NEWS RELEASE:

Jambi Dapat Tambahan Sembilan Hutan Desa Lagi

Warsi Pertanyakan Nasib 14 Calon Hutan Desa Lainnya
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyerahkan Surat Keputusan Penetapan Areak Kerja Hutan Desa untuk Sembilan desa di Provinsi Jambi. Desa-desa tersebut adalah Desa Tanjung Alam, Jangkat, Talang Tembago, Lubuk Beringin, Birun, Lubuk Birah dan Durian Rambun di Kabupaten Merangin, serta desa Senamat Ulu dan Laman Panjang di Kabupaten Bungo.

SK Penetapan Areal hutan desa ini diterima langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Fakhrori Umar dalam rangakaian kegiatan International Conference on Forest Tenure, Governance and Enterprise di Senggigi Mataram, Senin (11/7) kemarin.

KKI Warsi dan sejumlah NGO (Lembaga Tiga Beradik, Flora Fauna Indonesia, Sumatera Suistanable Support, Walhi Jambi) yang mendampingin Lembaga yang sejak awal mendampingi desa-desa ini untuk memperoleh pengakuan hak kelola hutan desa menyambut baik keluarnya SK penetapan areal kerja hutan desa ini. Namun di sisi lain, juga menyayangkan belum diberikan pengakuan untuk desa-desa lainnya yang juga mengajukan usulan hak kelola hutan desa, padahal sudah mengikuti proses yang sama dengan sembilan desa diatas. Sejak 2009 lalu, Jambi mengajukan hutan desa di Kabupaten Bungo tiga desa, Batanghari tiga desa dan Merangin 17 desa.

“Kita mengkhawatirkan hal ini bisa menimbulkan polemik di tengah masyarakat, karena desa-desa ini sudah memenuhi semua persyaratan dan dinyatakan lolos verifikasi kementrian kehutanan,”sebut Direktur KKI Warsi Rakhmat Hidayat.

Lebih disayangkan lagi, sebut Rakhmat, Batanghari yang juga mengajukan hak kelola hutan desa, lebih dahulu dibandingkan proses pengajuan hutan desa Merangin dan Bungo, malah belum di SK-kan, padahal sudah di verifikasi tim kementrian kehutanan. “Jadi wajar kita mempertanyakan kenapa terkesan kementrian kehutanan kurang respon dengan pengajuan hutan desa ini,”sebutnya.

Padahal Kementrian Kehutanan sendiri yang menargetkan untuk penambahan hutan kawasan kelola rakyat melalui hutan desa, hutan kemasyarakatan sebanyak 50 ribu ha pertahun. “Hingga kini baru terealisasi 3 persen saja, jika mengacu ke target ini, kementrian kehutanan tidak seharusnya memperlambat usulan yang telah diajukan masyarakat, bahkan sebaliknya harus lebih mendorong lagi supaya masyarakat lebih banyak mengusulkan pola-pola pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat,”sebutnya.

Untuk diketahui, masyarakat di tiga desa di Kabupaten Batanghari yaitu Olak Besar, Jelutih dan Hajran telah mengajukan hak kelola hutan desa sejak 2009 lalu. “Nasib ketiga calon hutan desa ini belum diputuskan menteri kehutanan, kita heran saja, apa alasannya sehingga kementrian kehutanan tidak memberikan SK penetapan areak kerja hutan desa di Batanghari,”keluh Rakhmat.

Sedangkan di Merangin, masih ada 10 desa lainnya yang juga tengah menanti kepastian kelola hutan desa. Sejak 2009 lalu, masyarakat dari 17 desa di Merangin, memohonkan kawasan hutan produksi yang sebelumkan merupakan eks HPH Serestra II, Injabsin dan Nusalease, untuk dikelola dengan skema Hutan Desa. Masyarakat harus berjuang untuk mendapatkan hak kelola di wilayah ini, mengingat sebelumnya kawasan ini juga diincar oleh PT Duta Alam Makmur, yang bergerak di bidang hutan tanaman industri.

“Kami khawatir saja, jika kemudian kawasan yang dimohonkan masyarakat ini, malah dialihkan ke perusahaan HTI ataupun sawit. Namun kami akan tetap berjuang bersama masyarakat, supaya hak kelola hutan desa, di desa-desa yang belum di SK-kan ini dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan,”ucap Rakhmat Mantap.

Hutan Desa merupakan kawasan hutan negara yang dikelola oleh masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk mendapatkan legalitas pengelolaan, masyarakat mengajukan permohonan kepada menteri kehutanan melalui Bupati masing-masing. Jika semua persyaratan administrasi terpenuhi, maka kementrian kehutanan akan menurunkan tim untuk melakukan verifikasi ke lapangan. Jika lolos verifikasi, harusnya dikeluarkan SK penetapan areal kerja hutan desa. Untuk mendapatkan hak kelola ini, membutuhkan waktu panjang dan juga perjuangan yang tidak mudah. ***
***





Berita terkait:
Comments: