NEWS RELEASE:

Jambi Menuju Pembangunan Rendah Karbon

Angka emisi memperlihatkan Indonesia adalah negara terbesar ketiga penghasil emisi di dunia, sebagian besar berasal dari perusakan hutan dan lahan gambut. Indonesia telah melakukan model pembangunan tinggi karbon, dengan perusakan hutan dan penggunaan energi kotor.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen dan 15 persen tambahan dengan bantuan internasional, bersama dengan target pertumbuhan ekonomi tujuh persen per tahun. Guna mewujudkan itu semua, Susilo Bambang Yudhoyono mengambil langkah melalui pembangunan rendah karbon mengurangi terhadap pembangunan rendah karbon. Senada dengan itu, Jambi sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia, baik secara kesatuan wadah, yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya.

Dengan luas hutan mencapai 2,1 juta hektar, yang saat ini kehilangan luasan hutannya mencapai 50 persen yaitu hingga satu juta hektar. Angka ini menunjukkan telah terjadi konversi hutan secara berlebihan, dan ini merupakan salah satu penyebab utama meningkatnya emisi. Diperlukan penataan ruang yang baik dengan pendekatan nilai strategis kawasan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna dan berkelanjutan.

Niat baik ini disosialisasikan dengan penandatangan Nota kesepakatan Kerjasama KKI Warsi dengan Fraksi Gerakan Keadilan DPRD Provinsi Jambi, yang diwakili Henry Mansyur dalam bentuk kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah RTRWP 2011-2031,yang telah berlangsung, Selasa(20/3)
“Diperlukan pola ruang wilayah provinsi yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis provinsi. RTRWP ini akan memadukan serta menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam kesatuan tata lingkungan yang harmonis ditunjang dengan pengelolaan perkembangan kependudukan dan juga melalui pendekatan wilayah” jelasnya.

Sekitar 60 orang pemegang kepentingan utama, termasuk pemerintah, swasta, LSM, Universitas, lembaga penelitian dan pihak-pihak lain mendiskusikan peluang dan tantangan bagi Jambi dalam mengembangkan investasi yang berkelanjutan dalam Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah RTRWP 2011-2031.
Diharapkan melalui Konsultasi ini terbangun komitmen dari para pihak dalam penataan ruang di Provinsi Jambi, yang pada akhirnya akan digunakan sebagai masukan dalam perumusan Ranperda RTRWP untuk 20 tahun ke depan.

Ditambahkan Nelly Akbar, Koordinator Project KKI Warsi, “Investasi pengelolaan hutan dan sumberdaya alam di Jambi yang tidak berpihak pada masyarakat adat menimbulkan konflik horizontal maupun konflik vertikal. Penyertaan tanah sebagai modal dari masyarakat adat dalam investasi masih sebatas wacana”, jelasnya.
Dengan tutupan luas hutan di Jambi yang saat ini kritis, disebutkan Nelly agar ini menjadi rekomendasi khususnya kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk meninjau kembali model-model pembangunan ekonomi yang telah berlangsung selama ini. “Kita tidak menolak adanya investasi sektor kehutanan dan perkebunan yang telah ada saat ini, namun ke depannya Pemerintah Provinsi Jambi perlu mengkaji ulang dalam membuat kebijakan terkait dengan berbagai investasi termasuk sektor pertambangan yang saat ini telah menjadi sebuah masalah baru. Hendaknya pemerintah harus memikirkan pola pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon, dimana tidak melewati batas-batas kemampuan ekologi dan dapat memperbaiki kualitas seluruh lapisan masyarakat di Jambi”, pungkasnya.

Dalam kegiatan Konsultasi Publik tersebut, didapati beberapa rekomendasi diantara meminta Pemerintah Provinsi menyusun indikasi program dalam rencana pola ruang kawasan budidaya. Terkait perkebunan dan pertambangan yang mempertimbangkan mitigasi dampak program dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang telah dilakukan. Henry Mansyhur, ketua Fraksi Gerakan Keadilan DPRD Provinsi Jambi , menyebabkan banyak langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka penataan ruang berkelanjutan di Provinsi Jambi.

“ Pemprov harus menata kembali perizinan pemanfaatan ruang antara perkebunan dan pertambangan. Tidak hanya itu, pemetaan konflik tata ruang, konflik sosial dan konflik tenurial juga harus dilakukan, guna meminimalisir tingginya konflik yang terjadi sepanjang 2011 hingga awal 2012 ini”, jelasnya.

***





Berita terkait:
Comments: