NEWS RELEASE:

Sumbar Dapat SK Hutan Nagari Perdana

Hendri :pilot Projek Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Di Sumbar
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, akhirnya mengeluarkan SK penetapan areal kerja hutan nagari di Sumatera Barat. Tepatnya di Nagari Simanau kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok seluas 1.088 ha dan di Jorong Simancung Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan seluas 650 ha. Keputusan Menteri ini terbit pada 3 Oktober lalu dengan SK 572/ Menhut-II/ 2011 untuk Simanau dan SK. 573/ Menhut-II/ 2011 untuk Simancung. Rencananya SK ini, akan diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat ke Kelompok Masyarakat Simanau pada Selasa (1/11) dan Simancung Rabu (2/11).

"Keluarnya SK Areal Kerja Hutan Nagari, merupakan bagian dari pengakuan negara terhadap kemampuan pengetahuan dan tekhnologi lokal lokal yang telah tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat nagari didalam mengelola sumberdaya hutan secara berkeadilan dan berkelanjutan dengan basis peraturan hukum lokal mereka.,”sebut Direktur Eksekutif KKI Warsi Rakhmat Hidayat, salah satu Ornop yang akif mendampingi masyarakat untuk pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat di Indonesia.

Dikatakan Rakhmat, pengakuan ini merupakan bukti mulai bergesernya bentuk pengelolaan hutan dari pengusahaan berbasis kayu menjadi berbasiskan masyarakat. Dimana praktek masa lalu telah membuat terjadinya deforestasi dan degradasi hutan yang sangat parah, serta meningkatnya konflik dan kemiskinan. Sehingga paradigma baru pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat akan mampu meningkatkan peran serta serta hak akses dan kontrol. “Walau ini baru permulaan dan luasan yang diberikan masih dalam skala kecil, akan tetapi sebagai langkah awal kita patut berbangga,”sebutnya.
Disebutkannya dari Hutan Nagari yang berada di kawasan lindung seperti yang didapat masyarakat Simanau dan Simancung, masyarakat dapat memanfaatkan jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu, dan perdagangan karbon. Disamping manfaat ekologi yang selama ini telah dimanfaatkan masyarakat, utamanya sebagai pengatur tata air dan pengendali iklim.

Menurut Rakhmat, jauh sebelum keluarnya Permenhut No.49 tahun 2008 tentang Hutan Desa/Hutan Nagari. Sebenarnya praktek-praktek terbaik pengelolaan hutan sudah ditunjukan sejak lama oleh masyarakat nagari di Sumatera Barat. Pendekatan Parak, rimbo larangan, rimbo hulu air merupakan salah satu bukti kemampuan masyarakat didalam mengelola hutan yang terbukti baik secara ekologi, namun juga bermanfaat secara ekonomi, sosial serta budaya.
“Untuk proses perizinan hutan nagari ini, sudah berlangsung selama hampir 1,5 tahun, diawali dengan pengajuan oleh kepala nagari kepada bupati, bupati ke Mentri Kehutanan. Dalam proses pengajuan izin ini tentu akan ada verifikasi yang akan dilakukan untuk memastikan tidak terjadinya tumpang tindih dan persoalan lain dikemudian hari, dan kita bersyukur proses ini telah dilalui masyarakat Simanau dan Simancung,”sebut Rakhmat.

Warsi, telah melakukan fasilitasi hutan nagari di Simanau dan Simancuang sejak Awal 2010, kegiatan yang dilakukan diantaranya kesepakatan penentuan areal, pembentukan kelompok, mekanisme kelompok, diskusi rutin kelompok, kebun bibit untuk rehabilitasi lahan, penyusunan draft rencana kelola hutan nagari. Ke depan diharapkan, pengelolaan hutan oleh masyarakat akan semakin luas, apalagi jika dilihat dari komposisi kawasan hutan Sumatera Barat yang kawasan hutan mencapai 2.600.286 Ha (61,48 %). “Semoga hadirnya SK perdana Hutan Nagari di Sumatera Barat ini, akan mendorong kelompok masyarakat lainnya untuk mengajukan usulan serupa, sehingga kawasan hutan yang dikelola masyarakat semakin luas dan harapannya tentu, supaya hutan terjaga masyarakat sejahtera dan kearifan serta teknologi juga pengetahuan lokal masyarakat tetap menjadi landasan pengelolaan,”pungkas Rakhmat.

Terpisah, Kepala dinas Kehutanan Sumatera Barat Ir Hendri Oktavia Msi, juga menyambut baik keluarnya SK hutan nagari ini, sejalan dengan program Dinas Kehutanan Sumbar sekaligus menunjang program Kementrian Kehutanan dalam pemberian akses kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan negara.
Sebagaimana diketahui pemberian hak kelola hutan kepada masyarakat telah menjadi skala perioritas Kementrian Kehutanan. Seiring dengan terbitnya PP 6/2007 (yang kemudian direvisi dengan PP 3/ 2008) akses masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya hutan mulai dibuka dan difasilitasi, melalui upaya-upaya pengembangan dan percepatan program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa/nagari dan sebutan sejenis, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan, merupakan model yang dapat dipilih masyaralat dalam mengelola kawasan hutannya.

“Dengan adanya hutan nagari ini, akan membuka akses kepada mayarakat yang berada disekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan secara legal, jika sebelumnya masyarakat dilarang masuk kawasan kini sudah ada legalisasi, salah satunya dalam bentuk hutan nagari,”sebut Hendri.
Dikatakannya melalui hutan nagari ini, masyarakat dapat mengelola kawasan hutan, guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang berazaz pengelolaan kehutanan yang adil dan lestari.

“Hutan Nagari merupakan hutan negara yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Hak Pengelolaan Hutan nagari diberikan pada kawasan hutan lindung ataupun hutan produksi yang belum dibebani hak, yang kawasannya berada di wilayah administratif nagari. Kawasan tersebut merupakan penyangga utama penghidupan masyarakat desa,”kata Hendri.

Disebutkan Hendri, hutan nagari di Simanau dan Simancung akan menjadi pilot projek pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Sumatera Barat. “Ke depan kita akan terus mendorong nagari-nagari yang berbatasan langsung dengan hutan, baik hutan produksi ataupun hutan lindung untuk mengajukan hak kelola hutan nagari, tujuannya supaya masyarakat dapat sejahtera dengan hutan yang ada disekitarnya,”sebutnya. *
***





Berita terkait:
Comments: