NEWS RELEASE:

Berebut Sumber Daya, 8 Orang Tewas

Dari Catatan Akhir Tahun Kki Warsi
Ketidakseimbangan ekosistem dan pengeloaannya di Jambi semakin tidak terkendali. Data yang dihimpun Warsi terlihat bahwa sepanjang 2012 kasus-kasus pengelolaan sumber daya alam masih sangat banyak. Sebagaimana dilihat dibawah ini.



No

Persoalan

Jumlah

Kerugian


1.

Illegal Logging

38 kasus

Rp 12.1 M.


2.

Banjir

23 kasus

Empat Orang Meninggal, ratusan rumah terendam, ratusan Ha sawah terendam.
3 jembatan putus.
Sekolah dan mushala terendam


3.

Longsor

9 kasus

Terputusnya hubungan antar daerah.


4.

Kebakaran Lahan dan Hutan

2.282 hostpost

Lebih dari 1.300 kawasan terbakar.


5.

Konflik manusia dengan satwa

21 kasus

8 orang korban (dua meninggal dan enam luka).


6.

Konflik lahan

35 kasus

135.686,6 ha kawasan yang disengketakan
Satu Orang Tewas, dua luka, pembakaran alat berat dan sarana perusahaan.


7.

PETI

27 kasus

Satu orang tewas dan terjadi pencemaran sungai dan areal persawahan


8.

Pertambangan

23 kasus

10.175 ha bermasalah.
Persoalan izin pinjam pakai kawasan
Persoalan angkutan batubara yang meresahkan warga



Menurut Direktur Eksekutif KKI Warsi Rakhmat Hidayat tingginya persoalan pengelolaan sumber daya alam di Jambi disebabkan selama ini, pengelolaan sumber daya alam masih terfokus pada kegiatan eksploitasi dan meminggirkan hak-hak masyarakat. “Keberpihakan pada pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan belum menjadi fokus dalam pengelolaan sumber daya,”sebut Rakhmat Hidayat.

Sebagai perbandingan pengusaaan lahan di Provinsi Jambi oleh HTI sudah mencapai 687.234 dan HPH 72.095 ha. HGU Untuk perkebunan kepala sawit mencapai 171.08,421 ha. Sedangkan untuk pengakuan hak kelola masyarakat melalui skema hutan desa yang sudah disahkan menteri baru 54 ribu ha. “Kesenjangan inilah yang kemudian memicu banyaknya konflik lahan ditengah masyarakat dengan perusahaan. Seharusnya pemerintah sudah mulai melakukan kalkulasi dan memberikan ruang kepada masyarakat khususnya masyarakat asli marginal,”sebut Rakhmat.


Ketidakseimbangan ekosistem ini juga telah menyulut konflik antara masyarakat dengan satwa. Tahun ini masih ditemukan 21 kasus yang menyebabkan 8 orang korban. “Ini menandakan habitat satwa sudah semakin sempit sehingga berkonflik dengan manusia,”sebutnya.

Rakhmat menjelaskan dari proses fasilitasi yang dilakukan KKI Warsi, masyarakat yang mengelola kawasan hutannya dengan baik bisa meminimalkan konflik. Di Guguk misalnya di Hutan Adat Guguk ditemukan Harimau Sumatera. Dikawasan yang dikelola masyarakat dengan baik ini harimau tidak mengganggu manusia, meski secara jarak hutan desa ini sangat dekat dengan perkampungan.

Melihat kondisi sumber daya dan pengelolaan yang dilakukan pemerintah saat ini sudah seharusnya dilakukan pembenahan yang lebih serius dan berkelanjutan tidak bersifat keproyekan. “Seperti banjir dan kabut asap yang merupakan bencana tahunan Jambi, selama ini penangannya merupakan jangka pendek, mengevakuasi warga yang terkena dampak, memberi bantuan pangan, menyiramkan garam di udara dengan nilai milyaran rupiah, merupakan langkah jangka pendek,”sebut Rakhmat.

Seharusnya untuk penanganan bencana ini dilakukan upaya yang menyeluruh. Banjir, kenapa banjir, karena kawasan hulu yang menjadi daerah tangkapan air sudah digunduli, akibatnya air hujan langsung ke sungai dan membawa material erosi dan mendangkalkan sungai. “Penanganan banjir harusnya dimulai dari sini, menghijaukan kembali daerah hulu, normalisasi sungai merupakan yang harus dilakukan, jika ini diabaikan, maka bencana banjir akan terus terjadi setiap tahunnya bahkan mungkin akan semakin parah,”sebutnya.

Demikian juga untuk penanganan kabut, tahun ini pemerintah harus mengeluarkan uang untuk penebaran benih hujan senilai Rp3,42 M. Musim kemarau yang akan datang pemerintah harus mengeluarkan dan sekian lagi. “Hemat kami penyebab kebakaran adalah kanal-kanal di kawasan gambut, ketika musim kemarau air dikawasan gambur lari keluar sehingga gambut sangat mudah terbakar, harusnya di lahan gambut dilakukan sistem buka tutup sehingga di musim kemarau airnya tidak keluar dan kebakaran lahan dapat di cegah,”sebutnya.

Alokasi kawasan untuk komunitas Asli Marginal
Keberadaan komunitas asli di jambi harusnya menjadi salah satu pengkaya khasanah budaya Provinsi Jambi dengan memberikan jaminan hidup bagi Orang Rimba. Namun kenyataannya, kehidupan Orang Rimba di Provinsi Jambi masih sangat marginal dan mereka nyaris terusir dari satu tempat ke tempat lainnya . Sepanjang 2012 Warsi mencatat angka kematian dan kesakitan pada Orang Rimba masih sangat tinggi. Hal ini disebabkan semakin terbukanya hutan yang menjadi gantungan kehidupan Orang Rimba yang berimpilkasi pada kesulitan pangan. Persoalan ini semakin diperburuk dengan kesulitan Orang Rimba untuk mengakses pelayanan kesehatan publik akibat ketidakadaan biaya.

Data yang dihimpun Warsi menyebutkan sepanjang September-Oktober 2012 terdapat 6 kasus kematian orang rimba yaitu 5 balita kelompok Ngrip dan 1 balita kelompok Marituha. Kematian ini disebabkan penyakit yang tidak biasa dikalangan Orang Rimba seperti batuk pilek dan deman tinggi.

Pada Orang Rimba juga ditemukan kasus gizi buruk yang menghampiri Orang Rimba. Dari pendataan yang dilakukan Warsi kasus gizi buruk ini ditemukan di Kelompok Berating 15 kasus, Kelompok Ninjo 10 kasus dan Kelompok Marituha 12 kasus. “Perubahan lingkungan yang terjadi pada Orang Rimba menyebabkan beragamnya penyakit yang menyerang Orang Rimba, di sisi lain tumbuhan rimba yang bisa digunakan untuk mengobatan semakin sulit ditemukan karena terbukanya hutan,”sebut Rakhmat.

Sejauh ini, advokasi yang dilakukan Warsi saat ini Orang Rimba bisa berobat gratis difasilitas pelayanan kesehatan terdekat dengan mereka baik puskesmas atau rumah sakit. Hanya saja untuk pergi luar rimba membawa kerabatnya yang sakit Orang Rimba tetap membutuhkan biaya, yaitu untuk keperluan trasportasi, makan dan biaya lain selama menuggui pasien. Keterbatasan Orang Rimba memenuhi dana-dana ini menyebabkan mereka kesulitan untuk membawa orang rimba yang sakit keluar dari rimba. “Kami tengah menginisiasi adanya dana sehat bagi Orang Rimba yang akan digunakan secara bergilir, bagi Orang Rimba yang membutuhkan,”sebutnya.

Untuk kehidupan Orang Rimba menurut Rakhmat yang juga penting untuk dilakukan adalah pengalokasian kawasan hidup bagi Orang Rimba, khususnya Orang Rimba yang hidup di jalan lintas tengah sumatera. “sudah waktunya pengalokasian kawasan hidup bagi Orang Rimba, yang sesuai dengan cara hidup dan budaya Orang Rimba,”sebutnya.***
***





Berita terkait:
Comments: