 orang ditahan polisi. ?Konflik-konflik ini sudah membuktikan bahwa wilayah kelola masyarakat harus diperhatikan oleh pemerintah, jangan hanya memberikan peluang itu kepada pihak perusahaan,?sebut Rakhmat.

Untuk diketahui, saat ini di Jambi terdapat 18 perusahaan HTI definitif, dengan areal kelola 663.809 ha, selain itu juga masih ada yang telah mendapatkan areal pencadangan seluas 110.755 ha, dan ditambah juga dengan yang telah direkomendasikan gubernur seluas 79.066 ha. ?Jika di total berarti sudah 853.430 ha kawasan hutan Jambi yang menjadi HTI, ini hampir seperlima luas provinsi Jambi dikelola oleh pihak perusahaan yang hanya dipegang oleh segelintir orang,?sebut Rakhmat.

Disebutkan Rakhmat kenyataan ini berbanding terbalik dengan hak kelola rakyat yang diakui oleh pemerintah. Untuk diketahui hak kelola rakyat yang sudah diakui pemerintah melalui skema hutan desa baru seluas 2.356 dalam tahap usulan di 53.678 ha, jika ditotal kawasan kelola rakyat baru 56.034 ha. ?Dari data ini jelas terlihat bahwa kelola rakyat hanya 6 persen dari kawasan kelola perusahaan HTI, atau hanya satu persen dari luas provinsi Jambi, pertanyaannya bagaimana masyarakat sekitar hutan akan sejahtera, jika kawasan kelola masyarakat masih sangat minim dan pemerintah masih memihak perusahaan,?sebut Rakhmat.

Untuk itu, Rakhmat menghimbau gubernur dan menteri kehutanan untuk menghentikan semua proses perizinan HTI baru di Jambi. ?Selanjutnya dilakukan rekalkulasi kawasan hutan yang akan digunakan untuk kawasan kelola rakyat, restorasi ekosistem, kawasan perlindungan untuk Orang Rimba dengan pendekatan Kawasan dengan Tujuan Khusus (KDTK) serta kawasan perlindungan satwa,?sebutnya.

Disisi lain, jika kebijakan penerbitan izin baru terus dilakukan, ini menunjukkan Jambi tidak mendukung komitmen presiden untuk menurunkan emisi 26 persen pada 2020 nanti. ***
***





Berita terkait:
Comments: