NEWS RELEASE:

Menjadikan Sumbar <i>pilot Project</i> PHBM

Targetkan 250.000 Ha Hutan Nagari Hingga 2017
Hidup jauh dari pusat kota, bukan berarti harus gelap gulita. Mungkin ini cocok untuk menggambarkan kondisi masyarakat Simanau Kecamatan Tiga Lurah Solok. Masyarakat di nagari yang berjarak sektar 50 km dari kota Solok ini, tetap terang benderang di kala malam, meski listrik negara (PLN) tidak pernah sampai ke nagari di lingka bukit ini. Dengan sumber dayanya masyarakat membangun Pembangkit Mikro Hidro dan Pembangkit Listrik Kincir Air dengan memanfaatkan aliran Sungai Batang Simanau.

Hutan yang dikelola masyarakat secara lestari telah menjadi jaminan stabilnya aliran Batang Simanau sepanjang tahun dan juga artinya stabilnya pasokan listrik untuk masyarakat. Masyarakat nagari sangat menyadari arti penting kawasan hutan sehingga mereka mengelola hutan secara arif dan bijaksana, sehingga keberadaan hutan tetap terpelihara.

Upaya masyarakat menjaga kelestarian hutan ini, sejalan dengan program internasional untuk menghambat deforestasi dan degradasi hutan untuk mencegah terjadinya perubahan iklim. "Kita sudah mengetahui bahwa kehilangan hutan telah menjadi penyumbang peningkatan emisi karbon yang menyebabkan terjadinya efek gas rumah kaca dan berdampak pada perubahan iklim,"sebut Direktur Eksekutif KKI WARSI Rakhmat Hidayat.

Disebutkannya, dengan kondisi ini para pihak di dunia internasional telah bersepakat untuk menurunkan emisi karbon. Salah satu langkah yang disepakati adalah menghambat laju deforestasi dan degradasi hutan melalui Program REDD + (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation Plus atau disingkat sebagai REDD+). REDD + merupakan program yang memberikan pendanaan kepada kawasan hutan yang berhasil dipertahankan dari laju kerusakan.

Namun sayangnya, ketika isu perubahan iklim mulai digulirkan, laju degradasi dan deforestasi tetap saja tinggi, akibat dikonversinya hutan menjadi peruntukan lain. "Saat ini hutan Sumatera hanya tinggal kira-kira 15 juta ha dari 443 juta ha luas Pulau Sumatera. Ini memperlihatkan bahwa di Sumatera yang masih berupa hutan hanya di kawasan-kawasan konservasi dan yang dilindungi masyarakat,"sebut Rakhmat.

Padahal lanjut Rakhmat, kawasan hutan Sumatera merupakan gantungan hidup dan kehidupan masyarakat adat dan lokal sejak dahulu kala. Mereka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksositem hutan sehingga mereka mempunyai pengetahuan, cara dan pengalaman yang berkaitan dengan hutan serta lingkungannya sebagai sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu pemanfaatannyapun sesuai dengan keselarasan alam dan kelestarian. Praktek-praktek pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan dapat dibuktikan dengan masih berjalannya konsep Hutan Gampong dan Mukin di Aceh, petalangan di Sumatera Selatan dan Bengkulu, hompongan di masyarakat Orang Rimba, Rimbo Larangan serta Hutan Adat di Sumatera Barat dan Jambi, Parak di Sumatera Barat dan terakhir berkembangnya praktek Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari diberbagai titik lain di Sumatera.

Sebagian masyarakat telah mencoba melegalkan pengelolaan yang mereka lakukan untuk melindungi kawasan hutan mereka. Seperti di Sumatera Barat saat ini disejumah tempat sudah mendapatkan hak kelola hutan nagari seperti di Simanau dan Simancung. Upaya masyarakat melindungi kawasan hutan mereka ini merupakan bagian dari kontribusi mereka di dalam mendukung komitmen Pemerintah Indonesia yang telah disampaikan oleh Presiden SBY untuk menurunkan emisi sebesar 26% secara mandiri dan 41% dengan dukungan negara-negara lain.

Salah satu penyumbang utama upaya penurunan emisi adalah keberadaan kawasan-kawasan yang dikelola secara arif, berkelanjutan dan berkeadilan oleh masyarakat, dimana dari target nasional penurunan emisi 26%, sekitar 87 persen dari sektor kehutanan. Untuk mencapai target tersebut, implementasi pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat (PHBM) menjadi tonggak utama, dimana pendekatan tersebut dapat berkontribusi di dalam upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi, peningkatan serapan karbon hutan, konservasi stok karbon dan pelaksanaan pengelolaan hutan secara lestari, sebagaimana maksud program REDD. "REDD diharapkan mengakomodir pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat, sebagaimana yang telah berjalan baik melalui skema hutan nagari, ataupun skema lain yang berazazkan lestari dan mempertahankan kearifan lokal,"sebutnya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ir. Hendri Octavia, Msi menjelaskan bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi PHBM sekitar 980 ribu ha, dimana dalam Road Map Menuju Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat yang telah disusun oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat bersama para pihak baik dari Organisasi Non Pemerintah, UPT Kementerian Kehutanan maupun Pemerintah Kabupaten dan masyarakat. Ditargetkn selama 5 tahun ke depan akan terdapat 250.000 ha kawasan Hutan Nagari dan Hutan Kemasyarakatan akan direkognisi oleh Menteri Kehutanan. Untuk mendukung Road Map dan mempercepat dan mempermudah pelayanan di provinsi, Pemda Sumbar sudah membentuk Kelompok Kerja Pelayanan PHBM.

Luasnya hutan nagari dan Hutan Kemasyarakatan yang akan difasilitasi proses perizinan dan penguatan kelembagaannya ini akan menjadikan Sumbar sebagai pilot project pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat terbesar dan terluas di Indonesia. Seiring dengan pengajuan hak kelola hutan nagari dan hutan kemasyarakatan ini, sekaligus mendorong Sumbar untuk dijadikan sebagai pilot project pelaksanaan skema Pembangunan Rendah Karbon dan REDD di Indonesia. "Ini merupakan sutu peluang untuk mengelola kawasan hutan secara lestari sesuai dengan kearifan masyarakat Sumbar,"sebutnya.

Menurut Hendri Octavia hal ini sangat penting dilakukan sebab, pasca penandatanganan LoI (letter of intent) Norwegia Indonesia untuk penurunan emisi karbon dari sektor kehutanan, telah ditetapkan sembilan provinsi yang menjadi daerah percontohan REDD, di Sumatera yang di pilih adalah Jambi dan Riau. "Dengan posisi ini, Sumbar merupakan daerah antara, sehingga perlu untuk mengantisipasi ekpansi usaha kehutanan ke Sumatera Barat,"sebutnya.

Saat ini Gubernur Sumatera Barat telah mengirimkan Surat kepada Kepala Satgas REDD+ Kuntoro Mangkusubroto terkait dengan keinginan provinsi di ranah minang ini sebagai provinsi percontohan. "Dan Alhamdulillah pak Kuntoro telah membalas surat Gubernur dan menyetujui untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai Lokasi Model. Dengan menjadi pilot project REDD, akan ada dukungan pendanaan karbon, untuk mengimplementasikan pembangunan rendah karbon di Sumatera Barat,"sebutnya.

Rakhmat Hidayat menambahkan bahwa selain dukungan Satgas REDD+, Sumatera Barat juga akan mendapat dukungan program FCPF (Forest Carbon Partnership Fund) yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan, dukungan untuk perluasan kawasan Hutan Nagari dan Hutan Kemasyarakatan juga dukungan program MCC. Dukungan tersebut tidak lain menjadi bukti bahwa kawasan hutan yang dikelola masyarakat menjadi penyangga pembangunan Sumatera Barat. Khususnya di dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, pengakuan hak-hak masyarakat, penyelesaian konflik juga benteng untuk melindungi dari bencana ekologis seperti banjir bandang, galodo dan lainnya, sekaligus memberikan manfaat lain seperti yang dirasakan masyarakat Simanau.. ***
***





Berita terkait:
Comments: