NEWS RELEASE:

Mengusung Hutan Nagari Dua Kabupaten Di Sumatera Barat

Setiap menit pergantian waktu, tampaknya menjadi sangat berarti bagi dua nagari di dua Kabupaten dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat. Dua kenagarian tersebut, yaitu Kenagarian Simanau, Kecamatan Tigo Lurah, Kabuapaten Solok dan Jorong Simancuang, Kenagarian Alam Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan. Harapan dan kecamasan berbaur menjadi satu, ini disebabkan dalam waktu tiga bulan ke depan merupakan akhir penantian terbitnya izin pengelolaan hutan nagari yang mereka impikan. Melalui ritme yang cukup panjang, proses pengusulan hutan nagari tersebut berjalan hingga awal Juni 2011 ini mendatangkan tim verifikasi terhadap kawasan yang diusulkan. Tim verifikasi yang terdiri dari Kementerian kehutanan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Indragiri Rokan,BPDAS Batanghari, BPDAS Agam Kuantan dan Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat, didampingi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok Selatan melakukan pengecekan langsung terhadap dua kawasan hutan nagari yang diusulkan.

Turunnya tim verifikasi ini, melalui usaha dan keinginan yang kuat dari masyarakat. Seperti yang terjadi di Kangarian Simanau, masyarakat Simanau sepakat untuk mengajukan usulan areal kerja hutan nagari di kawasan hutan lindung yang lazim disebut hutan ?bukik karang putiah?. Inisiatif usulan hutan nagari dibangun melalui diskusi ? diskusi bersama tokoh ? tokoh adat, pemerintahan nagari dan tokoh masyarakat yang diinisiasi KKI Warsi. Secara adat masyarakat simanau telah membagi peruntukan kawasan disekitar mereka menjadi hutan cadangan, hutan olahan, pemukiman dan hutan larangan. Peruntukan kawasan ini telah disahkan dalam peraturan nagari simanau No. 3 tahun 2006 tentang rencana tata ruang kampung. Kawasan yang saat ini diusulkan menjadi areal kerja hutan nagari berada dalam kawasan hutan lindung yang sekaligus secara adat diakui sebagai hutan cadangan.

Proses pengusulan areal kerja hutan nagari bukik karang putiah telah dilakukan sejak tahun 2010 dengan luasan yang diusulkan 1.090 ha. Untuk memastikan areal yang diusulkan telah dilakukan pemetaan parsipatif bersama masyarakat simanau. Untuk mengelola kawasan tersebut, maka dibentuk kelompok pengelola hutan nagari melalui diskusi yang melibatkan seluruh masyarakat. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, wali nagari juga mengajukan surat permohonan usulan areal kerja hutan nagari ke bupati. April 2011 bupati mengajukan usulan kepada menteri kehutanan dengan melampirkan dokumen profil nagari simanau, peta administratif yang menunjukkan kawasan bukik karang putiah berada dalam wilayah administratif Nagari Simanau.

Tidak jauh berbeda dengan proses yang dilakukan di Nagari Simanau, Jorong Simancuang juga melakukan upaya yang sama. Inisiatif usulan areal kerja hutan nagari bukit panjang karang hitam telah dilakukan sejak 2 tahun yang lalu, Warsi bersama masyarakat Simancuang telah melakukan kegiatan bersama untuk mengusulkan hutan adat bukit panjang sebagai areal kerja hutan nagari seluas 580 ha. Pada awalnya dengan dilandasi kekhawatiran dan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian hutan yang selama ini menjadi sumber pengairan bagi masyarakat yang mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani. Selama ini masyarakat simancuang menggunakan hukum adat untuk menjaga hutan adat Bukit Panjang Karang Hitam. Namun hukum adat itu tidak mampu mencegah terjadinya perambahan yang dilakukan masyarakat yang berada di luar kawasan. Bahkan perambahan yang terjadi dilegalkan melalui izin Surat Keterangan Asal Usul sebagai surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan untuk dokumen pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak. Kekhawatiran masyarakat bahwa hutan bukit panjang mulai diakses masyarakat luar dan ini pastinya berakibat pada pengairan sawah-sawah dan bencana yang ditimbulkan, sementara mereka tidak memiliki wewenang dalam memberikan sangsi hukum. Hal ini membuat beberapa tokoh masyarakat mulai berpikir untuk mendapatkan izin pengelolaan yang diakui dalam hukum formil.

Keinginan kuat dari masyarakat dalam upaya penyelamatan hutan ini sesuai dengan pernyataan Ketua Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari Simancuang, Edison ?bagi kami masyarakat Simancuang, ada atau tidak insentif yang didapatkan dari menjaga kawasan hutan kami akan tetap menjaga hutan bukit panjang. Karena itu yang sangat penting bagi kami mendapatkan kepastian hukum untuk mempertahankan hutan bukit panjang, kami sangat berharap hutan bukit panjang segera dikukuhkan menjadi hutan nagari jorong simancuang nagari alam pauh duo oleh menteri kehutanan?, tegasnya dalam diskusi verifikasi hutan nagari yang dilakukan baru-baru ini.
***





Berita terkait:
Comments: