NEWS RELEASE:

Hutan Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Sekaligus Mendukung Pengurangan Emisi Karbon
Hutan Produksi yang dulunya di kuasai HTI PT Hapadi, secara resmi sudah dialih fungsikan oleh menteri Kehutanan menjadi Areal kerja Hutan Desa Hajran Kecamatan Bathin XXIV Kabupaten Batanghari. Di Lahan seluas 90 ha itu, kemarin secara simbolik Wakil Bupati Batanghari Sinwan melakukan penanaman perdana pohon kehutanan di kawasan yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bukit Duabelas dan HGU Sawit Desa Makmur itu. Kegiatan ini dilakukan dalam Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) ke 4 yang secara Nasional juga dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Sentul Bogor Jawa Barat.

Dalam rangkaian kegiatan ini, Wakil Bupati juga menyerahkan SK Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) Hajran kepada masyarakat Hajran. "Hutan Desa adalah salah satu program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup disekitar hutan, apalagi di Batanghari hutan desanya berada di wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bukit Duabelas,"sebut Sinwan pada acara yang terpusat di Hutan Desa Hajran yang berada sekitar 10 km dari pusat desa.

Sinwan berharap dengan adanya hutan desa, telah memberikan legalisasi kepada masyarakat untuk mengelola hutan negara, yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat disekitar hutan. "Dengan telah keluarnya SK HPHD maka desa sudah bisa mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan negara, maka itu kami harapkan masyarakat dapat segera mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan aturan yang berlaku,"katanya.

Hutan Desa Hajran yang kini hanya berisi semak belukar dengan adanya penanam pohon ini akan diperkaya dengan tanaman hutan yang ditargetkan akan ditanami 45 ribu batang pohon kehutanan yang bernilai ekonomi tinggi.

Selain Hajran, untuk Kabupaten Batanghari Menteri kehutanan telah menerbitkan SK Areal Kerja Hutan Desa di Desa Olak Besar dan dan Jelutih, dan disusul HPHD yang juga diserahkan pada hari Menanam Pohon Indonesia di Hajran. Ketiga desa ini, merupakan desa interaksi dengan Taman Nasional Bukit Duabelas. "Harapannya dengan adanya SK hutan desa ini, masyarakat lebih leluasa untuk mengelola kawasan hutan, sesuatu yang selama ini tidak bisa dilakukan oleh masyarakat. Jadi kita sangat menyambut keluarnya SK dan HPHD di ketiga Desa ini,"sebut Ade Candra Koordinator unit Desa KKI Warsi yang selama ini mendampingi masyarakat untuk pengakuan hak kelola oleh negara.

Pengakuan hak kelola seperti hutan desa, menurut Ade sangat penting, salah satunya sebagai salah satu cara untuk resolusi konflik lahan. "Selama ini kawasan hutan hanya dikuasai oleh perusahaan yang dilegalisasi pemerintah baik untuk sawit ataupun HTI, sedangkan masyarakt sama sekali tidak bisa mengelola kawasan hutan. Baru beberapa waktu belakangan kran untuk keterlibatan masyarakat mengelola hutan negara terbuka lebar, salah satunya melalui skema hutan desa ini,"sebut Ade.

Disebutkannya, dengan adanya hutan desa, di satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di sisi lain juga sebagai salah satu langkah untuk mendukung program nasional dalam rangka penurunan emisi karbon. Secara Nasional Indonesia telah mencanangkan penananam 1 milyar pohon, yang merupakan langkah untuk mendukung komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon sebesar 26 persen pada 2020 nanti, sebagaimana janji presiden SBY ketika Konfrensi Perubahan Iklim di Kopenhagen tahun 2009 lalu. ***
***





Berita terkait:
Comments: