NEWS RELEASE:

13 Desa Ajukan Penolakan Hti Pt. Han

Masyarakat dari 13 desa dari empat kecamatan di Kabupaten Merangin, meminta kepada Bupati merangin untuk menghentikan proses perizinan yang diajukan oleh PT. Hijau Arta Nusa perusahaan HTI yang rencanannya akan membuka lahan di Kabupaten Merangin dan Sarolangun seluas 32.680 Ha. Adapun desa-desa yang sudah mengajukan penolakan tersebut adalah Desa Nalo Baru, Nalo Gedang dan Desa Danau di Kecamatan nalo Tantan. Kemudian ada Desa Pulau Aro, Medan Baru, Sekatuk dan Kapuk di Kecamatan Tabir Ulu. Selanjutnya Desa Muara Lange, Tanjung Beringin di Kecamatan Tabir Barat. Serta Desa Seling, Koto Rayo dan Kandang di Kecamatan Tabir.


“Secara resmi desa-desa ini sudah menyampaikan surat penolakan mereka kepada Bupati Merangin untuk menolak dan menghentikan proses perizinan HTI di Kabupaten Merangin,”sebut Nelly Akbar, Legal Officer KKI Warsi yang selama ini aktif melakukan pendampingan masyarakat.

Menurut Nelly ada banyak alasan yang menyebabkan masyarakat menolak kehadiran HTI. Areal yang diusulkan khususnya di Kabupaten Merangin Blok I yaitu di kecamatan Tabir, Tabir Ulu dan Tabir Barat sudah terdapat perkebunan rakyat yaitu karet. “Berdasarkan informasi yang didapat dari Kepala Desa Pulau Aro, hampir 80 % dari areal di Blok I sudah menjadi perkebunan karet masyarakat. Kalau ini dijadikan sebagai areal konsesi PT. HAN, maka akan terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Apalagi, berdasarkan dokumen AMDAL tidak ada ganti rugi terhadap perkebunan masyarakat yang berada di dalam konsesi tersebut,”ujar Nelly.


Sedangkan di di Blok II, yaitu di kecamatan Tabir Ulu, Tabir Barat, Nalo Tantan dan Renah Pembarap selain terdapat perkebunan rakyat juga wilayah tersebut merupakan tempat hidup dan penghidupan Orang Rimba. “Survey yang kami lakukan terdapat delapan kelompok Orang Rimba yang hidup di wilayah ini, yaitu kelompok Ali Kades, Karim, Bujang Kuat, Bujang Keriting, Bujang Kabut, Bujang Kuning dan Bujang Hitam. Kalau areal ini dijadikan areal konsesi PT HAN, maka Orang Rimba akan kehilangan tempat hidupnya,”lanjut Nelly.


Kehadiran HTI HAN, jika masih diteruskan oleh pemerintah, selain akan memperpanjang konflik lahan di Jambi, secara ekologis juga akan mengundang bencana ekologis. Hal ini mengingat lokasi HAN yang direncanakan di blok II tepatnya di Sungai Mangkilam secara topografi sangat sangat curam dengan vegetasi kayu dengan berdiameter besar. “Jika dijadikan HTI maka akan dilakukan land clearing, dan kayu-katu ini tentu akan ditebang untuk kemudian diganti dengan tanaman sengon sesuai rencana HAN, ini harus dicegah, karena jika diteruskan, maka bisa dibayangkan dampaknya bagi ekologi apalagi kawasan ini berada di wilayah hulu,”sebut Nelly.


Hal serupa juga ditemukan di areal Blok III yang berada di Kabupaten Sarolangun, yaitu di kecamatan Cermin Nan Gedang dan Limun hampir seluruh arealnya bertopografi sangat curam, dengan ekosistem yang relatif baik. “Kalau ini dijadikan sebagai areal konsesi PT HAN, maka akan sangat berdampak secara ekologi, karena merupakan wilayah tangkapan air hulu sejumlah sungai yang yang bermuara ke Sungai Batanghari,”kata Nelly.


Mengingat dampak dan konflik yang akan terjadi jika rencana ini, diteruskan, maka Nelly berharap pemerintah mau mendengarkan masukan masyarakat desa, dan segera menghentikan semua proses perizinan yang tengah dilakukan PT HAN. Untuk diketahui dalam PT HAN telah memulai proses perizinan sejak 2010 lalu, saat ini prosesnya sudah sampai tahap untuk mendapatkan dokumen AMDAL, salah satu kewajiban perusahaan sebelum keluarnya izin defenitif dari kementrian kehutanan. ***
***





Berita terkait:
Comments: